Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

UKG adalah Uji Kegalauan Guru?


Ilustrasi
Oleh Sumardjan, SPd, M.MPd
Pengurus PGRI Blora, Kepala SDN 1 Tawangrejo, Blora

UKG adalah uji kegalauan guru? Bukan, memang UKG harus di bdah dan kita perlu membedah hasil UKG dan relevansinya terhadap sertifikasi serta kualitas pendidikan kita. Memang benar, UKG menjadi alat untuk mengukur kualitas guru secara kontinu, akan tetapi selama ini UKG masih jauh dari standardisasi bahkan nilainya ada yang nol.

Dalam rumus dan teori ilmiah apapun, kualitas guru menjadi kunci maju dan mundurnya pendidikan. Ibarat ponsel, guru adalah baterainya. Hidup dan matinya pendidikan, bukan pada kurikulum dan sarananya, namun kualitas guru yang menjadi sinar penerangnya.

Selama ini UKG memang terkesan formalitas belaka. Pasalnya, signifikansinya hanya pada pemetaan dan belum menyentuh akar kemunduran kualitas pendidik yang diuji. Apalagi, motivasi guru mengikuti UKG bukan pada niat meningkatkan kualitas intelektual dan manajerial, melainkan hanya “mencari selamat” atas tunjangan sertifikasi yang mereka terima. Padahal, UKG tidak berdampak sistemik pada sertifikasi guru.

Kualitas Guru
UKG menjadi salah satu alat mengukur kualitas guru. Akan tetapi, berdasarkan data tahun lalu, nilai uji kompetensi guru-guru besertifikasi rata-rata nasional di bawah standar hanya 43,2. Begitu pun guru nonsertifikasi tidak jauh berbeda, terpaut tipis, 42,25 (SM, 23/11/2015). Dengan demikian, sebenarnya yang diuji bukanlah “kualitas” atau “kompetensi” guru, melainkan “kegalauan” guru yang menggumpal antara kualitas dan pragmatisme.

Padahal saat ini semua guru dari jenjang SD-SMA minimal lulusan S1 bahkan tak sedikit yang sudah bergelar magister. Hal itu membuktikan bahwa kualitas guru secara latar belakang pendidikan sudah bagus, namun mengapa ketika UKG mereka selalu “ketakutan” dan hasilnya masih jauh dari harapan. Apakah guru-guru sudah lupa kualitas dan lebih peduli dengan tunjangan sertifikasi saja?

Ada beberapa penyebab UKG tidak maksimal. Pertama; guru tidak siap dengan UKG, baik secara penguasaan materi dan IT. Kedua; UKG menjadi mitos tiap tahun yang seolah-olah justru membebani guru secara jasmani maupun rohani.

Ketiga; ketidakseriusan guru melaksanakan UKG, padahal ini menjadi program sistematis yang menjadi “penyegaran intelektual” para guru. Keempat; budaya “menyepelekan” yang itu tumbuh karena tidak ada dampak tegas, apakah hasil UKG berpengaruh terhadap jabatan/golongan serta tunjangan sertifikasi.

Jika pola, sistem, konsep dan guru sendiri tidak berubah, maka dipastikan UKG tahun 2015 ini menjadi ritus akademik belaka. Sebab, banyak guru melaksanakan UKG, namun dalam hatinya hal itu dianggap ritual belaka, apalagi guru saat ini lebih disibukkan dengan “beban administrasi” yang teknis birokratis dan bertele-tele. Dampaknya, waktu guru lebih tersedot di administrasi, sehingga kualitas pedagogi mereka menurun, pembelajaran pun stagnan apalagi hanya urusan UKG, pasti guru masih setengah hati memaknainya.

Perbaikan Sistem
Jika ingin maksimal, mau tidak mau UKG harus dibenahi. Pertama; guru harus meluruskan niat bahwa UKG adalah uji yang menggembirakan dan menjadi ikhtiar memajukan pendidikan. Jadi jika diniati ibadah, maka UKG akan mudah dan tidak pincang.

Kedua; tujuan dan sistem UKG harus diperbaiki. Sebab, menurut Kemendikbud (2013) tujuan UKG Hanya pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu sebagai entry point penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Ketiga; perbaikan kualitas soal. Fakta di lapangan, varian soal hanya dibolak-balik saja. Artinya, pemetaan soal belum menyeluruh pada empat aspek kompetensi guru, yaitu pegadogi, kepribadian, sosial dan profesional. Bahkan, materi untuk guru SD justru hanya berkisar pada kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, 5, 6. Sedangkan materi SD kelas rendah, 1, 2, 3 belum tersentuh dan justru membuyarkan guru SD yang mengampu kelas rendah.

Keempat; perlu sistem sanksi tegas. Artinya, guru-guru yang nilainya di bawah standar UKG harus diberi tindakan tegas, berupa penurunan golongan/pangkat serta tunjangan. Jika terlaksana, hal ini akan memotivasi guru-guru.

Kelima; peserta UKG perlu diberi apresiasi, tidak hanya guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, guru PNS dan bukan PNS (GTY) yang mengajar di sekolah swasta atau guru honorer di sekolah negeri, guru yang memiliki NUPTK dan mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi. Artinya, tidak harus melalui Kemendikbud, namun dinas pendidikan atau PGRI tingkat kabupaten/kota bisa membuat pancingan berupa beasiswa, atau hadiah lain yang bermanfaat.

Keenam, soal UKG perlu menyeluruh, komprehensif dan ditambah soal yang berkaitan dengan materi 8 keterampilan mengajar dan materi penguasaan IT. Sebab, ada guru yang tidak bisa sama sekali mengoperasikan komputer saat mengikuti UKG. Jika perlu, varian soal harus jutaan seperti yang sudah terlaksana pada tes CAT CPNS tahun 2014 lalu.

Jika tidak dibenahi dan guru-guru tidak meluruskan niat dan mengetahui substansi UKG, maka kegiatan ini pasti hanya menjadi ritual tahunan saja. Pasalnya, banyak guru berpikir bahwa lulus tidak lulus UKG tidak berdampak pada golongan/pangkat guru dan tunjangan sertifikasi. Akankan kondisi ini akan terjadi selamanya?

Label:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget