Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Desember 2015

Selamat sore Bapak/Ibu guru. Minggu ini dan minggu depan adalah hari-hari yang cukup melelahkan bagi sebagian besar guru. Mengapa demikian? Setelah beberapa hari yang lalu para guru sibuk mengawasi ulangan akhir semester. Tibalah saatnya Bapak/Ibu guru menuliskan hasil belajar siswa yang biasa kita kenal dengan istilah "rapor".
Rapor merupakan dokumen tertulis yang wajib divuat seorang guru sebagai hasil evaluasi guru.
Jika kita polos-polosan sebagai seorang guru. Tentu hasil ulangan, tugas, UTS, dan UAS dihitung serta merta sebagai data mati. Artinya, jika seorang anak mendapat nilai rata-rata akhir 45. Maka nilai 45 itulah yang ditampilkan di kolom rapor.
Tapi setegakah itukah hati kita sebagai seorang guru  Sebagai seseorang yang harus mengagungkan reward dibandingkan punishment, guru harus hati-hati. Anak  adalah permata yang harus dikembangkan harapannya, bukan malah dipojokkan pada situasiyang berhubungan dengan kemampuannya.
Perbedaan kemampuan anak dalam menerima materi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi terlepas dari itu nilai anak harus ditoling. Apalagi ini baru semester 1. Guru belum dapat membuat simpulan anak tinggal atau naik kelas. Hasil belajar anak di semeater 2 memberikan pengaruh besar terhadap putusan anak naik kelas atau tidak  Sebagai guru kita tidak boleh pesimia.

Ilustrasi
Pemalang, Harian Guru - Hak anak berkebutuhan khusus (ABK) harus dipenuhi. Hak setiap anak, salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Tidak membedakan anak normal maupun anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan dasar yang setara antara anak normal maupun berkebutuhan khusus sangatlah dibutuhkan. Menurut Lusy Joewono, salah seorang praktisi pendidikan di sekolah inklusi Cahaya Gemilang,  menyatakan pada dasarnya mengacu pada permendiknas tahun 2006, bahwa sekolah reguler bisa menerima anak berkebutuhan khusus dengan kapasasitas 10% nya. Semisal di kelas sekolah reguler bisa menampung 2 ABK (anak berkebutuhan khusus) utk mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut.

Tidak semua anak berkebutuhan khusus masuk SLB, mereka harus melalui proses terapi, test kemampuan dan assesment, agar mampu di arahkan kemana anak di sekolahkan.

Anak berkebutuhan khusus dengan banyak diagnosa yang di dapat dan semua perkembangan serta kemampuan tidak bisa di target, mereka akan berkembang sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing, serta  kondisi masing-masing. Memasukkan anak berkebutuhan khusus agar masuk di sekolah reguler ataupun  inlkusi harus memenuhi 10 langkah , dengan sebelumnya melatih anak terlebih dahulu oleh tenaga ahli di bidangnya.

Jadi tidak asal memasukkan ke sekolah. Apalagi anak belum pernah di konsulkan ke dokter atau para ahli profesional lainnya.

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Salah satu sekolah dasar inklusi adalah Sekolah Dasar Negeri 14, Mulyoharjo, Pemalang, yang beralamat di jl. Tentara Pelajar no 5, mulyoharjo, Pemalang.

Menurut Abdul Khirom selaku kepala sekolah, SDN 14 Mulyoharjo menyelengarakan program inklusi, dimana menerima murid normal dan murid berkebutuhan khusus. Pola pembelajaraanya dicampur antara anak normal dan berkebutuhan khusus. Anak normal akan menerima materi pembelajar sesuai kurikulum yang berlaku, sedangkan anak berkebutuhan khusus akan menerima pembelajaran khusus dimana anak akan didampingi pula dengan guru khusus sesuai kebutuhnnya.

Bagi anak normal hal ini akan memberi pembelajaran empati terhadap anak berkebutuhan khusus, sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak merasa terasing maupun direndahkan, sehingga akan tercapai hasil pembelajaran yang maksimal baik dari segi fisik, intelektual maupun segi mental sosialnya, imbuh kepala  sekolah.

Sedangkan menurut Lusy, kebutuhan ABK, mengenai sekolah pada dasarnya tidak mencari dan di haruskan mencapai nilai dan kecerdasan yg sama dg anak yg lain, tetapi mereka lebih di titik fokuskan pada belajar kemandirian, sosialisasi, interaksi sosial dan utk pemahaman serta penggalian potensi dirinya utk modal kehidupan masa depannya agar tidak tergantung pada orang lain atau orang tua.

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah bekerjasama dengan psikolog dari RSUD dr. Ashari Pemalang.

Adanya peran psikolog ini nantinya dapat memetakan kebutuhan, tingkat pendidikan dan capaian apa yang diharapkan oleh anak didik berkebutuhan khusus ini.

Di samping itu psikolog juga menentukan apakah anak berkebutuhan  khusus ini layak masuk sekolah normal atau anak harus di didik di Sekolah Luar Biasa.

Adanya informasi yang benar baik dari sekolah, UPPK maupun pemerintah, tentang sekolah inklusi ini maka diharapkan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dapat menyekolahkan anaknya di sekolah ini, di samping itu juga akan meluruskan bahwa sekolah inkulusi bukan sekolah buangan. Dikarenakan dalam 2 tahun ini, SDN 14 Mulyoharjo,  hanya menerima murid 7 anak di kelas 1 dan 13 anak di kelas 2. (Red-HG99/Foto: Sarwo Edy).


Ilustrasi
Oleh Sumardjan, SPd, M.MPd
Pengurus PGRI Blora, Kepala SDN 1 Tawangrejo, Blora

UKG adalah uji kegalauan guru? Bukan, memang UKG harus di bdah dan kita perlu membedah hasil UKG dan relevansinya terhadap sertifikasi serta kualitas pendidikan kita. Memang benar, UKG menjadi alat untuk mengukur kualitas guru secara kontinu, akan tetapi selama ini UKG masih jauh dari standardisasi bahkan nilainya ada yang nol.

Dalam rumus dan teori ilmiah apapun, kualitas guru menjadi kunci maju dan mundurnya pendidikan. Ibarat ponsel, guru adalah baterainya. Hidup dan matinya pendidikan, bukan pada kurikulum dan sarananya, namun kualitas guru yang menjadi sinar penerangnya.

Selama ini UKG memang terkesan formalitas belaka. Pasalnya, signifikansinya hanya pada pemetaan dan belum menyentuh akar kemunduran kualitas pendidik yang diuji. Apalagi, motivasi guru mengikuti UKG bukan pada niat meningkatkan kualitas intelektual dan manajerial, melainkan hanya “mencari selamat” atas tunjangan sertifikasi yang mereka terima. Padahal, UKG tidak berdampak sistemik pada sertifikasi guru.

Kualitas Guru
UKG menjadi salah satu alat mengukur kualitas guru. Akan tetapi, berdasarkan data tahun lalu, nilai uji kompetensi guru-guru besertifikasi rata-rata nasional di bawah standar hanya 43,2. Begitu pun guru nonsertifikasi tidak jauh berbeda, terpaut tipis, 42,25 (SM, 23/11/2015). Dengan demikian, sebenarnya yang diuji bukanlah “kualitas” atau “kompetensi” guru, melainkan “kegalauan” guru yang menggumpal antara kualitas dan pragmatisme.

Padahal saat ini semua guru dari jenjang SD-SMA minimal lulusan S1 bahkan tak sedikit yang sudah bergelar magister. Hal itu membuktikan bahwa kualitas guru secara latar belakang pendidikan sudah bagus, namun mengapa ketika UKG mereka selalu “ketakutan” dan hasilnya masih jauh dari harapan. Apakah guru-guru sudah lupa kualitas dan lebih peduli dengan tunjangan sertifikasi saja?

Ada beberapa penyebab UKG tidak maksimal. Pertama; guru tidak siap dengan UKG, baik secara penguasaan materi dan IT. Kedua; UKG menjadi mitos tiap tahun yang seolah-olah justru membebani guru secara jasmani maupun rohani.

Ketiga; ketidakseriusan guru melaksanakan UKG, padahal ini menjadi program sistematis yang menjadi “penyegaran intelektual” para guru. Keempat; budaya “menyepelekan” yang itu tumbuh karena tidak ada dampak tegas, apakah hasil UKG berpengaruh terhadap jabatan/golongan serta tunjangan sertifikasi.

Jika pola, sistem, konsep dan guru sendiri tidak berubah, maka dipastikan UKG tahun 2015 ini menjadi ritus akademik belaka. Sebab, banyak guru melaksanakan UKG, namun dalam hatinya hal itu dianggap ritual belaka, apalagi guru saat ini lebih disibukkan dengan “beban administrasi” yang teknis birokratis dan bertele-tele. Dampaknya, waktu guru lebih tersedot di administrasi, sehingga kualitas pedagogi mereka menurun, pembelajaran pun stagnan apalagi hanya urusan UKG, pasti guru masih setengah hati memaknainya.

Perbaikan Sistem
Jika ingin maksimal, mau tidak mau UKG harus dibenahi. Pertama; guru harus meluruskan niat bahwa UKG adalah uji yang menggembirakan dan menjadi ikhtiar memajukan pendidikan. Jadi jika diniati ibadah, maka UKG akan mudah dan tidak pincang.

Kedua; tujuan dan sistem UKG harus diperbaiki. Sebab, menurut Kemendikbud (2013) tujuan UKG Hanya pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Ketiga; perbaikan kualitas soal. Fakta di lapangan, varian soal hanya dibolak-balik saja. Artinya, pemetaan soal belum menyeluruh pada empat aspek kompetensi guru, yaitu pegadogi, kepribadian, sosial dan profesional. Bahkan, materi untuk guru SD justru hanya berkisar pada kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, 5, 6. Sedangkan materi SD kelas rendah, 1, 2, 3 belum tersentuh dan justru membuyarkan guru SD yang mengampu kelas rendah.

Keempat; perlu sistem sanksi tegas. Artinya, guru-guru yang nilainya di bawah standar UKG harus diberi tindakan tegas, berupa penurunan golongan/pangkat serta tunjangan. Jika terlaksana, hal ini akan memotivasi guru-guru.

Kelima; peserta UKG perlu diberi apresiasi, tidak hanya guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, guru PNS dan bukan PNS (GTY) yang mengajar di sekolah swasta atau guru honorer di sekolah negeri, guru yang memiliki NUPTK dan mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi. Artinya, tidak harus melalui Kemendikbud, namun dinas pendidikan atau PGRI tingkat kabupaten/kota bisa membuat pancingan berupa beasiswa, atau hadiah lain yang bermanfaat.

Keenam, soal UKG perlu menyeluruh, komprehensif dan ditambah soal yang berkaitan dengan materi 8 keterampilan mengajar dan materi penguasaan IT. Sebab, ada guru yang tidak bisa sama sekali mengoperasikan komputer saat mengikuti UKG. Jika perlu, varian soal harus jutaan seperti yang sudah terlaksana pada tes CAT CPNS tahun 2014 lalu.

Jika tidak dibenahi dan guru-guru tidak meluruskan niat dan mengetahui substansi UKG, maka kegiatan ini pasti hanya menjadi ritual tahunan saja. Pasalnya, banyak guru berpikir bahwa lulus tidak lulus UKG tidak berdampak pada golongan/pangkat guru dan tunjangan sertifikasi. Akankan kondisi ini akan terjadi selamanya?

Ilustrasi
Jakarta, Harian Guru – Tunjangan kinerja pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini naik menjadi Rp 1, 9 juta sampai Rp 26,3 juta. Lalu kapan gaji guru tidak tetap (GTT) naik?

Kenaikan tunjangan pegawai KKP tersebut dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, Pemerintah memandatang tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk ditingkatkan.

Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Perpres itu, Pegawai (PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan KKP) yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan KKP yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di Lingkungan KKP yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan KKP; e. Pegawai di Lingkungan KKP yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

“Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015,  diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (1,2) Perpres tersebut.

Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015 itu. (Pusdatin/ES).

Jakarta, Harian Guru - Tunjangan kinerja pegawai BMKG kini terus naik dari tahun ke tahun. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pemerintah memandang tunjangan kinerja yang selama ini diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Pegawai (PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BMKG) yang mempunyai jabatan di lingkungan BMKG, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan BMKG yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. b. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di lingkungan BMKG yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan BMKG; e. Pegawai di lingkungan BMKG yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud  adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

 “Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam , dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015, diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal  5 ayat (1,2) Perpres Nomor 128 Tahun 2015 itu.

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Adapun penetapan jabatan di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geosifika ditetapkan oleh Kepala Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Perpres ini juga menegaskan, bagi Pegawai di lingkungan BMKG yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

“Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud  lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya,” bunyi Pasal 8 ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Pasal 11 Perpres Nomor 128 Tahun 2015 ini, pada saat Perpres ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 yang telah  diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 9 November 2015 itu. (Pusdatin/ES).

Menteri Yuddy menelpon Menteri Pertanian terkait dengan pengembmangan sapi di Gorontalo
Gorontalo, Harian Guru – Ada kisah menarik yang perlu dibaca tentang CPNS, sapi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pihaknya memiliki cerita ketika mengunjungi Kabupaten Gorontalo Utara.  Dia mengatakan, awalnya dia merasa pusing saat perjalanan dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Gorontalo Utara, yang jalannya berbelok-belok. Dia sempat berpikir untuk kembali dan menuju Bandara Djalaludin Gorontalo.

"Tadi di perjalanan saya sempat bertanya-tanya, ini tempat apa, kok jalanannya berbelok-belok. Sampai pusing saya," kata Yuddy dalam kunjungan kerjanya ke Gorontalo, Rabu (2/12/2015),  yang disambut tawa para pegawai Kabupaten Gorontalo Utara.

Namun, Yuddy mengaku mulai tertarik ketika memasuki kota. Saat itu, dia melihat banyak sekali warung makan. "Pak Wagub bilang kalau ini bukan restoran, tapi warung makan. Katanya, ini dibangun untuk menarik orang. Tapi siapa yang mau makan kalau ekonomi rakyatnya tidak mau berkembang," kata Yuddy.

Ketertarikan Yuddy semakin bertambah saat dia melihat banyak sapi di daerah tersebut. Awalnya dia hanya melihat 3 sampai 4 ekor sapi, namun lama kelamaan sapi-sapi itu semakin banyak.  "Saya tanya pak Wagub, penghasilan di sini sapi? Dijawab iya pak. Langsung saya pikir kalau Indonesia saat ini sedang kekurangan daging sapi dan perlu mengembangkan peternakan. Lalu kemudian saya terinspirasi wilayah ini sebagai penghasil sapi terbesar," kata Yuddy.

Menurut Yuddy, jauh lebih penting membangun infrastruktur yang sudah ada untuk dikembangkan daripada meminta menjadi PNS. Karena jika peternakan sapi itu terus berkembang, supplainya memadai dan menjadi industri, maka orang tidak akan berpikir untuk menjadi PNS yang gajinya terbatas, tetapi akan memilih menjadi wirausaha.

Untuk membuktikan komitmennya, Menteri  Yuddy langsung menelpon Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman.

Saya sampaikan bahwa di Gorontalo Utara ini sapi begitu subur berkembang, lahan-lahannya cukup dan kapasitas pakan yang tersedia dengan lingkungan alam mampu memberikan asupan makanan untuk 500 sapi. Apabila peternakan dibangun maka kekurangan pangan ternak bisa diatasi, swasembada bisa diatasi.

“Pak Mentan setuju," kata Yuddy.

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan pengalamannya saat masih menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Saat itu, dia melakukan studi banding di Inggris. Dia bersama rombongan sempat mampir ke sebuah daerah bernama Glascow, yang merupakan tempat peternakan sapi.

Mereka para petani beternak sapi sambil bertani. Dan di sana banyak pabrik-pabrik yang juga menghasilkan banyak produk olahan dari sapi. Yuddy berharap rakyat Gorontalo bisa mengembangkan kekayaan alamnya ini. Menurutnya, jauh lebih baik memanfaatkan kekayaan alam daripada membangun tempat usaha baru yang akan merusak lingkungan.

"Ini peluangnya besar dibandingkan soal CPNS. Bupati harus melihat bagaimana 100 ribu lebih rakyat sejahtera 20 sampai 30 tahun ke depan jika sapi ini dikembangkan. Saya berpesan masyarakat Gorontalo untuk menjaga lingkungan yang potensial berbasis flora dan fauna," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)

Tari Bali
Jakarta, Harian Guru – Tari Bali memang pantas dijadikan warisan budaya dunia. Seperti diketahui, ada tiga genre tari tradisi di Bali menjadi elemen budaya Indonesia ketujuh yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia.

Enam elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Noken Papua (2012). Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan pun menyambut suka cita keputusan UNESCO tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyambut baik keputusan UNESCO yang menetapkan tiga genre tari tradisi di Bali atau Three Genre of Traditional Dance in Balisebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda.
"Saya mengapresiasi dan menyambut baik, bahwa kekayaan budaya Indonesia diakui sebagai kekayaan budaya dunia. Tentu ini membanggakan," kata Mendikbud yang juga Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), di Yogyakarta, Rabu (3/12/2015).

Senada dengan hal itu juga diungkapkan Ketua Harian KNIU Kemendikbud, Arief Rachman. Ia mengatakan, tanggal 2 Desember 2015 menjadi tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena dalam sidang UNESCO di tanggal itu, Tari Bali ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda dunia.

“Selamat kepada bangsa Indonesia. Selamat kepada Tari Bali. Mudah-mudahan Indonesia terus memberi bantuan dan dukungan terhadap kebudayaan di seluruh dunia,” ujar dia di Jakarta, Rabu (3/12/2015).
Sebab nilai-nilai kebudayaan yang dihormati di seluruh dunia, lanjut dia, melalui Tari Bali dan budaya Indonesia lainnya, dunia ini akan menjadi dunia yang berbudaya dan bermartabat. (Red-HG99/esliana Maulipaksi).

Jusuf Kalla saat memberikan JKK dan JKM serta THT 
Surabaya, Harian Guru - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua DPN Korpri Diah Anggraeni, dan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro usai upacara peringatan HUT Korpri Ke-44 di Lapangan Makodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (30/11/2015) memberikan penyerahan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) serta tabungan hari tua (THT) kepada lima pegawai Aparatur Sipil Negara  (ASN) oleh PT Taspen (Persero).

Hal itu disambut baik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi. Pasalnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap anggota Korpri, bukan saja semasa hidup, tetapi juga ketika meninggal saat masih mengabdi.

“Diharapkan bisa membuat ASN lebih tenang dalam bertugas," papar Yuddy.

Seperti diketahui, JKK merupakan salah satu amanat PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan Jaminan Kematian (JKM).

Nilainya  sebesar Rp 298,643 juta, diserahkan  kepada ahli waris pegawai Kementerian Pehubungan, yaitu Almh. Dyah Umiyarti Purnamaningrum, pegawai yang gugur saat mengikuti pelatihan bela negara.

Sementara pembayaran THT diberikan kepada 4 pegawai ASN, yaitu Ichwan, Suparman, RR Retno Rurukmawati, dan Zainal Arifin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KORPRI Diah Anggraeni sependapat dengan Menteri Yuddy terkait dengan penyerahan jaminan pensiun maupun jaminan duka. Menurutnya, alangkah lebih baiknya apabila setiap kali perayaan ulang tahun Korpri, Taspen selalu berpartisipasi untuk menyerahkan jaminan dari asuransi tersebut.

"Saya sependapat, setiap ulang tahun Korpri menyerahkan uang pensiun dan uang duka. Mungkin bisa ditingkatkan lagi kedepannya, karena ini pertama kalinya," papar Diah.

Di sisi lain, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, pemberian jaminan sosial tersebut merupakan salah satu bentuk hadirnya pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpartisipasi terhadap penyelenggaraan negara dengan memberikan jaminan kepada para aparatur negara.

"Kami tidak akan berhenti melakukan inovasi pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik," ujar Iqbal.

Saat ini, Taspen berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada peserta pensiun di seluruh tanah air yang berjumlah 6,8 juta orang yang terdiri dari 4,4 juta orang peserta aktif, dan 2,4 juta peserta pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia. (Ris/Humas Menpanrb).

Mendikbud Anies Baswedan bersama menteri Australia
Canberra, Harian Guru - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap mendukung kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Australia.

Salah satu upaya mempererat kerja sama tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan ke Australia, pada 29 November - 1 Desember 2015.

“Masih banyak tantangan dan peluang kerjasama dengan Australia di bidang pendidikan yang dapat kita kembangkan terutama terkait dengan peningkatan kualitas guru dan penguatan ekosistem pendidikan,” kata Mendikbud di Canberra, Australia, Minggu (29/11/2015).

Dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Mendikbud melakukan pertemuan dengan tiga menteri Australia di hari yang sama, yakni pada Senin, 30 November 2015.

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Richard Colbeck, Menteri Luar Negeri Julie Bishop, dan Menteri Pendidikan Simon Birmingham.

Kepada Menteri Pariwisata dan Pendidikan Internasional Australia Richard Colbeck, Mendikbud menyampaikan bahwa Kemendikbud siap memberikan dukungan untuk program-program kelas Bahasa Indonesia di kampus dan sekolah-sekolah Australia.

"Kami akan dengan senang hati membantu mengirimkan guru dan termasuk sistem pengajaran bahasa jika ada sekolah-sekolah Australia yang mau mengajarkan Bahasa Indonesia," papar Anies.

Pihaknya juga menawarkan kerja sama pertukaran guru antara kedua negara. Program pertukaran guru, tutur Mendikbud, dampaknya akan lebih terasa. Masing-masing guru yang ikut pertukaran akan menularkan ilmunya sekaligus belajar budaya sekolah yang ditempatinya.

Di sisi lain, Mendikbud juga mengusulkan kerja sama yang lebih kuat untuk pendidikan kejuruan, khususnya di bidang maritim dan pariwisata.

Dalam kunjungan kerjanya di Australia, Mendikbud juga sempat mengunjungi Chapman Primary School, sebuah sekolah yang menerapkan konsep 'sekolah menyenangkan'.

Sekolah tersebut juga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diajarkan untuk semua siswa. Ia didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Suharti, dan tokoh pendidikan Fasli Jalal.

Fasli Jalal pun menyampaikan kesan positifnya terhadap kunjungan kerja Mendikbud di Australia.

"Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang paling efektif. Dalam satu hari bisa bertemu dengan tiga menteri sekaligus dengan topik pembicaraan yang berkualitas," tandas dia.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia, Julia Bishop.

"Sebuah pertemuan yang produktif dalam memperkuat kerja sama pendidikan," katanya.

Mendikbud Anies Baswedan proaktif melakukan kunjungan ke Australia untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah dan masyarakat Australia bahwa Indonesia siap mendukung program-program yang terkait dengan pertukaran budaya, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk warga Australia, dan kesempatan magang bagi guru-guru Australia di Indonesia.

Sebaliknya, ia juga mendukung Program New Colombo Plan dari pemerintah Australia, yang mengirimkan mahasiswa Australia ke Indonesia. (Desliana Maulipaksi).

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget