Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

2015

Selamat sore Bapak/Ibu guru. Minggu ini dan minggu depan adalah hari-hari yang cukup melelahkan bagi sebagian besar guru. Mengapa demikian? Setelah beberapa hari yang lalu para guru sibuk mengawasi ulangan akhir semester. Tibalah saatnya Bapak/Ibu guru menuliskan hasil belajar siswa yang biasa kita kenal dengan istilah "rapor".
Rapor merupakan dokumen tertulis yang wajib divuat seorang guru sebagai hasil evaluasi guru.
Jika kita polos-polosan sebagai seorang guru. Tentu hasil ulangan, tugas, UTS, dan UAS dihitung serta merta sebagai data mati. Artinya, jika seorang anak mendapat nilai rata-rata akhir 45. Maka nilai 45 itulah yang ditampilkan di kolom rapor.
Tapi setegakah itukah hati kita sebagai seorang guru  Sebagai seseorang yang harus mengagungkan reward dibandingkan punishment, guru harus hati-hati. Anak  adalah permata yang harus dikembangkan harapannya, bukan malah dipojokkan pada situasiyang berhubungan dengan kemampuannya.
Perbedaan kemampuan anak dalam menerima materi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi terlepas dari itu nilai anak harus ditoling. Apalagi ini baru semester 1. Guru belum dapat membuat simpulan anak tinggal atau naik kelas. Hasil belajar anak di semeater 2 memberikan pengaruh besar terhadap putusan anak naik kelas atau tidak  Sebagai guru kita tidak boleh pesimia.

Ilustrasi
Pemalang, Harian Guru - Hak anak berkebutuhan khusus (ABK) harus dipenuhi. Hak setiap anak, salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Tidak membedakan anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan dasar yang setara antara anak normal maupun berkebutuhan khusus sangatlah dibutuhkan. Menurut Lusy Joewono, salah seorang praktisi pendidikan di sekolah inklusi Cahaya Gemilang,  menyatakan pada dasarnya mengacu pada permendiknas tahun 2006, bahwa sekolah reguler bisa menerima anak berkebutuhan khusus dengan kapasasitas 10% nya. Semisal di kelas sekolah reguler bisa menampung 2 ABK (anak berkebutuhan khusus) utk mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut.

Tidak semua anak berkebutuhan khusus masuk SLB, mereka harus melalui proses terapi, test kemampuan dan assesment, agar mampu di arahkan kemana anak di sekolahkan.

Anak berkebutuhan khusus dengan banyak diagnosa yang di dapat dan semua perkembangan serta kemampuan tidak bisa di target, mereka akan berkembang sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing, serta  kondisi masing-masing. Memasukkan anak berkebutuhan khusus agar masuk di sekolah reguler ataupun  inlkusi harus memenuhi 10 langkah , dengan sebelumnya melatih anak terlebih dahulu oleh tenaga ahli di bidangnya.

Jadi tidak asal memasukkan ke sekolah. Apalagi anak belum pernah di konsulkan ke dokter atau para ahli profesional lainnya.

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu sekolah dasar inklusi adalah Sekolah Dasar Negeri 14, Mulyoharjo, Pemalang, yang beralamat di jl. Tentara Pelajar no 5, mulyoharjo, Pemalang.

Menurut Abdul Khirom selaku kepala sekolah, SDN 14 Mulyoharjo menyelengarakan program inklusi, dimana menerima murid normal dan murid berkebutuhan khusus. Pola pembelajaraanya dicampur antara anak normal dan berkebutuhan khusus. Anak normal akan menerima materi pembelajar sesuai kurikulum yang berlaku, sedangkan anak berkebutuhan khusus akan menerima pembelajaran khusus dimana anak akan didampingi pula dengan guru khusus sesuai kebutuhnnya.

Bagi anak normal hal ini akan memberi pembelajaran empati terhadap anak berkebutuhan khusus, sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak merasa terasing maupun direndahkan, sehingga akan tercapai hasil pembelajaran yang maksimal baik dari segi fisik, intelektual maupun segi mental sosialnya, imbuh kepala  sekolah.

Sedangkan menurut Lusy, kebutuhan ABK, mengenai sekolah pada dasarnya tidak mencari dan di haruskan mencapai nilai dan kecerdasan yg sama dg anak yg lain, tetapi mereka lebih di titik fokuskan pada belajar kemandirian, sosialisasi, interaksi sosial dan utk pemahaman serta penggalian potensi dirinya utk modal kehidupan masa depannya agar tidak tergantung pada orang lain atau orang tua.

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah bekerjasama dengan psikolog dari RSUD dr. Ashari Pemalang.

Adanya peran psikolog ini nantinya dapat memetakan kebutuhan, tingkat pendidikan dan capaian apa yang diharapkan oleh anak didik berkebutuhan khusus ini.

Di samping itu psikolog juga menentukan apakah anak berkebutuhan  khusus ini layak masuk sekolah normal atau anak harus di didik di Sekolah Luar Biasa.

Adanya informasi yang benar baik dari sekolah, UPPK maupun pemerintah, tentang sekolah inklusi ini maka diharapkan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dapat menyekolahkan anaknya di sekolah ini, di samping itu juga akan meluruskan bahwa sekolah inkulusi bukan sekolah buangan. Dikarenakan dalam 2 tahun ini, SDN 14 Mulyoharjo,  hanya menerima murid 7 anak di kelas 1 dan 13 anak di kelas 2. (Red-HG99/Foto: Sarwo Edy).


Ilustrasi
Oleh Sumardjan, SPd, M.MPd
Pengurus PGRI Blora, Kepala SDN 1 Tawangrejo, Blora

UKG adalah uji kegalauan guru? Bukan, memang UKG harus di bdah dan kita perlu membedah hasil UKG dan relevansinya terhadap sertifikasi serta kualitas pendidikan kita. Memang benar, UKG menjadi alat untuk mengukur kualitas guru secara kontinu, akan tetapi selama ini UKG masih jauh dari standardisasi bahkan nilainya ada yang nol.

Dalam rumus dan teori ilmiah apapun, kualitas guru menjadi kunci maju dan mundurnya pendidikan. Ibarat ponsel, guru adalah baterainya. Hidup dan matinya pendidikan, bukan pada kurikulum dan sarananya, namun kualitas guru yang menjadi sinar penerangnya.

Selama ini UKG memang terkesan formalitas belaka. Pasalnya, signifikansinya hanya pada pemetaan dan belum menyentuh akar kemunduran kualitas pendidik yang diuji. Apalagi, motivasi guru mengikuti UKG bukan pada niat meningkatkan kualitas intelektual dan manajerial, melainkan hanya “mencari selamat” atas tunjangan sertifikasi yang mereka terima. Padahal, UKG tidak berdampak sistemik pada sertifikasi guru.

Kualitas Guru
UKG menjadi salah satu alat mengukur kualitas guru. Akan tetapi, berdasarkan data tahun lalu, nilai uji kompetensi guru-guru besertifikasi rata-rata nasional di bawah standar hanya 43,2. Begitu pun guru nonsertifikasi tidak jauh berbeda, terpaut tipis, 42,25 (SM, 23/11/2015). Dengan demikian, sebenarnya yang diuji bukanlah “kualitas” atau “kompetensi” guru, melainkan “kegalauan” guru yang menggumpal antara kualitas dan pragmatisme.

Padahal saat ini semua guru dari jenjang SD-SMA minimal lulusan S1 bahkan tak sedikit yang sudah bergelar magister. Hal itu membuktikan bahwa kualitas guru secara latar belakang pendidikan sudah bagus, namun mengapa ketika UKG mereka selalu “ketakutan” dan hasilnya masih jauh dari harapan. Apakah guru-guru sudah lupa kualitas dan lebih peduli dengan tunjangan sertifikasi saja?

Ada beberapa penyebab UKG tidak maksimal. Pertama; guru tidak siap dengan UKG, baik secara penguasaan materi dan IT. Kedua; UKG menjadi mitos tiap tahun yang seolah-olah justru membebani guru secara jasmani maupun rohani.

Ketiga; ketidakseriusan guru melaksanakan UKG, padahal ini menjadi program sistematis yang menjadi “penyegaran intelektual” para guru. Keempat; budaya “menyepelekan” yang itu tumbuh karena tidak ada dampak tegas, apakah hasil UKG berpengaruh terhadap jabatan/golongan serta tunjangan sertifikasi.

Jika pola, sistem, konsep dan guru sendiri tidak berubah, maka dipastikan UKG tahun 2015 ini menjadi ritus akademik belaka. Sebab, banyak guru melaksanakan UKG, namun dalam hatinya hal itu dianggap ritual belaka, apalagi guru saat ini lebih disibukkan dengan “beban administrasi” yang teknis birokratis dan bertele-tele. Dampaknya, waktu guru lebih tersedot di administrasi, sehingga kualitas pedagogi mereka menurun, pembelajaran pun stagnan apalagi hanya urusan UKG, pasti guru masih setengah hati memaknainya.

Perbaikan Sistem
Jika ingin maksimal, mau tidak mau UKG harus dibenahi. Pertama; guru harus meluruskan niat bahwa UKG adalah uji yang menggembirakan dan menjadi ikhtiar memajukan pendidikan. Jadi jika diniati ibadah, maka UKG akan mudah dan tidak pincang.

Kedua; tujuan dan sistem UKG harus diperbaiki. Sebab, menurut Kemendikbud (2013) tujuan UKG Hanya pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Ketiga; perbaikan kualitas soal. Fakta di lapangan, varian soal hanya dibolak-balik saja. Artinya, pemetaan soal belum menyeluruh pada empat aspek kompetensi guru, yaitu pegadogi, kepribadian, sosial dan profesional. Bahkan, materi untuk guru SD justru hanya berkisar pada kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, 5, 6. Sedangkan materi SD kelas rendah, 1, 2, 3 belum tersentuh dan justru membuyarkan guru SD yang mengampu kelas rendah.

Keempat; perlu sistem sanksi tegas. Artinya, guru-guru yang nilainya di bawah standar UKG harus diberi tindakan tegas, berupa penurunan golongan/pangkat serta tunjangan. Jika terlaksana, hal ini akan memotivasi guru-guru.

Kelima; peserta UKG perlu diberi apresiasi, tidak hanya guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, guru PNS dan bukan PNS (GTY) yang mengajar di sekolah swasta atau guru honorer di sekolah negeri, guru yang memiliki NUPTK dan mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi. Artinya, tidak harus melalui Kemendikbud, namun dinas pendidikan atau PGRI tingkat kabupaten/kota bisa membuat pancingan berupa beasiswa, atau hadiah lain yang bermanfaat.

Keenam, soal UKG perlu menyeluruh, komprehensif dan ditambah soal yang berkaitan dengan materi 8 keterampilan mengajar dan materi penguasaan IT. Sebab, ada guru yang tidak bisa sama sekali mengoperasikan komputer saat mengikuti UKG. Jika perlu, varian soal harus jutaan seperti yang sudah terlaksana pada tes CAT CPNS tahun 2014 lalu.

Jika tidak dibenahi dan guru-guru tidak meluruskan niat dan mengetahui substansi UKG, maka kegiatan ini pasti hanya menjadi ritual tahunan saja. Pasalnya, banyak guru berpikir bahwa lulus tidak lulus UKG tidak berdampak pada golongan/pangkat guru dan tunjangan sertifikasi. Akankan kondisi ini akan terjadi selamanya?

Ilustrasi
Jakarta, Harian Guru – Tunjangan kinerja pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini naik menjadi Rp 1, 9 juta sampai Rp 26,3 juta. Lalu kapan gaji guru tidak tetap (GTT) naik?

Kenaikan tunjangan pegawai KKP tersebut dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, Pemerintah memandatang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk ditingkatkan.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Perpres itu, Pegawai (PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan KKP) yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan KKP yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di Lingkungan KKP yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan KKP; e. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015,  diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015 itu. (Pusdatin/ES).

Jakarta, Harian Guru - Tunjangan kinerja pegawai BMKG kini terus naik dari tahun ke tahun. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Pegawai (PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BMKG) yang mempunyai jabatan di lingkungan BMKG, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan BMKG yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. b. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di lingkungan BMKG yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan BMKG; e. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

 “Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam , dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal  5 ayat (1,2) Perpres Nomor 128 Tahun 2015 itu.

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Adapun penetapan jabatan di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geosifika ditetapkan oleh Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Perpres ini juga menegaskan, bagi Pegawai di lingkungan BMKG yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud  lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Pasal 11 Perpres Nomor 128 Tahun 2015 ini, pada saat Perpres ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 yang telah  diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015 itu. (Pusdatin/ES).

Menteri Yuddy menelpon Menteri Pertanian terkait dengan pengembmangan sapi di Gorontalo
Gorontalo, Harian Guru – Ada kisah menarik yang perlu dibaca tentang CPNS, sapi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pihaknya memiliki cerita ketika mengunjungi Kabupaten Gorontalo Utara.  Dia mengatakan, awalnya dia merasa pusing saat perjalanan dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Gorontalo Utara, yang jalannya berbelok-belok. Dia sempat berpikir untuk kembali dan menuju Bandara Djalaludin Gorontalo.

"Tadi di perjalanan saya sempat bertanya-tanya, ini tempat apa, kok jalanannya berbelok-belok. Sampai pusing saya," kata Yuddy dalam kunjungan kerjanya ke Gorontalo, Rabu (2/12/2015),  yang disambut tawa para pegawai Kabupaten Gorontalo Utara.

Namun, Yuddy mengaku mulai tertarik ketika memasuki kota. Saat itu, dia melihat banyak sekali warung makan. "Pak Wagub bilang kalau ini bukan restoran, tapi warung makan. Katanya, ini dibangun untuk menarik orang. Tapi siapa yang mau makan kalau ekonomi rakyatnya tidak mau berkembang," kata Yuddy.

Ketertarikan Yuddy semakin bertambah saat dia melihat banyak sapi di daerah tersebut. Awalnya dia hanya melihat 3 sampai 4 ekor sapi, namun lama kelamaan sapi-sapi itu semakin banyak.  "Saya tanya pak Wagub, penghasilan di sini sapi? Dijawab iya pak. Langsung saya pikir kalau Indonesia saat ini sedang kekurangan daging sapi dan perlu mengembangkan peternakan. Lalu kemudian saya terinspirasi wilayah ini sebagai penghasil sapi terbesar," kata Yuddy.

Menurut Yuddy, jauh lebih penting membangun infrastruktur yang sudah ada untuk dikembangkan daripada meminta menjadi PNS. Karena jika peternakan sapi itu terus berkembang, supplainya memadai dan menjadi industri, maka orang tidak akan berpikir untuk menjadi PNS yang gajinya terbatas, tetapi akan memilih menjadi wirausaha.

Untuk membuktikan komitmennya, Menteri  Yuddy langsung menelpon Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman.

Saya sampaikan bahwa di Gorontalo Utara ini sapi begitu subur berkembang, lahan-lahannya cukup dan kapasitas pakan yang tersedia dengan lingkungan alam mampu memberikan asupan makanan untuk 500 sapi. Apabila peternakan dibangun maka kekurangan pangan ternak bisa diatasi, swasembada bisa diatasi.

“Pak Mentan setuju," kata Yuddy.

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan pengalamannya saat masih menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Saat itu, dia melakukan studi banding di Inggris. Dia bersama rombongan sempat mampir ke sebuah daerah bernama Glascow, yang merupakan tempat peternakan sapi.

Mereka para petani beternak sapi sambil bertani. Dan di sana banyak pabrik-pabrik yang juga menghasilkan banyak produk olahan dari sapi. Yuddy berharap rakyat Gorontalo bisa mengembangkan kekayaan alamnya ini. Menurutnya, jauh lebih baik memanfaatkan kekayaan alam daripada membangun tempat usaha baru yang akan merusak lingkungan.

"Ini peluangnya besar dibandingkan soal CPNS. Bupati harus melihat bagaimana 100 ribu lebih rakyat sejahtera 20 sampai 30 tahun ke depan jika sapi ini dikembangkan. Saya berpesan masyarakat Gorontalo untuk menjaga lingkungan yang potensial berbasis flora dan fauna," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)

Tari Bali
Jakarta, Harian Guru – Tari Bali memang pantas dijadikan warisan budaya dunia. Seperti diketahui, ada tiga genre tari tradisi di Bali menjadi elemen budaya Indonesia ketujuh yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia.

Enam elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Noken Papua (2012). Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan pun menyambut suka cita keputusan UNESCO tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyambut baik keputusan UNESCO yang menetapkan tiga genre tari tradisi di Bali atau Three Genre of Traditional Dance in Balisebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda.
"Saya mengapresiasi dan menyambut baik, bahwa kekayaan budaya Indonesia diakui sebagai kekayaan budaya dunia. Tentu ini membanggakan," kata Mendikbud yang juga Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), di Yogyakarta, Rabu (3/12/2015).

Senada dengan hal itu juga diungkapkan Ketua Harian KNIU Kemendikbud, Arief Rachman. Ia mengatakan, tanggal 2 Desember 2015 menjadi tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena dalam sidang UNESCO di tanggal itu, Tari Bali ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda dunia.

“Selamat kepada bangsa Indonesia. Selamat kepada Tari Bali. Mudah-mudahan Indonesia terus memberi bantuan dan dukungan terhadap kebudayaan di seluruh dunia,” ujar dia di Jakarta, Rabu (3/12/2015).
Sebab nilai-nilai kebudayaan yang dihormati di seluruh dunia, lanjut dia, melalui Tari Bali dan budaya Indonesia lainnya, dunia ini akan menjadi dunia yang berbudaya dan bermartabat. (Red-HG99/esliana Maulipaksi).

Jusuf Kalla saat memberikan JKK dan JKM serta THT 
Surabaya, Harian Guru - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua DPN Korpri Diah Anggraeni, dan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro usai upacara peringatan HUT Korpri Ke-44 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (30/11/2015) memberikan penyerahan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) serta tabungan hari tua (THT) kepada lima pegawai Aparatur Sipil Negara  (ASN) oleh PT Taspen (Persero).

Hal itu disambut baik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap anggota Korpri, bukan saja semasa hidup, tetapi juga ketika meninggal saat masih mengabdi.

“Diharapkan bisa membuat ASN lebih tenang dalam bertugas," papar Yuddy.

Seperti diketahui, JKK merupakan salah satu amanat PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan Jaminan Kematian (JKM).

Nilainya  sebesar Rp 298,643 juta, diserahkan  kepada ahli waris pegawai Kementerian Pehubungan, yaitu Almh. Dyah Umiyarti Purnamaningrum, pegawai yang gugur saat mengikuti pelatihan bela negara.

Sementara pembayaran THT diberikan kepada 4 pegawai ASN, yaitu Ichwan, Suparman, RR Retno Rurukmawati, dan Zainal Arifin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KORPRI Diah Anggraeni sependapat dengan Menteri Yuddy terkait dengan penyerahan jaminan pensiun maupun jaminan duka. Menurutnya, alangkah lebih baiknya apabila setiap kali perayaan ulang tahun Korpri, Taspen selalu berpartisipasi untuk menyerahkan jaminan dari asuransi tersebut.

"Saya sependapat, setiap ulang tahun Korpri menyerahkan uang pensiun dan uang duka. Mungkin bisa ditingkatkan lagi kedepannya, karena ini pertama kalinya," papar Diah.

Di sisi lain, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, pemberian jaminan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk hadirnya pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpartisipasi terhadap penyelenggaraan negara dengan memberikan jaminan kepada para aparatur negara.

"Kami tidak akan berhenti melakukan inovasi pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Iqbal.

Saat ini, Taspen berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pensiun di seluruh tanah air yang berjumlah 6,8 juta orang yang terdiri dari 4,4 juta orang peserta aktif, dan 2,4 juta peserta pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia. (Ris/Humas Menpanrb).

Mendikbud Anies Baswedan bersama menteri Australia
Canberra, Harian Guru - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap mendukung kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Australia.

Salah satu upaya mempererat kerja sama tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan ke Australia, pada 29 November - 1 Desember 2015.

“Masih banyak tantangan dan peluang kerjasama dengan Australia di bidang pendidikan yang dapat kita kembangkan terutama terkait dengan peningkatan kualitas guru dan penguatan ekosistem pendidikan,” kata Mendikbud di Canberra, Australia, Minggu (29/11/2015).

Dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Mendikbud melakukan pertemuan dengan tiga menteri Australia di hari yang sama, yakni pada Senin, 30 November 2015.

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Richard Colbeck, Menteri Luar Negeri Julie Bishop, dan Menteri Pendidikan Simon Birmingham.

Kepada Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia Richard Colbeck, Mendikbud menyampaikan bahwa Kemendikbud siap memberikan dukungan untuk program-program kelas Bahasa Indonesia di kampus dan sekolah-sekolah Australia.

"Kami akan dengan senang hati membantu mengirimkan guru dan termasuk sistem pengajaran bahasa jika ada sekolah-sekolah Australia yang mau mengajarkan Bahasa Indonesia," papar Anies.

Pihaknya juga menawarkan kerja sama pertukaran guru antara kedua negara. Program pertukaran guru, tutur Mendikbud, dampaknya akan lebih terasa. Masing-masing guru yang ikut pertukaran akan menularkan ilmunya sekaligus belajar budaya sekolah yang ditempatinya.

Di sisi lain, Mendikbud juga mengusulkan kerja sama yang lebih kuat untuk pendidikan kejuruan, khususnya di bidang maritim dan pariwisata.

Dalam kunjungan kerjanya di Australia, Mendikbud juga sempat mengunjungi Chapman Primary School, sebuah sekolah yang menerapkan konsep 'sekolah menyenangkan'.

Sekolah tersebut juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diajarkan untuk semua siswa. Ia didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Suharti, dan tokoh pendidikan Fasli Jalal.

Fasli Jalal pun menyampaikan kesan positifnya terhadap kunjungan kerja Mendikbud di Australia.

"Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang paling efektif. Dalam satu hari bisa bertemu dengan tiga menteri sekaligus dengan topik pembicaraan yang berkualitas," tandas dia.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Julia Bishop.

"Sebuah pertemuan yang produktif dalam memperkuat kerja sama pendidikan," katanya.

Mendikbud Anies Baswedan proaktif melakukan kunjungan ke Australia untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Australia bahwa Indonesia siap mendukung program-program yang terkait dengan pertukaran budaya, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk warga Australia, dan kesempatan magang bagi guru-guru Australia di Indonesia.

Sebaliknya, ia juga mendukung Program New Colombo Plan dari pemerintah Australia, yang mengirimkan mahasiswa Australia ke Indonesia. (Desliana Maulipaksi).

Jakarta, Harian Guru – Ujian Nasional (UN) tahun 2016 di daerah bencana terdampak asap disepakati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diundur atau disesuaikan jadwal.
Kemendikbud sudah menggelar konferensi video jarak jauh dengan dinas pendidikan daerah yang terdampak bencana asap untuk membahas persiapan UN 2016.

Dalam konferensi video itu, sebagian besar daerah yang terdampak bencana asap sepakat untuk melaksanakan UN sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan pusat (Kemendikbud). Keputusan tersebut disepakati dengan mempertimbangkan ketuntasan belajar para peserta didik.

Sebanyak tujuh dari sembilan provinsi terdampak bencana asap hadir dalam konferensi video persiapan UN 2016.

Ke-7 provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Untuk dua provinsi lain, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, akan dilakukan pembicaraan khusus karena tidak terkoneksi dengan jaringan saat konferensi video berlangsung di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, (30/11/2015).

Konferensi video dipimpin Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad. Dalam konferensi tersebut, Hamid meminta para kepala dinas pendidikan provinsi untuk memberikan perkembangan terkini tentang persiapan UN 2016 dan ketuntasan belajar para peserta didik di daerah terdampak bencana asap.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita mengatakan ujian nasional di Provinsi Jambi akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pusat. Namun untuk jadwal ujian sekolah (US) akan diundur setelah peserta didik mengikuti ujian nasional.

“Ketuntasan pembelajaran wajib dipenuhi dengan mengoptimalkan waktu libur akhir semester I dan II,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Damber Liwan, mengatakan akan mengundur jadwal ujian nasional di provinsinya, yaitu mundur 10 hari dari jadwal nasional, begitu juga dengan jadwal ujian sekolah.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Nizam yang juga hadir dalam konferensi video, menyarankan agar pelaksanaan UN di semua provinsi tetap sesuai jadwal nasional.
Pertimbangannya adalah, supaya hasil UN 2016 dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Hamid menjelaskan Kemendikbud dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melanjutkan pembicaraan tentang pelaksanaan jadwal UN lebih lanjut pada rapat koordinasi pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kewenangannya pada tanggal 5 Desember 2015. Ia menegaskan, pelaksanaan UN harus memperhatikan ketuntasan belajar para peserta didik. (Desliana Maulipaksi).

Jakarta, Harian Guru – Jumlah cagar budaya Indonesia mencapai 66.573 yang sudah terdaftar. Sampai detik ini, kajian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional pada tahun 2015 telah menghasilkan 61 rekomendasi penetapan dan pemeringkatan cagar budaya. Ke-61 cagar budaya itu terdiri dari dua rekomendasi cagar budaya peringkat Kota, satu rekomendasi cagar budaya peringkat Kabupaten, sembilan rekomendasi cagar budaya peringkat Provinsi, dan 50 rekomendasi cagar budaya peringkat Nasional.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Marijan mengatakan, meski belum resmi ditetapkan sebagai cagar budaya, cagar budaya yang direkomendasikan tersebut tetap harus diperlakukan dan dirawat sebagai sebuah cagar budaya.

Pihaknya juga mendesak agar segera dibentuk tim ahli cagar budaya di daerah-daerah, mengingat Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, baik peringkat kota, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

“Sampai hari ini sudah ada 66.573 cagar budaya yang  terdaftar. Tetapi dari jumlah tersebut, baru 1.003 yang resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Maka dari itu kita sangat mendesak untuk pembentukan tim ahli cagar budaya di daerah-daerah,” kata Kacung saat jumpa pers tentang Cagar Budaya yang Ditetapkan Nasional, di Tangerang, Banten, Jumat (27/11/2015).

Kegiatan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional terhadap usulan penetapan cagar budaya  telah berlangsung sejak tahun 2013. Hasil kajian tersebut menghasilkan suatu rekomendasi penetapan yang diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.  Hingga saat ini baru ada 50 cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

Kacung menargetkan, pada tahun  2016, minimal ada 100 cagar budaya yang ditetapkan. “Syukur-syukur  lebih dari seratus. Kami tidak mau 50 saja. Kalau tim cagar budaya di daerah-daerah sudah terbentuk, bisa lebih dari seratus, bahkan bisa 200 cagar budaya yang bisa kita tetapkan,” katanya optimis.

Penetapan Cagar Budaya menjadi cagar budaya nasional akan memberikan kewenangan serta tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Penetapan Cagar Budaya Nasional  dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Untuk penetapan itu sendiri adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. (Erika Hutapea/Desliana Maulipaksi).

Jakarta, Harian Guru - Penyelenggaraan Temu Zapin Nusantara 2015 merupakan inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Mendikbud mengatakan, pada awal tahun 2015, ia sempat berdiskusi dengan Dirjen Kebudayaan Kacung Marijan dan Direktur Kesenian Endang Caturwati, tentang rencana penyelenggaraan festival tari secara nasional. Saat itu yang menjadi pertimbangan adalah sebuah tarian yang hampir ada di tiap wilayah di Indonesia sehingga memiliki variasi yang tinggi.

"Kesenian yang ada di berbagai daerah di Indonesia dengan tingkat variasi yang tinggi adalah Tari Zapin. Kita akan merasakan betapa variasi tinggi, dengan ekspresi berbeda, tetapi akarnya sama," ujar Mendikbud saat pembukaan Temu Zapin Nusantara 2015 di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, (28/11/2015).

Ia berharap, kegiatan Temu Zapin Nusantara ini dapat mengingatkan kembali berbagai komponen masyarakat tentang eksistensi Tari Zapin. Sebab kecenderungan sekarang ini, katanya, masyarakat Indonesia sudah jarang melihat Tari Zapin sebagai kesenian pembuka suatu acara.

"Padahal Tari Zapin memiliki ritme yang menggugah, dinamis, dan menggerakkan. Izinkan Tari Zapin menjadi salah satu ikon tari Indonesia yang menonjol," tutur Mendikbud.

Ia juga menuturkan ada satu aspek yang tidak kalah penting dalam kesenian Indonesia.

"Hampir semua ekspresi kita di bidang seni merupakan ekspresi kerja bersama, terutama di bidang performing art. Itu bisa menjadi ikon bahwa Indonesia merupakan negara gotong-royong," katanya.

Mendikbud juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang berinisiatif untuk ikut terlibat dalam Temu Zapin Nusantara 2015. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus menyelenggarakan kegiatan Temu Zapin secara rutin dan berkala.

"Mari kita galakkan kembali tari ini. Mari kita undang Tari Zapin untuk mewarnai panggung-panggung di Indonesia," ujarnya.

Tari Zapin merupakan salah satu dari beberapa jenis tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang. Tarian ini diinspirasikan oleh keturunan Arab yang berasal dari Yaman. Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan.

Seperti diketahuii, sebutan Zapin umumnya dijumpai di Sumatera Utara dan Riau, sedangkan di Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu menyebutnya Dana. Julukan Bedana terdapat di Lampung, sedangkan di Jawa umumnya disebut Zafin. Masyarakat Kalimantan cenderung memberi nama Jepin, di Sulawesi disebut Jippeng, dan di Maluku lebih akrab mengenal dengan nama Jepen. Sementara di Nusa Tenggara Barat dikenal dengan julukan Dana-Dani. (Desliana Maulipaksi).

Surabaya, Harian Guru – Dalam rangka gladi bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-44 KORPRI Tahun 2015 dengan tema Memperkokoh Netralitas dan Profesionalitas, Korpri Siap Menyukseskan Nawacita Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berjalan seru dan penuh antusiasme dari seluruh peserta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berjumlah tidak kurang dari 13 ribu yang terdiri dari pegawai pemerintah di Jawa Timur, baik kabupaten maupun kota, serta perwakilan dari pengurus KORPRI lintas provinsi se Indonesia.

"Pertama dalam sejarah, peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI diselenggarakan di Jawa Timur. Surabaya menjadi tuan rumah," ujar Menteri Yuddy.

Dalam gladi upacara peringatan HUT KORPRI ke-44 ini, yang mengusung sub tema Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilukada, serta Revolusi Mental ASN dengan tiga nilai utamanya, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong, peserta nampak antusias dan memiliki optimisme yang tinggi terhadap jalannya pemerintahan yang lebih baik dengan menjadi agen-agen perubahan untuk menyukseskan program pembangunan.

Menteri Yuddy menekankan bahwa kehadiran dan partisipasinya dalam gladi bersih tersebut juga dalam rangka memberikan semangat perubahan serta memotivasi peserta dalam mengikuti  upacara peringatan HUT KORPRI.

"Saya hadir di tengah gladi bersih untuk memberikan semangat, terima kasih, sampai bertemu di hari puncak HUT Korpri ke-44," tukas Yuddy.

Situasi di lapangan menjadi seru karena setelah usai gladi, Menteri PANRB spontan menyalami dan selfie bersama para peserta upacara dan anggota paduan suara. Mereka nampak bergembira dan berebut mengambil pose walaupun disengat oleh panasnya mentari di Lapangan Kodam V Brawijaya.
Keseruan bertambah seiring dengan penampilan gladi tari kolosal Gandrung Sewu yang melibatkan sekira 1000 penari, serta unjuk penampilan Paduan Suara Anggota KORPRI Jawa Timur yang menyanyikan lagu Indonesia Jaya serta berbagai lagu perjuangan.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Achmad Sukardi, saat mendampingi Menteri PANRB pada acara gladi tersebut, Tarian Gandrung Sewu yang akan memeriahkan dan menyemarakkan HUT KOPRI ini didatangkan khusus dari Kabupaten Banyuwangi.

"Ada seribu penari Gandrung Sewu yang akan unjuk kebolehan. Mereka kami datangkan dari Banyuwangi dengan menggunakan 22 bus," kata Achmad. (ris/hs/HUMAS MENPAN).

Mendikbud saat menghadiri deklarasi Hari Dongeng Nasional 2015.
Jakarta, Harian Guru - Hari Dongeng Nasional 2015 dideklarasikan. Selama ini memang kebudayaan nusantara sangat kaya akan dongeng karena bangsa Indonesia sejak dulu memiliki budaya narasi yang disampaikan secara oral.

Setiap daerah memilki puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan cerita dan dongeng. Karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangat mengapresiasi dan mendukung inisiatif masyarakat untuk menetapkan Hari Dongeng Nasional.

Hari ini, 28 November 2015, bertepatan dengan hari lahir Drs. Suyadi, atau yang biasa dikenal sebagai Pak Raden, Mendikbud Anies Baswedan pun turut menghadiri Deklarasi Hari Dongeng Nasional di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, bersama Forum Dongeng Nasional dan komunitas lainnya.

Mendikbud mengatakan, Pak Raden adalah sosok multitalenta, yang tak hanya pintar mendongeng, namun juga melukis. Kekuatan terbesarnya adalah rasa cintanya yang tak hingga pada anak-anak.

Tidak ada satupun pendongeng modern Indonesia yang tidak mengidolakan dan meneladani Pak Raden. Karena itu, katanya, masyarakat Indonesia merasa sangat kehilangan ketika mendengar kabar berpulangnya Pak Raden.

"Menjadikan hari kelahirannya sebagai Hari Dongeng Nasional artinya kita memastikan legasi, keteladanan dan pesan-pesannya akan terus kita kenang setiap tahunnya. Maka dari itu saya mengapresiasi inisiatif untuk deklarasi 28 November, hari kelahiran Pak Raden, sebagai Hari Dongeng Nasional oleh berbagai komunitas dongeng dan kami akan memikirkan dukungan-dukungan apa yang bisa kami berikan lebih jauh pada tahun-tahun ke depan," ujar Mendikbud saat acara Deklarasi Hari Dongeng Nasional di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, (28/11/2015).

Ia juga menuturkan, manusia adalah makhluk naratif, sehingga bercerita dan mendengarkan cerita adalah sesuatu yang tertanam begitu dalam di dalam diri manusia, dansesuatu yang disukai secara alami. Ada teori yang mengatakan bahwa bercerita dan mendongeng bisa jadi adalah salah satu alasan munculnya bahasa pertama kali. Bercerita dan mendongeng adalah perekat komunitas manusia sejak ribuan tahun lalu. Bercerita dan mendongeng juga merupakan bentuk tertua dari mengajar, mendahului menulis dan membaca.

"Ada banyak sekali kelompok-kelompok kebudayaan manusia yang buta huruf, mungkin hingga sekarang, tetapi tidak ada satupun kelompok kebudayaan manusia yang tidak memiliki cerita dan dongeng," tutur Mendikbud.

Namun, lanjutnya, saat ini ada kecenderungan penurunan penggunaan dongeng dan cerita di kelas-kelas dan bahkan mungkin di rumah-rumah.

"Mungkin karena sebagian dari kita terlalu mengutamakan kemampuan akademis secara tidak proporsional, mengutamakan model-model pembelajaran yang instan dan cepat, penuh dengan hapalan-hapalan permukaan. Mungkin karena sebagian dari kita sudah terbiasa menjalani tanpa mencoba mengalami,” ujar Anies.

Padahal, lanjutnya, sudah begitu banyak riset yang membuktikan manfaat cerita dan dongeng dalam tumbuh kembang anak, mulai dari meningkatkan kemampuan mendengar, kemampuan berbahasa, kemampuan imajinasi, kemampuan empati, dan pengembangan karakter lainnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif masyarakat untuk menghidupkan kembali penggunaan dongeng dan cerita dalam pembimbingan tumbuh kembang anak-anak.  Para pegiat dongeng di Indonesia berkumpul di berbagai wilayah dan secara bersama ingin mengangkat momen Hari Dongeng Nasional sebagai perayaan suka cita cerita untuk merayakan dongeng.

Salah satunya adalah Forum Dongeng Nasional yang terdiri dari banyak individu, perorangan, kelompok, komunitas, pendidik, dan pemerhati anak di seluruh Indonesia yang ingin menyatakan tanggal 28 November sebagai Hari Dongeng Nasional. Deklarasi Hari Dongeng Nasional dan acara dongeng bersama pun dilakukan serentak di Aceh, Medan, Lampung, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Nusa Tebggara Barat, Bali, Saparua, Ambon, Sidrap, Majene, Pinrang, Makasar, dan masih banyak lagi. (Desliana Maulipaksi).

Jakarta, Harian Guru - Proses lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) tahun 2016 dimulai hari ini, Jumat (27/11/2015). Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Dadang Sudiyarto mengatakan, terdapat 24 paket naskah UN yang akan dilelang di 34 provinsi.

Sedikitnya, ada beberapa provinsi yang lelangnya digabungkan, misalnya Provinsi Gorontalo bergabung dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Lelang pengadaan naskah UN ini ditujukan untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis kertas atau paper based test (PBT). Dadang mengatakan, total peserta UN 2016 mencapai 7,3 juta siswa yang terdiri dari siswa SMP, SMA/SMK, dan UN Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C).

Dari total 7,3 juta siswa itu, sebanyak 6,3 juta siswa menjadi peserta UN berbasis kertas, sedangkan sisanya adalah peserta UN berbasis komputer ataucomputer based test (CBT).

Besarnya anggaran untuk mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp94 miliar. Anggaran tersebut turun sekitar Rp20 miliar dibandingkan pada tahun lalu.

Tahun 2015, anggaran UN untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas mencapai Rp114 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan meningkatnya jumlah peserta UN berbasis komputer pada UN 2016 mendatang.

Sebagai proses awal tanda dimulainya lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) tahun 2016, Balitbang Kemendikbud mengundang perwakilan dinas pendidikan dari 34 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai dokumen pengadaan. Rakor tersebut diselenggarakan pada 26-27 November 2015 di Kantor Kemendikbud.

Dalam rakor dibahas beberapa kriteria calon penyedia jasa untuk melakukan pengadaan naskah UN 2016. Rakor juga membahas evaluasi pekerjaan pengadaan naskah UN tahun lalu.

“Kita menetapkan standar-standarnya, misalnya standar mesin cetak, ruang pengepakan dari proses cetak sampai distribusi, standar keamanan dan ketersediaan CCTV,” ujar Dadang usai pembukaan resmi dimulainya lelang pengadaan naskah UN 2016, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (27/11/2016).

Untuk keamanan, pada UN 2015 lalu, Balitbang Kemendikbud ikut memantau proses pencetakan naskah UN melalui CCTV yang tersambung ke perusahaan-perusahaan percetakan.

Maka dari itu pada lelang pengadaan UN 2016, dipertegas kembali klausul tentang surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang mewakili seluruh pegawai di perusahaan tersebut, untuk menjaga kerahasiaan ujian nasional. (Desliana Maulipaksi).

Makassar, Harian Guru - Reformasi Birokrasi Kemendikbud bisa ditempuh lewat penguatan pengawasan. Sebab, manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun Kemendikbud untuk membantu memahami perubahan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu programnya adalah sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi Kemendikbud yang dilaksanakan di Hotel Santika, Makasar, Sulawesi Selatan, pada 26-28 November 2015.

“Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good government dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi dan Sumber daya Negara aparatur,” tutur Asianto Sinambela dalam sambutan pembukaannya, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sekaligus Koordinator Manajemen Perubahan, Kamis (26/11/2015).

Penguatan pengawasan, internalisasi tata nilai budaya kerja, dan pengisian kuisioner evaluasi RBI, merupakan agenda yang akan disampaikan pada kegiatan ini.

Dalam hal penguatan pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Hindun Basri Purba menyampaikan, untuk mencapai nawacita dan tujuan renstra, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, perlu dilakukan penguatan pengawasan sebagai langkah reformasi birokrasi.

“Ada beberapa hal yang harus dilakukan di antaranya pengawasan dana transfer daerah, peningkatan kualitas pengawasan dana pendidikan, peningkatan peran komite sekolah dan pelayanan pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, disampaikan juga tentang pentingnya membangun integritas di lingkungan Kemendikbud yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

“Kemendikbud adalah hulu pemberantasan korupsi di Indonesia, oleh karena itu sangat urgent untuk membangun integritas di Kemendikbud sehingga tidak cukup jujur tetapi integritas yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan peribadi”,” tutur Hindun Basri.  

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015, Kemendikbud menempati urutan ke-empat di bawah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Evaluasi reformasi birokrasi ini dilakukan terhadap 41 kementerian, lembaga, dan badan negara di Indonesia.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kemendikbud terdiri dari perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Regional Timur sebanyak 52 orang dan Unit Utama/Pusat sebanyak 53 orang. (Dennis Sugianto)

Jakarta, Harian Guru – Bagi Anda yang ingin mengetahui jadwal UKG 2015, berikut
ini jadwal UKG susulan pada 11-14 Desember 2015.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) susulan pada tanggal 11 Desember 2015 sampai 14 Desember 2015.

UKG susulan ini dilaksanakan untuk mengakomodir guru-guru yang belum terdaftar pada UKG tanggal 9 November 2015 sampai 27 November, atau sudah terdaftar tetapi verifikasinya tidak valid.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Tagor Alamsyah mengatakan, guru-guru yang ingin mengikuti UKG susulan dapat mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi ulang ke dinas pendidikan di daerahnya masing-masing.

Verifikasi yang dilakukan harus valid, agar tidak terulang lagi kesalahan verifikasi, seperti adanya perbedaan antara mata pelajaran yang diampu guru dengan yang keluar saat uji kompetensi, atau mata pelajarannya benar, namun jenjang pendidikan pada soal yang keluar di UKG berbeda.

“Guru yang sudah sertifikasi, mata pelajarannya sesuai dengan sertifikasinya itu. Sedangkan guru yang belum sertifikasi bisa memilih mata pelajaran dalam UKG, sesuai yang diampu atau yang diajarkannya di kelas,” ujar Tagor saat gelar wicara dengan Radio Sindo Trijaya FM, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (26/11/2015).

Ia mengatakan, hingga kemarin, (26/11/2016), ada 2.360.388 guru yang sudah mengikuti uji kompetensi.

“Itu berarti sudah 91 persen. Sisanya ada 226.885 guru yang akan mengerjakan uji kompetensi sampai nanti jadwal selesai, yaitu 27 November,” katanya.

Pihaknya  menuturkan, penyelenggaraan uji kompetensi guru selama ini berjalan dengan baik. Hambatan kecil yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan sesuai prosedur.

Tagor juga kembali menegaskan, tidak ada sanksi yang diberikan kepada guru yang memiliki nilai buruk dalam UKG. Uji kompetensi guru, katanya, ditujukan untuk bercermin, dan memotret serta menganalisa peta kompetensi individu masing-masing guru.

Tindak lanjut dari UKG 2015 adalah berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang lebih terarah untuk guru-guru sesuai dengan pemetaan yang dihasilkan dari UKG.

“Apapun nilai UKG, itu hanya dijadikan baseline untuk treatment atau perbaikan,” tutur Tagor. (Desliana Maulipaksi).

12 Kepala Daerah yang menerima Anugerah Ki Hajar 2015
Jakarta, Harian Guru – Anugerah Ki Hajar Dewantara 2015 diberikan 12 kepala daerah. Mereka terdiri atas empat gubernur dan delapan bupati/walikota menerima Anugerah Ki Hajar tahun 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada para kepala daerah tersebut dalam acara Malam Anugerah Ki Hajar ke-10, Kamis (26/11/2015) malam, di Plasa Insan Berprestasi Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta.

Anugerah Kihajar untuk gubernur dan bupati/walikota adalah bentuk apresiasi Kemendikbud kepada kepala daerah yang berprestasi mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pendidikan.

Pendayagunaan TIK dalam pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran dan administrasi baik di sekolah maupun di lembaga pemerintah yang menangani pendidikan.

Penganugerahan penghargaan untuk kepala daerah ini didahului proses penilaian yang dilakukan dari Bulan Oktober hingga November 2015. Kategori penilaian meliputi kebijakan, program, dan implementasi. Pada kategori implementasi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu utama, madya, dan pratama.

Gubernur yang mendapat Anugerah Kihajar yaitu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo. Sedangkan bupati/walikota yang mendapat penghargaan yaitu: a. Haryadi Suyuti (Kota Yogyakarta); b. Benhur Tomi Mano (Kota Jayapura); c. Syarif Fasha (Kota Jambi); d. Illiza S. Djamal (Kota Banda Aceh); e. Marten A. Taha (Kota Gorontalo); f. Adi Darma (Kota Bontang); g. Hendri Arnis (Kota Padang Panjang); i. Juliatmono (Kabupaten Karanganyar).

Mendikbud Anies Baswedan mengapresiasi para kepala daerah yang telah mendayagunakan TIK untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Di daerah yang sulit aksesnya, kata Mendikbud, kehadiran teknologi adalah keharusan, karena tanpa teknologi mereka akan semakin tertinggal dari daerah lain. Namun yang lebih penting adalah manusia pengguna teknologinya.

"Mari sama-sama dorong, agar guru-guru mengoptimalkan pemanfaatan TIK, dengan begitu teknologi yang hadir benar-benar bisa membuat proses pembelajaran menyenangkan, lebih dekat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan membuat jarak geografis tidak menjadi kendala," kata Menteri Anies.

Walikota Banda Aceh Illiza S. Djamal yang hadir dalam Malam Anugerah Kihajar tersebut merasa bangga dan terhormat mendapat penghargaan ini. Kota Aceh menurutnya serius memanfaatkan TIK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Semua sekolah di Kota Banda Aceh sudah terhubung dengan Internet. Selain itu orang tua siswa disediakan fasilitas sehingga dapat memantau kehadiran anaknya di sekolah.

"Orang tua di Banda Aceh melalui TIK dapat memantau apakah anak-anaknya masuk sekolah atau bolos, sehingga dapat melakukan penanganan," ujar Iliza menambahkan. (Nur Widiyanto/ Erika Hutapea) .

Suasana UKG.
Makassar, Harian Guru  - Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 akan berakhir pada 27 November 2015. Saat ini memang banyak orang mencari daftar nilai UKG di Jakarta 2015, juga nilai UKG di Maluku, Surabaya, Semarang, Medan dan juga lainnya.

Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, justru ada fakta menarik seputar hasil uji kompetensi para guru di provinsi itu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Salam Soba menyatakan, hasil uji kompetensi para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sulsel, lebih baik dibandingkan dengan hasil UKG para guru pendidikan dasar (SD dan SMP).

“Itu nilai UKG guru PAUD rata-rata 70, sedangkan nilai rata-rata guru SD dan SMP malah dapat 40-an,” ujarnya saat acara dialog Kemendikbud dengan lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) di Makassar, Sulawesi Selatan, (26/11/2015).

Salam mengungkapkan, salah satu faktor adanya kesenjangan perbedaan hasil UKG tersebut karena para guru PAUD di Sulsel banyak yang berusia muda, sehingga lebih kreatif dan tanggap terhadap penggunaan komputer.

“Sedangkan guru SD/SMP di Sulsel tergolong kurang motivasi untuk mengikuti pelatihan dan UKG itu sendiri,” katanya. Ia mengatakan, peserta UKG di Makassar sebanyak 115.000 orang, dari total 145.000 guru yang tersebar di seluruh provinsi Sulsel.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud E. Nurzaman mengungkapkan, nilai UKG dari masing-masing guru dapat menggambarkan dua kemampuan guru, yaitu kemampuan pedagogik, dan profesional.

“Kategorinya itu bisa saja nilainya 80 belum tentu bagus dua-duanya, bisa saja pedagoginya bagus 80, sedangkan kemampuan profesionalnya kurang,” ungkap dia.

Pihaknya mengungkapkan bahwa hasil UKG akan diformulasikan untuk analisis kebutuhan diklat. Misalnya seberapa tinggi atau rendah penguasaan kompetensi seorang guru sehingga ada pemetaan. Kemudian, peta kemampuan tadi dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam program peningkatan kemampuan guru.

UKG merupakan alat pemetaan bagi kompetensi guru. Sebanyak 2.949.122 guru mengikuti UKG 2015, dari total sejumlah 3.015.315 guru dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini samapi dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Naskah soal yang diujikan sebanyak 200 paket soal dengan 200 mata pelajaran. Pelaksanaanya, guru mengerjakan satu mata pelajaran sesuai dengan sertifikat profesinya atau mata pelajaran yang diampunya, dengan mengerjakan sebanyak 60-120 soal selama 120 menit. (Gloria Gracia/Desliana Maulipaksi).

Ilustrasi
Jakarta, Harian Guru - Syarat pendaftaran CPNS 2016 terbaru perlu dibaca dan dipahami bagi Anda yang berminat untuk mengikuti pendaftaran CPNS tahun 2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berencana memberikan kesempatan kembali kepada honorer kategori 2 untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2016.

Baca juga: Ini Jadwal Penerimaan CPNS 2016.

Sebelum mendaftar, ada baiknya Anda membaca dulu dengan teliti apa saja persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS, agar Anda tidak perlu lagi repot mengurus tetek-bengek administrasi saat sudah mendekati hari H-nya.

Berikut adalah syarat-syarat pendaftaran CPNS 2016:

Persyaratan Umum:

Warga Negara Indonesia (WNI)
Berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2016
Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain
Persyaratan Khusus:

Seleksi Tes ini adalah diperuntukan untuk “eks Tenaga Honorer K-2” yang tidak lulus dalam tes sebelumnya
Harus sudah terdaftar dalam database BKN
Tenaga Honorer K2 yang dibiayai bukan dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus
Kebenaran data yang disampaikan dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi terpadu oleh BKN dan BPKP
Seleksi:

Seleksi penerimaan CPNS untuk honorer Kategori 2 adalah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT CPNS)

Materi Tes

Tes seleksi yang diberikan adalah Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT yang terdiri dari:

Tes Wawasan Kebangsaan
Tes Intelegensi Umum
Tes Kepribadian
Kriteria Kelulusan:

Tiap kelulusan peserta ujian ditentukan oleh nilai passing grade atau nilai ambang batas dan tidak dapat dilakukan perubahan. Kelulusan dilakukan berdasarkan urutan atau peringkat.

Lain-Lain:
Penanggungjawab pelaksanaan seleksi untuk instansi pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, dan Sekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah pusat), sedangkan untuk pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota
Bagi Tenaga Honorer K-2 yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya sebagai CPNS. Dan terhadap pejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum
Pendaftaran tidak dipungut biaya
Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat

Pelaksanaan penerimaan seleksi CPNS untuk honorer K2 direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2016

Ilustrasi
Jakarta, Harian Guru - Lowongan CPNS 2016 terbaru akhirnya dibuka. Secara otomatis pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 akhirnya telah resmi dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan moratorium rekrutmen CPNS pada 2016 sifatnya terbatas. Artinya, masih ada formasi tertentu yang dibuka lantaran sejumlah instansi masih sangat membutuhkan pegawai baru.

Baca juga: Ini Jadwal Penerimaan CPNS 2016.

“Moratorium bukan berarti tidak menerima pegawai baru sama sekali. Koridornya masih di moratorium terbatas dan jumlah yang diangkatkan pun sangat sedikit karena hanya menggantikan yang pensiun saja,” kata Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono kepada JPNN, Rabu (4/11/2015).

Rencananya, formasi yang dibuka adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan penegak hukum. Adapun tenaga kesehatan terdiri dari bidan PTT, dokter PTT, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Kuota yang disiapkan sekitar 42 ribu.

“Untuk tenaga kesehatan bidan PTT dan dokter PTT, Kemenkes harus berkoordinasi dengan pemda,” ujarnya.

Formasi tenaga pendidik diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Jumlahnya, sekitar 3.000-an. Formasi tenaga penegak hukum sekitar 1.000-an.

“Guru 3T akan diprioritaskan. Berapapun yang diajukan Kemdikbud untuk 3T akan diberikan karena ini mendukung program presiden,” ujarnya.

Selain tiga formasi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan untuk lulusan sekolah ikatan dinas sekitar 5.000-an. Sekolah ikatan dinas ini, antara lain, Sekolah Tinggi Sandi Negara milik Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen (BIN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (BPS), serta sekolah untuk penjaga sipir/lapas dan imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM).

Selain itu, ada juga sekolah D2 dan D3 Perpajakan milik Kementerian Keuangan, sekolah pengamat gunung berapi (BMKG), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Ilustrasi
Jakarta, Harian Guru - Jadwal penerimaan CPNS 2016 berdasarkan usulan dari penyelenggaraan tes CPNS tahun sebelumnya, setiap daerah diminta untuk mengajukan formasi atau jumlah kuota yang akan dibuka dalam penerimaan CPNS 2016 yang akan berlangsung sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2016 yang akan datang.

Baca juga: Lowongan CPNS 2016 Resmi Dibuka.

Setelah semua usulan formasi CPNS dari semua daerah dibahas dalam sidang kabinet selanjutnya, hasil keputusan akan diperoleh yakni tentang hasil berapa jumlah kuota dan formasi yang diperbolehkan direkrut oleh masing-masing daerah pada lowongan pendaftaran CPNS 2016.

Beberapa waktu kemudian jadwal akan mulai disusun hanya saja penyelenggaraan pendaftaran online yang dibuka oleh masing-masing daerah tak berlangsung serentak melainkan beberapa tahap dimulai dari daerah yang benar-benar siap dalam pelaksanaan tes CPNS 2016.

Selain jadwal tes pertama yang akan menguji kompetensi peserta yang ikut serta dalam tes seleksi CPNS 2016 yakni tes TKD (tes kompetensi dasar) maka ada juga pengumuman mengenai lokasi tempat tes CPNS tertulis 2016 berlangsung.

Di dalam informasi jadwal sendiri telah ada beberapa hal yang masih terkait tes CPNS 2016 yakni tentang jadwal pendaftaran baik online maupun offline yang disertai dengan tenggang waktu sesua dengan kebijakan daerah penyelenggara.

Ada juga jadwal pelaksanaan tes yang berlangsung dalam beberapa hari dan juga beberapa lokal dengan sistem menggunakan CAT CPNS 2016, namun kerap kali keterbatasan fasilitas pendukung tes CAT CPNS membuat waktunya dijadwalkan menjadi beberapa waktu hingga semua peserta ikut tes seleksi CPNS yang diadakan.

Sebagai gambaran maka disini kami rangkum:

Beberapa poin penting dalam jadwal lengkap tes CPNS tahun 2016 yakni :

Bulan Maret 2016 menjadi awal pembukaan tes CPNS hingga pertengahan tahun (meski pada penerpannya bisa dimulai april, mei, juni ataupun juli), dan masih menunggu kabar selanjutnya.

Pendaftaran online dan juga pengiriman berkas sesuai dengan syarat lamaran yang telah ditentukan oleh daerah penyelenggara tes CPNS 2016 yang akan berlangsung hingga bulan agustus hingga sepetember.

Jeda waktu beberapa minggu sambil menantikan hari pelaksanaan tes tertulis TKD CPNS tahun 2016.
Menyelesaikan tes seleksi oleh semua daerah yang mengadakan tes seleksi CPNS 2016.
Menantikan hasil pengumuman kelulusan tes CPNS 2016.

Suasana workshop literasi informasi, Rabu (25/11/2015).
Jakarta, Harian Guru - Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu (25/11/2015) menggelar workshop literasi informasi bagi guru dan pustakawan sekolah. Kegiatan ini digelar di Perpustakaan Kemendikbud Jakarta.

 Workshop tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Perpustakaan Kemendikbud 2015.

“Workshop seperti ini penting sekali untuk pustakawan dan guru dalam pemecahan masalah siswa,” ujar Hana Chaterina George, Ketua Asosiasi Profesional Informasi Sekolah Indonesia (APISI).
Hana menambahkan bahwa saat ini banyak siswa yang tidak tahu akan pentingnya mencantumkan sumber informasi yang ia ambil. Hal tersebut terjadi karena sejak dini tidak pernah diajarkan mengenai literasi informasi, tambah Hana.

M. Ihsan, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) mengatakan bahwa pustakawan itu bukan pengelola buku tapi pengelola data, informasi, pengetahuan yang ada di dalam buku, sehingga keterampilan literasi informasi sangat dibutuhkan.

Workshop Literasi Informasi ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mengenali kebutuhan informasi dan bagaimana mencari informasi tersebut dengan baik dan benar, kata Chaidir Amir, Kepala Subbagian Perpustakaan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud.

Peserta workshop ini berjumlah 28 orang yang terdiri dari guru dan pustakawan sekolah. Manfaat penerapan literasi informasi ini, yaitu: a. Keragaman sumber informasi dalam bentuk tercetak maupun elektronik; b. meningkatkan kemampuan reading comprehension dan kemampuan pembelajaran serta penelitian; c. siswa yang memperoleh keterampilan literasi informasi di sekolah akan lebih sukses di perguruan tinggi; dan d. menjadi pembelajaran seumur hidup. (Dwi Retnawati/Handi Sandi)

Jakarta, Harian Guru - Frankfurt Book Fair 2015 di mana Indonesia berperan sebagai tamu kehormatan, telah usai. Banyak dukungan dari para sastrawan dan seniman agar pemerintah meneruskan program penerjemahan karya sastra yang telah dilakukan pada Frankfurt Book Fair 2015.

Mendikbud Anies Baswedan merespons positif aspirasi tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk meneruskan program penerjemahan, tidak hanya untuk karya sastra, tetapi juga karya budaya lainnya.

“Kita menginginkan agar karya Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melainkan juga di negeri orang. Harus ada upaya serius dalam penerjemahan. Tidak terbatas dalam urusan yang terkait dengan produk sastra saja,” katanya dalam acara syukuran dan ramah tamah dengan Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015, di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Rabu malam (25/11/2015).

Ia kemudian menceritakan kunjungannya ke Google Cultural Institute di Paris, beberapa waktu lalu. Mendikbud mengatakan, Google Cultural Institute telah menjadikan Candi Borobudur sebagai situs pertama yang bisa dijelajahi para peselancar dunia maya melalui kemampuan visual digital dari Google. Ke depannya, ujar Mendikbud, Google Cultural Institute akan bekerja sama dengan Kemendikbud agar situs-situs bersejarah lain di Indonesia juga bisa dikunjungi secara virtual.

“Misalnya kita bisa jalan-jalan ke keraton-keraton di Indonesia secara virtual, atau menjelajahi Sangiran secara virtual. Jadi proses penerjemahan jangan hanya fokus pada satu produk budaya saja,” ujar Mendikbud.

Ia mengatakan, Indonesia adalah negara yang besar, karena itu kita harus memikirkan sesuatu yang besar untuk semakin membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. “Pondasinya dimulai dari pengalaman Frankfurt Book Fair 2015. Kemendikbud insyaAllah berkomitmen menjalankan itu semua,” tuturnya. (Desliana Maulipaksi).

Jakarta, Harian Guru - Keikutsertaan Indonesia dalam Frankfurt Book Fair 2015 sebagai Guest of Honour atau Tamu Kehormatan berhasil diselenggarakan dengan sukses. Indonesia mendapatkan banyak pemberitaan yang positif oleh media massa internasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, meski dirinya dan banyak masyarakat Indonesia tidak terlibat dalam proses pengkaryaan, gaung Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015 juga dirasakan di tanah air.

“Indonesia bukan hanya berhasil meraih yang diharapkan, tetapi berhasil melampaui yang diharapkan,” ujarnya saat acara syukuran dan ramah tamah dengan Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair (FBF) 2015, di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Rabu malam (25/11/2015).

Mendikbud mengatakan, dalam penyelenggaraan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan FBF 2015, telah terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah (Kemendikbud) dengan pelaku di dunia industri kreatif.

“Ini pola operasi yang ingin kita teruskan. Dua tahun lagi kita akan menjadi guest country di Festival Europalia. Pengalaman ini mudah-mudahan bisa menjadi modal. Banyak hal yang masih perlu kita kerjakan bersama-sama,” kata Mendikbud.

Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Frankfurt Book Fair 2015, Goenawan Mohamad juga memberikan apresiasi kepada Kemendikbud karena telah memberikan kepercayaan penuh kepada komite untuk bekerja dalam Program Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015.

“Ada trust (kepercayaan) yang besar kepada kita (komite). Ini salah satu tanda bagian dari demokrasi yang sedang kita jalani,” katanya.

Dalam acara syukuran dan ramah tamah itu juga dilakukan serah-terima cinderamata dari Komite Nasional kepada Mendikbud berupa beberapa buah pigura besar yang menampilkan foto Mendikbud saat berada di Frankfurt, Jerman, dengan latar belakang iklan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015. Mendikbud mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komite Nasional dan seluruh pihak yang telah membuat nama Indonesia besar dalam FBF 2015.


“Ini sebuah peristiwa yang historik, bersejarah. Bekasnya akan ada sampai dua dekade ke depan. Setelah kita mensyukuri ini, let’s tell the world, how big we are,” tuturnya. (Desliana Maulipaksi).

Yogyakarta, Harian Guru – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memminta kepada top 9 dan top 40 inovasi pelayanan publik untuk menyerahkan proposal dan dokumen secara lengkap paling lambat tanggl 10 Desember 2015.

Kemudian, setelah itu proposal tersebut akan disampaikan ke United Nations Public Services Award (UNPSA) 2016.

“Ditunggu proposal dan dokumen lengkap tanggal 10 Desember 2015,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono saat penutupan Bimtek Kepesertaan UNPSA di Yogyakarta, Kamis (26/11/2015).

Dikatakan Mira, dokumen tersebut tidak hanya untuk UNPSA, tetapi juga akan dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sebagai instansi dan pemda yang telah melakukan inovasi.

“Akan didokumentasikan dan dilaporkan ke Presiden dan Wapres,” kata Mira.

Pihaknya juga mengatakan, berkaitan dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2016, agar seluruh instansi maupun pemerintah daerah mengirimkan inovasinya.

Pendaftaran sudah dibuka tanggal 1 November 2015 dan akan ditutup tanggal 30 Januari 2016.

Mira mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan peserta agar peserta Bimtek diberikan sertifikat. Sebab sertifikat ini bisa menjadi nilai lebih saat penilaian kepegawaian.

“Saudara-saudara kan memang memiliki kelebihan, sebagai innovator pasti memiliki nilai lebih,” pungkasnya. (ags/HUMAS MENPANRB).

Putri Hayuningtyas, Guru SMP Negeri 10 Surabaya Ciptakan Inovasi Aksara Jawa
Jakarta, Harian Guru – Putri Hayuningtyas merupakan guru SMP Negeri 10 Surabaya menciptakan inovasi aksara jawa. Seperti diketahui, Pemerintah Jawa Timur menetapkan aksara Jawa menjadi mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Pelajaran ini diberikan sejak kelas 3 SD. Logikanya, saat duduk di kelas 7, seharusnya siswa telah mahir menulis dan membaca aksara Jawa. Kenyataannya tidak demikian.

“Pengetahuan anak-anak terhadap aksara Jawa seperti dari nol lagi. Padahal mereka sudah belajar aksara Jawa selama empat tahun,” kata Putri Hayuningtyas, guru aksara Jawa SMP Negeri 10 Surabaya, Jawa Timur yang ditemui di sela-sela kegiatan “Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan 2015” di Istora Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Mengetahui kenyataan itu, Putri kemudian berpikir, ia harus melakukan sesuatu. Tidak hanya mengejar materi yang selama ini tertinggal, tetapi juga harus menggunakan metode yang tepat agar siswa cepat menghafal bentuk aksara Jawa yang jumlahnya mencapai 40.

Ibu tiga anak ini kemudian menemukan cara agar siswa cepat hafal dan mampu segera menerapkannya dalam bentuk kata dan kalimat. Putri mencoba mengelompokkan pasangan huruf Jawa berdasarkan itu menjadi enam kelompok.

“Huruf Jawa itu punya 20 karakter aksara inti dan 20 karakter pasangannya. Saat mengajar, saya tidak memulainya berdasarkan urutan ho-no-co-ro-ko, melainkan dengan pengelompokan tadi,” tutur guru yang telah mengajar selama 27 tahun mata pelajaran bahasa daerah ini.

Kelompok pertama adalah kelompok huruf dan pasangan yang memiliki bentuk yang sama. Kelompok kedua merupakan kelompok huruf dan pasangan dengan bentuk mirip. Kelompok ketiga adalah kelompok huruf dan pasangan yang hilang bagian depannya. Kelompok empat hilang bagian belakangnya. Kelompok lima adalah kelompok dengan penulisan mudah, dan kelompok keenam merupakan kelompok dengan penulisan sulit.

“Target saya, dengan pengelompokkan ini anak harus sudah hafal dalam hitungan 5-10 menit. Jadi, dalam satu kali pertemuan, ke-40 huruf Jawa ini sudah dapat mereka hafalkan,” imbuh Putri.

Ia menuturkan, setelah metode ini diterapkan, hanya dengan dua kali pertemuan tatap muka, anak-anak sudah mampu menghafal cara penulisan, menulis, dan membaca aksara Jawa,” tambah guru bahasa daerah yang mengajar kelas 8 dan 9 ini.

Metode Putri dalam mengelompokkan aksara Jawa ini mendapat apresiasi berupa Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SMP Kelompok Seni Budaya tingkat Nasional 2015. Sebelum sampai ke tingkat nasional, inovasinya ini sudah diuji di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pada 2014 misalnya, Putri mendapat juara pertama Guru lnovatif Bahasa Jawa se-Jatim tahun 2014. Dia pun berhak meraih piala Gubernur. Ia berhasil menyisih sebanyak 22 peserta yang terdiri dari guru Bahasa Jawa se-Jawa Timur.

Menurut Putri, metode tersebut memerlukan kerja sama antara guru dan siswa. Saat guru mengenalkan kelompok-kelompok ini kepada siswa, guru mengajak siswa membayangkan bentuknya, mendeskripsikannya, sambil menggerakkan jari ke udara untuk menuliskan aksara yang dimaksud. Cara ini diulangi berkali-kali agar proses siswa menghafal menjadi lebih cepat. Jika di kelompok satu siswa belum hafal, tidak boleh pindah ke kelompok dua. Demikian seterusnya.

Putri mencontohkan aksara ke dua (No) yang masuk dalam kelompok mudah. Untuk menghafal pasangan No, Putri meminta muridnya menghafal sambil membayangkan dan mengucap kalimat ‘turun belok ke kanan”.

Begitu juga ketika harus menghafal pasangan aksara Bo, siswa diminta menghafal dengan kalimat “C plunker N”. “Memang pasangan Bo kan seperti huruf C lalu melingkar membentuk huruf N. Jadi murid bisa membayangkan sambil memejamkan mata menghafalnya. Otak kanan dan otak kiri bekerja semuanya,” katanya.

Untuk memacu anak lebih cepat memahami aksara Jawa, Putri biasanya membagi kelompok siswa menjadi empat. Masing-masing siswa di empat kelompok ini diminta melanjutkan menuliskan huruf pertama yang sebelumnya ditulis Putri di papan tulis. Dari huruf pertama ini kemudian berkembang menjadi kata. Kata menjadi kalimat. Kalimat menjadi paragraf.

“Setelah 10 menit, saya minta masing-masing kelompok memeriksa hasil tulisan kelompok lain. Kelompok 1 memeriksa kelompok 2, kelompok 2 memeriksa kelompok 3, demikian seterusnya. Mereka yang memeriksa diminta menunjukkan letak kesalahannya. Saya kemudian tawarkan kepada kelompok yang diperiksa untuk membetulkan kesalahan yang dibuatnya. Jika tidak bisa, saya minta kelompok yang memeriksa untuk mengoreksinya. Mereka harus bertanggung jawab saat menyebut milik kelompok yang diperiksanya salah. Ini cara saya agar anak lebih cepat menguasai aksara Jawa,” tutur Putri. (Ratih Anbarini)

Suasana makan yang digelar Presiden Jokowi bersama guru SMP dan SMA
Jakarta, Harian Guru - Puncak Peringatan Hari Guru Nasional, yang digelar pada 24 November 2015, menjadi hari yang istimewa bagi sebelas guru yang datang dari Solo. Mereka adalah guru-guru dari Presiden Joko Widodo saat duduk di bangku SMP dan SMA.

Ke-11 guru itu diundang secara khusus ke  Istora Senayan untuk menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2015. Presiden bahkan mengistimewakan guru-gurunya itu dengan mengundang mereka dalam jamuan makan siang di Istana Negara.

"Seperti mimpi ya..!?” kata beberapa guru presiden saat menghadiri jamuan makan siang di Istana Negara, (24/11/2015). Ucapan itu disambut presiden dengan tersenyum.

Ke-11 guru presiden tersebut adalah Budi Satriani, Drs. Murdi Suyitno, Dra. Hj. Chury Martiningsih, Dra. Agnes S. Mujiari, Sih Winarni, Ramelan Sukanta,  Drs. Sudadi, Suparmi Sutoto, Siti Nurhayati, S.Pd, Soedrajatmo, dan Sri Haryadiningsih.

Mereka tidak hanya menyaksikan pidato Hari Guru Nasional dari muridnya yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, namun juga menikmati jamuan makan siang bersama presiden di Istana Negara seusai acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan, Jakarta, (24/11/2015).

Pak Sudadi (62 tahun), salah satu guru Presiden, mengisahkan suasana makan siang semeja dengan Presiden Jokowi yang pernah jadi muridnya. "Sangat gayeng, akrab dan tidak terasa berjarak. Kami cerita-cerita nostalgia dan banyak canda,” katanya.

Bahkan Pak Ramelan (84 tahun) sempat bercerita bahwa dirinya terkejut saat mendapat undangan acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta yang akan dihadiri Presiden, "Kami khawatir, jangan-jangan ini penipuan,” katanya yang disambut senyum dan tawa Presiden Jokowi dan guru lainnya. Tapi setelah melakukan konfirmasi satu sama lain, akhirnya mereka berangkat ke Jakarta.

Guru presiden yang lain, Bu Marti (77 tahun) juga sempat melontarkan kisahnya. "Memang sempat ragu mau datang. Diundang ke Jakarta, apalagi ini undangannya kan tanggal tua. Lha kami ini kan pensiunan," tuturnya.

Ke-11 guru Presiden Jokowi ini bersama guru-guru lainnya yang seluruhnya berjumlah 30 orang dijamu makan siang di Istana Negara untuk menghormati para guru di Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November.
Di Istana Negara, Presiden Jokowi mengistimewakan mereka. "Kita semua merupakan karya dari para guru kita,” katanya.

Presiden Jokowi terlihat berkaca-kaca ketika Ibu Suparmi Sutoto  (91 tahun) guru SMP-nya, memeluknya yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Bu Sutoto, guru aljabar dan geometri saat presiden sekolah di SMP 1 Solo itu, kini sudah berkursi roda. Ibu Sutoto mendoakan anak didiknya itu bisa mengantarkan Indonesia ke arah kemajuan. “Mesti sukses,” katanya. (Seno Hartono/Desliana Maulipaksi).

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan 
Jakarta, Harian Guru - Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pesan dalam sambutannya di acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2015. Pihaknya mengatakan, guru berperan penting dalam pendidikan karakter bangsa. Guru juga merupakan pelukis masa depan bangsa Indonesia.

"Saya meyakini bahwa karya guru-guru  yang akan melukis wajah masa depan Republik ini. Kualitas manusia Indonesia di masa depan ditentukan oleh guru-guru kita hari ini," kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan guru di Istora Senayan, Jakarta, (24/11/2015).

Ia juga menuturkan, guru adalah teladan bagi generasi masa depan dan teladan pembelajar yang terus belajar. Dengan karya seorang guru, kata presiden, akan ada jutaan anak Indonesia yang karakternya terbentuk dengan etos kerja berbasis karya.

"Karena itu, guru bukan sekedar pendidik melainkan peletak dasar masa depan kita semua," ujarnya.

Presiden juga mengapresiasi tema Hari Guru Nasional 2015, yaitu "Guru Mulia Karena Karya". Ia meminta guru-guru Indonesia untuk terus berkarya dan jangan merasa lelah dalam berkarya. Guru harus aktif mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang  kreatif, inovatif, serta mendorong peserta didik untuk aktif dan berpikir kritis.

"Saya gembira mendengar guru-guru yang mengikuti simposium adalah guru-guru yang berprestasi. Guru-guru yang terpilih karena karyanya. Banyaknya karya yang masuk adalah tanda guru kita tak pernah lelah berkarya," ujar Presiden Joko Widodo. Ie berharap, simposium bisa menjadi penyebar inspirasi bagi guru-guru yang lain, yang selanjutnya juga menjadi inspirasi bagi anak-anak dan masa depan Indonesia.

Sementara dalam laporannya, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan 2015 merupakan kegiatan lokakarya belajar bersama para guru-guru Indonesia.

Ada 3.336 karya yang masuk dari seluruh Indonesia untuk menjadi peserta simposium. Karya-karya itu kemudian diseleksi oleh tim dari perguruan tinggi dan menghasilkan 360 karya terbaik yang dipresentasikan dalam simposium. Para peserta simposium pun tersebar dalam 16 ruang tematik. (Desliana Maulipaksi).

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget