Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Artikel Kebijakan Ujian Nasional

Oleh Wahyu Ambarwati, S.Pd, MPd
Lulusan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Sekretaris SMART­A School Semarang

Wacana kebijakan ujian nasional (UN) yang akan diterapkan pada SMA/SMK perlu dikaji ulang. Pasalnya, dengan adanya kebijakan ini banyak insan pendidikan menilai rancu, multitafsir dan pemerintah belum menghembuskan kebijakan tegas terkait kebijakan itu. Apalagi, di beberapa media massa dikabarkan banyak kritik pedas dari berbagai kalangan dan guru resah menghadapi kebijakan tersebut.

Sesuai rencana pemerintah, UN SMA/SMK akan diterapkan di kelas XI. Hal ini tentu memberikan dampak positif dan negatif pada siswa maupun guru. Mengapa demikian? Secara kaca mata positif, jika UN dilaksanakan di kelas XI, maka siswa dan guru akan mempunyai lebih banyak waktu di kelas XII untuk mempersiapkan diri dalam mengembangkan kompetensinya. Artinya, siswa memiliki kesempatan belajar, fokus melakukan kegiatan akademik, dan lebih jelas dalam menentukan/mempersiapkan untuk kuliah atau bekerja setelah lulus.

Secara negatif, guru dan pihak sekolah masih “kaget” dan belum siap menerapkan kebijakan tersebut. Bahkan, sekolah yang di pelosok akan semakin tertinggal dan “terseok-seok” mengikuti kebijakan baru UN. Tak hanya itu, para guru juga masih belum bisa memahami betul bagaimana cara memetakan materi-materi yang awalnya diujikan di kelas XII. Ini sangat ironis jika pemerintah memaksakan regulasi tersebut. Apalagi, penerapan kurikulum 2013 juga belum terlaksana maksimal dan belum merata, hal ini tentunya menambah “kegalauan” para insan pendidikan.

Mengritisi
Kebijakan ini harus dikaji ulang dan dikritisi. Karena setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus memperhatikan landasan filosofis, formula edukatif, pro guru/siswa serta mencermati dampak positif dan negatif. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menerapkan kebijakan UN. Pertama, kebijakan ini harus berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Pasalnya, selama ini evaluasi pendidikan  hanya  berorientasi pada “nilai atau angka-angka” belaka. Jika kebijkan UN ini hanya terkesan “ganti baju” saja tanpa mengedepankan substansi dan perubahan pendidikan, maka lebih baik digagalkan saja.

Kedua, prinsip evaluasi pendidikan berupa UN harus benar-benar menjadi alat ukur mutu pendidikan di Indonesia, karena kenyataan di lapangan UN yang sudah 10 tahun berjalan ini justru selalu ramai dengan masalah dan hambatan setiap tahunnya. Bukan lagi menjadi alat ukur mutu, tetapi justru  memperlihatkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam penyelenggaraan UN, seperti beberapa daerah mengalami keterlambatan mendapatkan naskah ujian.

Ketiga, pemerintah sebaiknya meninjau kembali bagaimana pelakasanaan UN dari tahun ke tahun. Karena, permasalahan UN setiap tahunnya belum mampu diselesaikan, tetapi pemerintah membuat kebijakan baru. Logikanya, pemerintah tidak membenahi masalah UN yang selama ini terjadi, akan tetapi malah menambah “permasalahan baru”. Jika pemerintah memaksakan kebijakan baru, maka sama saja pemerintah menambah daftar masalah pendidikan.

Keempat, pemerintah harus memperhatikan masalah mutu dan akses pendidikan di Indonesia yang belum merata antara daerah satu dengan daerah lain. Masalah tersebut menimbulkan kesenjangan antar daerah, karena pemerintah tidak menyamakan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan fasilitas pas-pasan dengan di kota yang fasilitasnya lebih bagus dan maju. Jika pemerintah menerapkan standar kelulusan yang sama, hal itu sangat tidak adil.

Dengan adanya standar kelulusan yang disamakan, maka tujuan dari UN yang selama ini lebih mengutamakan pada hasil, perlu memperhatikan mutu pendidikan dan prosesnya. Perubahan sistem UN yang rencananya dimulai tahun 2014 seharusnya mampu menjawab kekurangan-kekurangan pada pelaksaan UN sebelumnyam. Sehingga UN benar-benar bisa menjadi tolak ukur mutu pendidikan di Indonesia, bukan hanya sebagai satu-satunya alat penentu kelulusan.

Imbauan
Pemerintah harus memperhatikan perubahan kebijakan yang berdampak sistemik maupun teknis. Pertama, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dalam menentukan kebijakan UN yang dimajukan tersebut. Karena hal ini akan berdampak di berbagai ranah pendidikan dalam pelaksanaan UN ke depan, bahkan pemerintah lebih penting menuntaskan problem UN yang belum selesai. Seperti, keterlambatan naskah UN, berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN yang dimulai dari dinas pendidikan, lembaga sekolah, guru, sampai kecurangan siswa.

Kedua, sebelum kebijakan itu final, pemerintah harus duduk bersama dan berdiskusi dengan tokoh pendidikan, dosen, guru, perwakilan masyarakat untuk mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak menjadi “kebijakan prematur”. Jika prematur, maka hasilnya juga akan prematur.

Ketiga, untuk lebih maksimal, pemerintah perlu “blusukan edukatif” ke daerah-daerah terpencil agar kebijakan tersebut menampung dan memberikan sinar positif kepada seluruh masyarakat. Keempat, mengembalikan khittah UN. Maksudnya, UN harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karena selama ini tujuan UN sudah melenceng jauh dari yang diharapkan serta rawan dengan kepentingan politik.

Kelima, pemerintah harus lebih peka terhadap tanggapan keresahan masyarakat mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Birokrat harus memperjelas setiap pengambilan keputusan  dengan cara menyosialisasikan, sehingga para insan pendidikan dan masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa kebijakan yang diambil bukan hanya sekadar wacana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Contohnya mengenai kurikulum 2013 yang sedang digembor-gemborkan di dunia pendidikan, tetapi sebenarnya para guru masih merasa kesulitan dan belum memahami betul bagaimana penerapan secara langsung. Para guru masih sangat perlu mendapatkan sosialisasi mengenai kurikulum 2013. Sama halnya dengan kebijakan baru UN untuk SMA/SMK yang juga masih perlu adanya kejelasan serta sosialisasi.

Kapan pemerintah menuntaskan polemik UN? Kita tunggu saja gerakan revolusioner dari pemerintah.

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget