Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Januari 2016

Mendagri Tjahjo Kumolo
Jakarta, Harian Guru – Gaji ke 14 tahun 2016 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya guru, akan dibayar menjelang penerimaan siswa baru di tahun 2016 ini.

Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo seperti yang dilansir di laman resmi Menpan RB, mengatakan bahwa pemerintah belum bisa merealisasikan kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun anggaran 2016 ini.

Pasalnya, karena harus menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Namun demikian, pemerintah akan tetap memberikan pemasukan ekstra bagi PNS, dengan memberikan gaji ke-13 dan ke-14.

“Jadi kok gaji ke-14. Kalau gaji ke-13 itu pada saat lebaran, mungkin gaji ke-14 ini pada masa jelang masuk sekolah. Itu kewenangannya Kementerian Keuangan,” ujar Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/1/2016).

Tjahjo Kumolo meyakini, gaji ke-14 ini akan menjadi ekstra pemasukan bagi para pegawai. Meski sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan adanya kenaikan gaji, namun belum bisa direalisasikan. Karena, harus menunggu pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengemukakan, sebagai pengganti kenaikan gaji PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2016 berupa pemberian gaji ke-14, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 6 triliun dalam APBN 2016.

Dana Taktis Kepala Daerah

Dalam kesempatan itu Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengemukakan, bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi mengenai dana taktis kepala daerah. Regulasi ini dimaksudkan sebagai upaya agar dalam melaksanakan pemerintahan, tidak ada kendala yang berarti saat benar-benar ada kepentingan atau keperluan mendesak dalam urusan pemerintahan.

“Rp 100 miliar dana taktis kepala daerah mulai tahun ini sudah saya siapkan. Agar kepala daerah tidak lagi terkendala dalam melaksanakan pemerintahan,” tukas Tjahjo.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PNS di Indonesia. Sebab, selama ini sudah banyak para PNS menanyakan jumlah dan besar gaji ke 14 di tahun 2016 ini. (Puspen Kemendagri/ES)

Ilustrasi. Foto: Kompas
Oleh Tedy Haryadi, S.Pd
Penulis adalah Mahasiswa  S2 Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Ujian nasional adalah salah satu alat ukur penilaian hasil pencapaian belajar siswa selama menempuh masa sekolah. Berbicara tentang Ujian Nasional yang akrab disebut dengan UN selalu mengisahkan cerita pro dan kontra dalam keberadaanya. Pertanyaanya adalah apakah ujian nasional sudah berjalan efektif dan lancar selama ini?

Di setiap tahunnya selalu ditemukan permasalahan didalam UN seperti pembocoran soal, kualitas kertas lembar jawaban kerja (ljk) yang tidak baik, jumlah cetakkan soal yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik bahkan keterlambatan distribusi soal terutama ke daerah-daerah pelosok. Hal inilah Ujian Nasional merupakan salah satu hal yang harus disikapi secara serius oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi harus adanya kontrol bersama.

Salah satu upayanya pemerintah sudah memulai memberlakukan pelasanaan Ujian Nasional di tahun 2015 dengan sistem UNBK yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer atau bisa disebut juga dengan Computer Based Test (CBT). Sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun 2015 yaitu sebanyak 585 sekolah dari total 799.429 sekolah yang terdiri dari SMP/SMA/SMK. Program UNBK sepertinya akan dilaksanakan secara bertahap.  Ujian Nasional Berbasis Komputer ini adalah satu cara untuk menjawab permasalahan UN dari sisi efektif dan efesien. Kasus keterlambatan pengiriman setidaknya bisa diminimalisir dan tidak perlu mencetak dan mendistribusikan soal yang banyak dengan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Namanya juga sebuah produk inovasi sistem pasti seiring berjalannya waktu, pasti menimbulkan perdebatan tentang keberadaannya, seperti adanya Ujian Nasional Berbasis Komputer ini banyak dari setiap kalangan yang merespon baik dan ada juga yang merespon kurang baik.

Isu atau alasan yang sering dijadikan sebuah alasan dari pihak yang merespon kurang baik adalah dikhawatirkannya terjadinya gangguan jaringan, sehingga akan terjadi penundaan waktu yang kemudian akan menimbulkan keresahan dari siswa dan orang tua. Padahal untuk tekhnis Ujian Nasional Berbasis Komputer yang sudah dilakukan dengan cara soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan internet (sinkronisasi) ke server lokal yaitu sekolah, kemudian UN siswa akan dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Hasilnya dari server lokal (sekolah) dikirim ke server pusat secara online (upload). Apabila terjadi putus aliran listrik sistem akan menyimpan hasil pekerjaan siswa secara otomatis dan waktu pekerjaan akan berhenti, ketika aliran listrik sudah kembali berfungsi siswa tinggal melanjutkan soal yang belum dikerjakan sesuai waktu yang tersisa.

 Pada kenyataanya jaman menuntut kita untuk maju dan berkembang. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu implikasi dari keadaan tersebut.  Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan bukti bahwa kita dituntut untuk melek teknologi. Ujian Nasional Berbasis Komputer membawa siswa, guru dan sekolah kepada model pendidikan yang modern dengan tidak gagapnya teknologi. Namun hal itu harus didukung dengan fasilitas yang memadai dan adanya dukungan dari pemerintah untuk penambahan fasilitas juga perbaikkan agar lebih maju. Kemajuan teknologi atau peningkatan infrastruktur di Indonesia lebih di dominasi di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur. Padahal bagian timur untuk saat ini bagus dalam jaringan internet. Saatnya pemangku kebijakan membuka mata lebih lebar dengan melihat kondisi di Indonesia. Saatnya pemerataan yang meyeluruh khususnya dalam hal teknologi agar lancarnya program yang bagus seperti UNBK ini bisa terealisasi diseluruh bagian di Indonesia.

Tidak menutup kemungkinan UNBK bisa dilaksanakan di suatu sekolah harus ditunjang dengan jaringan listrik yang andal, jumlah komputer yang pas dengan jumlah siswa, memiliki guru IT dan yang terpenting adalah mental dari guru dan murid untuk siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Agar mental guru dan murid pun terbentuk maka pemerintah pun harus meyiapkannya dengan baik terutama dalam hal fasilitas atau kebutuhan infrastruktur seperti jaringan listrik yang andal. Disini juga dituntut adanya sinergi dari Kemendikbud dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Semoga program UNBK menjadi salah satu program yang baik dibidang pendidikan terutama untuk benar benar menekan segala pembiayaan tentang UN dan menjawab tentang pemasalahan yang sering muncul. UNBK sebaiknya jangan sampai menjadi sebuah program musiman karena adanya pergantian menteri jadi ganti kebijakkan tanpa ada follow up selanjutnya.

Pengurus Wonosobo Berbagi
Wonosobo, Harian Guru – Wonosobo Berbagi resmi dilaunching di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tak lama ini.

Komunitas merupakan sebuah wadah mengaktualisasikan suatu gagasan yang berasal dari sebuah pemikiran dan impian untuk kita semua.

Semakin banyak orang yang ingin berbuat sesuatu untuk wonosobo maka akan semakin mudah untuk mewejudkannya untuk wonosobo tercinta ini. Berbekal dari suatu keinginan untuk memberikan sesuatu untuk wonosobo ini maka dibentuklah sebuah komunitas wonosobo berbagi yang menitikberatkan pada enterpreneur, edukasi dan sosial.


Tepat pada sabtu, 23 Januari 2016 ini wonosobo berbagi mendeklarasikan diri sebagai sebuah komunitas di wonosobo yang akan terjun langsung ke masyarakat tanpa ada tendensi ke dunia politik manapun.

Komunitas yang diprakarsai oleh ibu wiwik sapto widjajarti, A. Md, Eko Soeryono, ST dan Ruliyanto, SE ini memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat yang ingin bergabung bersama WB untuk memberi warna di wonosobo ini. Bukan lagi tentang siapa dan darimana kita apabila kita mau berbuat sesuatu untuk wonosobo maka kita disatukan dalam tujuan yang sama.

“Kami hadir bukan sebagai sinterclas yang hanya memberikan sebuah hadiah saja kepada masyarakat tetapi wonosobo berbagi ini hadir sebagai mitra pemerintah dan kawan kawan komunitas lain untuk memberikan pengetahuan dan juga pendapingan kepada warga yang memang membutuhkan bantuan,” pungkas Eko Soeryono, ST selaku Sekretaris umum

Karena melihat begitu banyak komunitas di wonosobo ini, memberikan sebuah pemikiran baru buat WB. Seperti yang disampaikan oleh ketua umum ibu Wiwik Sapto Widjajarti, Amd

“Wonosobo berbagi merupakan sebuah wadah untuk masyarakat yang ingin berbuat sesuatu untuk wonosobo yang lebih baik dengan mengkoneksikan berbagai pihak seperti, pemerintahan, komunitas, dan masyarakat itu sendiri,” beber dia.

Dalam acara launching yang bertempat di kecamatan wonosobo ini di hadiri oleh Bp Edi Riyanto selaku pembina WB, Bp. Sismadiri selaku perwakilan dari dinas pendidikan kebudayaan pemuda  dan olahraga, camat wonosobo, ibu pkk kec wonosobo dan juga sekcam kec wonosobo. Untuk memeriahkan acara tersebut wonosobo berbagi berkerja sama dengan Himpaudi Kecamatan Wonosobo juga menyelenggarakan lomba mewarnai yang diikuti oleh 80 guru paud dari 25 pos paud yang ada di kecamatan wonosobo ini.

Ketua himpaudi wonosobo ibu hj. Nofi tri susanti, S. Pd. Aud merasa sangat senang bisa bekerja sama dengan komunitas wonosobo berbagi, karena di wonosobo berbagi ini juga ada bidang pendidikan maka himpaudi kec wonosobo tertarik untuk membuat kegiatan bersama lagi untuk ke depannya. (Red-HG99/WB).

 

Suasana pelantikan KORPRI
Jakarta, Harian Guru -  Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan Reformasi B irokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Korpri yang merupakan sebuah organisasi besar dengan anggota 4,517 juta pegawai negeri sipil  (PNS) akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Transformasi itu bukan hanya secara formal kelembagaan, tetapi juga harus dibarengi dengan transformasi mind set, cultur set, dan diikuti sikap dan perilaku yang produktif bagi segenap anggota Korpri.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN), maka anggota organisasi ini haruslah orang professional.  “Korpri dituntut semakin profesional, berdedikasi dan mempunyai integritas yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Yuddy dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional Korpri Masa Bakti 2015-2020 di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Yuddy mengingatkan bahwa fungsi Korpri adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Diingatkan, ada lima poin amanat yang sangat fundamental dalam sambutan Presiden pada Upacara HUT Ke-44 Korpri tahun 2015 lalu.

Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatkan. Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong.

Ketiga, persiapan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi baik Nasional maupun daerah. "Terakhir, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa," kata Yuddy.

Yuddy berharap Korps Profesi ASN mampu mendukung semua program pemerintah untuk terus menjaga dan mewujudkan Negara Kesatuan RI, meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan kepada rakyat, dan untuk terus berkomitmen sebagai unsur mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.

"Saya meminta kepada saudara-saudara Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mempertahankan prinsip netralitas untuk kepentingan negara dan bangsa, serta tetap berfokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun," ujar Yuddy. (Red-HG99/ns/HUMAS MENPANRB).

Hana Lestari
Oleh : Hana Lestari
Mahasiswi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta

Sudah hampir 5 tahun ini, pemerintah melaksanakan program sarjana mendidik di daerah 3T (daerah terdepan, terluar dan tertinggal). Program yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa di pelosok negeri. Program ini menyentuh hati penulis untuk menggambarkan betapa pentingnya membangun matahari di ujung timur Indonesia. Anak bangsa dengan senyuman mereka, dengan impian mereka dan dengan semangat mereka, ibarat matahari yang bersinar terang di muka bumi. Gambaran penulis ini berdasarkan pengalaman penulis mendidik generasi bangsa di tanah timor selama 1 tahun.

Timur Indonesia daerah yang sangat Indah beragam kekayaan alam terdapat disana. Begitupun dengan kekayaan generasi bangsanya. Tak jauh berbeda dengan pulau-pulau di Indonesia lainnya. Semangat dan motivasi belajar para peserta didik begitu besarnya untuk pendidikan. Dengan lantangnya setiap minggu, mereka lantunkan lagu Indonesia Raya yang melukiskan betapa cintanya mereka untuk Negara. Rasa Nasionalisme, rasa keingintahuan yang besar, semangat belajar yang tinggi dapat melahirkan generasi-generasi emas penerus bangsa. Namun kini pertanyaannya siapa kah yang dapat mencetak generasi emas bangsa ini? Jawabannya adalah guru. Guru  bukan hanya sebuah profesi, guru adalah garda terdepan bagi generasi penerus bangsa. Ibarat ujung pena, guru yang melukiskan berbagai pengetahuan dan penanaman karakter bagi peserta didik, karena mu guru ketertinggalan pendidikan diatasi dan generasi masa depan digapai.


Sungguh ironi pendidikan di Indonesia, tidak semua masyarakat dapat mengeyam pendidikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tenaga pendidik yang kurang memadai, fasilitas yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, infrastruktur dan akses jalan yang sulit ditempuh oleh peserta didik dan rendahnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data UNICEF tahun 2013 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hampir 3 persen dari anak-anak usia sekolah dasar di desa tidak bersekolah, dibandingkan dengan hanya lebih dari 1 persen di daerah perkotaan. Dari mereka yang belajar di bangku sekolah dasar, hampir 1 dari 5 anak tidak dapat melanjutkan ke sekolah menengah pertama, dibandingkan 1 dari 10 anak di daerah perkotaan.  Hal ini dipicu oleh faktor kekurangan tenaga pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah.


Dari beberapa faktor yang disampaikan diatas, hal yang akan penulis soroti adalah guru. Selama ada guru yang berkompeten, berkaraker dan berjiwa besar untuk mengajar di daerah tertinggal, 50% masalah pendidikan akan teratasi. Di perlukan guru inspiratif yang mampu mendidik, memberi teladan yang baik dan bisa memahami kondisi kejiwaan peserta didik, serta mampu memotivasi dan memberi semangat peserta didiknya ke arah kemajuan.

Disayangkan faktanya tak banyak guru yang hati nuraninya terpaggil untuk mencerdaskan anak bangsa di timur Indonesia. Kini paradigma guru bergeser kebermaknaannya. Guru yang tanpa tanda jasa untuk mendidik, mengayomi,  memiliki karakterter bijaksana dan arif seperti Umar bakri ataupun Bu Muslimah dalam film laskar pelangi sulit untuk ditemukan pada zaman sekarang ini. Ironisnya, kini banyak guru yang menuntut kesejahteraan namun tak bersedia untuk ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, banyak guru yang sudah ditugaskan di daerah tetapi lebih banyak tinggal di kota atau meninggalkan tempat tugas, adapula yang sudah ditempatkan di daerah namun hanya sebagai daerah transit dan kembali mengajukan mutasi ke daerah perkotaan sehingga tetap terjadi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.


Program Sarjana Mendidik 3T (SM3T), program Indonesia Mengajar dan program 1000 guru Indonesia, merupakan program yang perlu terus diadakan, program yang mengedepankan panggilan jiwa para tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Tak banyak para pendidik yang mampu dan bersedia di tempatkan di pelosok Negeri. Hanya guru yang berjiwa besar, yang mencintai profesinya, mencintai bangsanya melebihi dirinya sendiri dan rela mencurahkan tenaga dan pikirannya bagi mereka anak-anak bangsa. Sudah sepatutnya bagi mereka para guru yang bersedia di mengajar di pedalaman, kesejahteraan mereka lah yang perlu diprioritaskan. Tak ada yang bisa membalas mereka hanya tuhan yang dapat membalas jasa mereka.


Untuk Bapak ibu guru di seluruh negeri resapilah makna lagu Hyme Guru, dimana terdapat lirik “guru bak pelita penderang dalam gulita, jasamu tiada tara”. Daerah apapun di Indonesia, jadilah guru penginspirasi anak bangsa. Tak terkecuali di Papua, karena Papua juga Indonesia, generasi bangsa matahari timur Indonesia memanggil ibu bapak guru untuk mengabdi disana, menjadikan mereka cerdas dan berkepribadian, menjadikan mimpi-mimpi mereka terwujud, sesuai lirik yang diatas, pelita dalam kegelapan untuk pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik.

Menpan RB saat di DPR RI
Jakarta, Harian Guru - Lowongan CPNS 2016 tetap dibuka. Hal itu juga dibarengi dengan pembukaan lowongan ASN dan P3K.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus dilanjutkan.

Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

"Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur umum," kata Yuddy.

Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.

"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional.

Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.

"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks Tenaga Honorer Kategori II. Menurutnya, Presiden tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini.

"Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan," kata Rambe.  (ns/HUMAS MENPANRB).

Ilustrasi
Oleh Dwi Kusumasari
Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Biologi  Pascasarjana  FMIPA Universitas Negeri Jakarta 2016

Apapapun jabatan , profesi ataupun keberhasilan seseorang tentu melalui proses belajar baik di pendidikan formal seperti sekolah ataupun di pendidikan non formal seperti kursus atau lembaga pendidikan.  Guru adalah sosok yang mendidik setiap insan generasi calon penerus bangsa yang akan menjadi sosok apapun dimasa sesuai apa yang diminati.Generasi penerus bangsa adalah semangat guru untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di dunia pendidikan, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Profesi guru bukalah profesi yang mudah dan amat sangat di minati oleh banyak orang. Tidak semua orang mau dan mampu untuk menjadi seorang guru meskipun ia sangat ahli dalam bidangnya. Guru adalah seorang pendidik , sehingga sebagai seorang pendidik seorang guru harus mau mengorbankan jiwa, raga serta pikirannya sepenuhnya demi kemajuan peserta didik.

Kita tau bahwa lagu “Hymne Guru” adalah lagu yang didedikasikan untuk mengenang jasa-jasa guru yang liriknya sering kali berkumandang saat upacara bendera. Dalam lagu tersebut ada kalimat yang menyatakan bahwa “ Engkau patriot pahlawan bangsa , tanpa tanda jasa”. Ada sesuatu yang mengelitik ketika menelaah dengan teliti setiap kata tersebut. Setiap guru yang mengajar karena pangilan hatinya tentu tidak akan memikirkan ada sesuatu yang akan dia dapatkan seusai melaksanakan tugasnya, karena kepuasan terbesar baginya adalah keberhasilan peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa orang yang berpikiran amat sangat realistik dan matrealialistik mungkin tidak akan menyukai profesi ini, karna jauh diluar sana masih banyak profesi yang lebih menjanjikan dari segi material yang bisa mencukupi segala kebutuhan pada zaman ini. Guru bukanlah suatu profesi yang amat sangat menjajikan dari segi materi tetapi dari segi kepuasan batin pada setiap insan yang memilihnya.

Tidak dapat di pungkiri seiring semakin majunya sebuah peradaban maka akan berimbas pada teknologi serta pengetahuan yang semakin maju pula. Hal ini membuat dari zaman ke zaman selalu ada peningkatan, termasuk dalam hal peningkatan kebutuhan hidup. Setiap orang butuh sesuatu yang dapat menopang keberlangsungan hidupnya seperti kebutuhan makan, sandang dan papan. Makan, sandang dan papan adalah 3 jenis kebutuhan pokok makhluk hidup yang harus terpenuhi, sehingga apapun caranya seseorang akan melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. usaha yang dapat di tempuh adalah mencari pundi-pundi rupiah dalam suatu pekerjaan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita.

Lalu apa kabarnya dengan gaji guru di Indonesia tahun 2016 ini?. Seperti lirik lagu “Hymne Guru”yang telah saya ulas tadi, sebagian besar guru tidak meminta sebuah tanda jasa seperti para pahlawan untuk apa yang ia lakukan selama memajukan pendidikan di tempat ia berada bertahun-tahun hingga puluhan tahun lamanya. Tapi sudah sewajarnyalah kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas yang perlu di pertimbangkan apabila di bandingkan dengan biaya yang harus di keluarkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada saat ini.

Ternyata ada beberapa status kepegawaian dalam sekolah, yaitu terdiri dari : PNS, PNS diperbantukan, PNS depag, GTY/PTY, GTT/PTT Provinsi, GTT/PTT Kan atau Kota.  dan guru bantu sekolah dan tenaga honor, berikut ini penjelsanya :
1.PNAS adalah kepegawai negeri/ aparatur negara yang bekan militer
2.PNS diperbantukan ada oleh PNS yang diangkat dan guru bantu sekolah dan tenaga pengajar Swasta (bukan pemililik pemerintas).
3.PNS depag = PNS yang diangkat oleh Departemen Agama
4.GTY/PTY = Guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan dan pegawai yang diangkat dan mendapat gaji dari yayasan.
5.GTT/PTT Provinsi = guru tidak tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yang diangkat oleh provinsi
6.GTT/PTT Kab atau Kota = guru tidak tetap yayasan dan pegawai tidak tetap yayasan yang diangkat oleh Kab atau Kota.
7.Guru bantu sekolah = guru yang diangkat oleh kepala sekolah dan digaji dengan dana BOS atau dana lain dari sekolah
8.Tenaga  honor = tenaga pendidik selain guru yang bekerja pada lingkungan pendidikan

Dari beberapa status kepegawaian di sekolah tersebut, kita tau ada celah-celah antara pegawai PNS dan Non PNS secara administratif yang tidak bisa untuk dilompati pada saat pelaksaan. Kini setiap perayaan hari guru tanggal 25 November kerap di warnai dengan berbagai orasi yang di sampaikan oleh para guru bantu dan guru tidak tetap yang telah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya di suatu instasi. Apa yang selalu mereka suarakan dari tahun ke tahun? Tidak lain tidak bukan adalah permohonan kenaikan upah mengajar. Bagaimana tidak, menurut penuturan Reni Marlinawati Anggota Komisi X DPR RI pada sebuah surat kabar menyatakan masih ada laporan seorang guru honorer yang hanya dibayar lima ribu rupiah per jam dan setiap bulan penghasilannya tak kurang dari Rp. 200.000 per bulan. Sungguh tidak dapat dibayangkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup per bulan dengan penghasilan seperti itu, maka tak heran banyak orang yang berkata bahwa hal itu sungguh keterlaluan dan tidak layak.

Terkadang kenyataan lapangan menunjukkan bahwa tak jarang guru tetap (PNS) masih saja ada yang melimpahkan tugas pokoknya pada guru tidak tetap ataupun guru tetap. Tapi mengapa kesejahteraan yang di berikan oleh instansi ataupun kebijakan pemerintah masih belum berpihak? padahal beban kerja yang di rasa oleh guru tidak tetap dan honorer itu sama.  Mari kita tilik saja salah satu kebijakan penghasilan guru di Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan ibu kota jakarta, sejak 1 Januari 2015 seluruh guru honor di Kabupaten Bogor menerima gaji minimal Rp500.000 sebulan sesuai dengan  peraturan Bupati tahun 2013. Penetapan gaji ini hanya direspon biasa saja oleh para guru, bagaimana tidak? Hal ini sunggu sangat jauh bila dibandingkan minimum buruh Kabupaten Bogor tahun 2015 sebesar Rp2.590.000 .

Permohonan  penyetaraan gaji dengan UMR buruh oleh PGRI telah disampaikan hingga ke WAPRES Jusuf Kalla tetapi belum ada feedback positif yang di peroleh. Hanya Pemprov DKI  Jakarta yang berkomitmen memberikan gaji sebesar 2,4 juta beserta jaminan kesehatan setara dengan upah minimum buruh.UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdapat pasal yang menyebut pemerintah daerah turut mengatur juga guru honorer, sehingga sumber insetif  berasal dari APBD dan APBN. Hal ini membuat Komisi X DPR RI T Riefky Harsya mendesak pemerintah untuk mengevaluasi anggaran untuk kesejahteraan guru termasuk guru PAUD, dalam bentuk peningkatan gaji guru sebanyak APBM dan APDN.

Apabila tahun 2016 ini wacana mengenai penetapan upah minimum guru honor  belum bisa di setarakan sesuai UMR, maka tuntutan-tuntutan tersebut akan senantiasa berkumandang setiap waktu terlebih lagi pada saat perayaan Hari Guru Nasional.Seperti pernyataan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan dalam suatu pidato saat Hari Guru Nasional yang menyatakan “perlunya penetapan upah minimum guru honorer karena kesejahteraan guru honorer masih rendah”. Pemberian Insentif yang bertambah bisa dijadikan faktor pemicu untuk memaksimalkan kinerja guru bantu atau guru tidak tetap yang ada, sehingga harapannya pengkajian ulang UMR guru honorer tersebut dapat ditindak lanjuti lalu ditetapkan putusan akhir yang terbaik dan menyejahterakan .

PENGUMUMAN LOWONGAN KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN BANGUNAN (PKPPB)
PROVINSI JAWA TENGAH
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)
P2KKP Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan untuk menjadi tenaga fasilitator yang akan ditugaskan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

A. SELEKSI PERSONIL
Untuk memenuhi kebutuhan personil di level Asisten Korkot dan Senior Fasilitator dilakukan seleksi internal dengan memanfaatkan personil yang tersedia
I. ASISTEN KORKOT BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN/KEUANGAN MIKRO (KODE : ASMK)
1. Pendidikan Minimal S1 JurusanA kuntansi, Manajemen Keuangan Mikro
2. Diutamakan Askorkot MK sebelumnya dan/atau Fasilitator Ekonomi PNPM/P2KP minimal 3 tahun dan memiliki kinerja baik sesuai penilaian Korkot dan OC/OSP
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office (word, excel dan power point)
4. Mampu mengkoordinasikan,mengembangkan kapasitasTim Faskel.
5. Bersedia bertempat tinggal di lokasi/wilayah kerja selama masa kontrak
6. Dapat bekerjasama denganTim Korkot

II. SENIOR FASILITATOR (KODE : SF)
1. Pendidikan minimal S1 semua jurusan
2. Memiliki pengalaman dengan program pemberdayaan masyarakat minimal 3 tahun dan/ atau berpengalaman sebagai Faskel P2KP/PNPM MP minimal 2 Tahun
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office (word, excel dan power point)
4. Bersedia bertempat tinggal di lokasi/wilayah kerja selama masa kontrak
5. Mampu memimpin tim fasilitator

B. REKRUTMEN PERSONIL

Untuk memenuhi kebutuhan personil dilakukan rekrutmen personil secara terbuka
I. FASILITATOR SOSIAL (KODE : FS)
1. Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun
2. Berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat
3. Menguasai komputer (Exel, Word dan paham data base)
4. Bersedia bertempat tinggal di lokasi/wilayah kerja selama masa kontrak
5. Mampu dan terbiasa kerja secara tim

II. FASILITATOR TEKNIK (KODE : FT)
1. Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Teknik Arsitektur
2. Menguasai bidang teknik/infrastruktur
3. Mempunyai pengalaman dengan bidang yang berkaitan minimal 1 tahun
4. Menguasai komputer (Exel, Word dan paham data base)
5. Bersedia bertempat tinggal di lokasi/wilayah kerja selama masa kontrak
6. Mampu dan terbiasa kerja secara tim

III. FASILITATOR EKONOMI (KODE : FE)
1. Pendidikan minimal S1 Jurusan Manajemen/Akuntasi/ Keuangan
2. Menguasai bidang Akuntansi dan Pembukuan Sederhana
3. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office (word, excel dan power point)
4. Diutamakan pernah bekerja sebagai Fasilitator Ekonomi di PNPM MP /P2KP atau pernah bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Bersedia bertempat tinggal di lokasi/wilayah kerja selama masa kontrak
6. Mampu dan terbiasa kerja secara tim

Bagi yang memenuhi kualifikasi di atas silahkan mengajukan lamaran beserta lampiran CV, Foto kopi Ijazah & Transkrip nilai, Pas Photo 4X6 berwarna 2 lembar, Surat Keterangan/referensi kerja serta lampiran pendukung lainnya.
Lamaran dikirim Via Post ditujukan kepada:
Panitia Seleksi dan Rekrutmen P2KKP Prov. Jawa Tengah
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)
Jl. Mahesa Timur No. A 394 Pedurungan Tengah – Pedurungan, Semarang – 50192
Telp. 0246715144
Email : p2kp.osp5.jateng@gmail.com
Lamaran paling lambat diterima Hari Sabtu, Tanggal 16 Januari 2016.
Semarang, 8 Januari 2016
Panitia Seleksi dan Rekrutmen P2KKP Prov. Jawa Tengah

Lowongan dosen Unibraw 2016 terbaru ini terbuka untuk semua kalangan yang memenuhi persyaratan.

Saat ini, Universitas Brawijaya membuka Penerimaan Pegawai (Dosen) Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3k) Universitas Brawijaya  2016.

Berdasarkan rencana kebutuhan tenaga dosen, maka Universitas Brawijaya akan melaksanakan penerimaan Dosen sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan kualifikasi akademik sebagaimana tersebut pada lampiran Pengumuman ini. Hal-hal yang terkait dengan rekrutmen sebagai berikut:

Jadwal Rekrutmen
Pendaftaran secara online 14 – 28 Januari 2016
Verifikasi berkas lamaran 1 – 3 Februari 2016
Pengumuman Penetapan Peserta Tes dan Unduh Nomor Tes 4 Februari 2016
Pelaksanaan Tes Tahap I (Tes Kemampuan Dasar/TKD) 16 Februari 2016
Pengumuman Penetapan Kelulusan Tahap I (TKD) 18 Februari 2016
Pelaksanaan Tes Tahap II (TKB) :
Tes Tulis Substansi 22 Februari 2016
Tes TOEFL 23 – 24 Februari 2016
Tes Wawancara 25 – 26 Februari 2016
Pengumuman Penetapan Kelulusan Tahap II (Tes Kemampuan Bidang Ilmu/TKB)
Pelaksanaan Tes Tahap III (Tes Kesehatan Jasmani dan Rokhani/Psychotest)
Jasmani 3 Maret 2016
Rokhani/Psychotest 4 Februari 2016
Pengumuman kelulusan Tahap Akhir 18 Maret 2016
Persyaratan Pedaftaran

Syarat Umum
Warga Negara Indonesia, dengan batas usia maksimal (per 31 Desember 2016):
S2: 35 tahun
S3: 40 tahun
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Sehat Jasmani dan Rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen
Tidak pernah/sedang dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Tidak sedang terikat kontrak dengan Perguruan tinggi / institusi Lain
Berkelakuan baik, bermoral dan menghormati azas serta beretika keilmuan

Syarat Khusus
Memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister (S2) atau yang setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Nasional dengan nilai akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi nilai A atau Perguruan Tinggi Internasional yang diakui oleh Kemenristek dan Dikti.
Kecuali formasi yang bertanda bintang (*) dengan kualifikasi diluar ketentuan poin 2.2.a.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada masing-masing jenjang Pendidikan:
Doktor (S3) : ≥ 3.50
Magister (S2) : ≥ 3.25
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk yang berijazah bidang Kedokteran:
Doktor: ≥ 3.25
Magister (S2) : ≥ 3.25
Profesi: ≥ 3.00
Syarat IPK saat pada pendidikan jenjang Sarjana (S1) ≥ 3.00
Bagi formasi yang mengutamakan pengalaman (tanda bintang 2 (**)) disertakan surat keterangan pengalaman kerja sebelumnya

Kelengkapan Dokumen Pendaftaran
Surat lamaran dengan ditulis tangan ditujukan kepada:
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Up. Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya Gedung Rektorat lt. 4 Jl. Veteran Malang
2 (dua) lembar fotocopy Ijazah dan transkrip S1, S2, dan S3 yang diligalisir oleh pihak yang berwenang.
Bagi ijazah lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri harus menyertakan Penyetaraan dari Dikti.
Daftar Riwayat Hidup (template bisa diunduh).
Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
1 (Satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
Pasfoto 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar.

Tata Cara Pendaftaran
Calon pelamar mendaftar secara online serta mengunggah kelengkapan dokumen (softcopy) melalui laman web http://kepegawaian.ub.ac.id/rekrutdosen2016 (laman web ini baru dapat diakses mulai tanggal 14 Januari – 28 Januari 2016)

Calon pelamar mengirim kelengkapan dokumen pendaftaran (hardcopy) melalui pos paling lambat tanggal 28 cap pos (seluruh Dokumen dimasukkan ke dalam Stofmap warna Biru).
Apabila sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 jam 12.00 berkas hardcopy belum diterima oleh panitia pendaftaran, maka data pelamar yang diunggah secara online tidak akan diverifikasi.

Lain Lain
Bagi pelamar yang sudah memasukkan berkas lamaran sebelum pengumuman ini dikeluarkan, harap memperbarui berkas lamaran dengan mengikuti tata cara pendaftaran, bagi yang tidak memperbarui berkas lamaran dianggap mengundurkan diri dari daftar peserta pelamar.
Bagi pelamar yang hanya mengirimkan hardcopy dan tidak melakukan pendaftaran secara online, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari daftar peserta pelamar.
Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia Pendaftaran atau melalui E-mail Bagian Kepegawaian Universitas Brawijaya : kepegawaian@ub.ac.id.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 11 Januari 2016
Rektor,
Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS
NIP. 19581126 198609 1 001

Informasi lebih detail, silahkan kunjungi www.ub.ac.id.

Ilustrasi
Lomba Karya Tulis Bahari 2016 berhadiah Rp 500 juta ini digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Lomba bergengsi di tahun 2016 ini, digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Mataram, Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sengaja menyiapkan hadiah senilai Rp 100 juta untuk penulis terbaik (best of the best) lomba karya tulis bertema bahari. Sedankan total hadiah untuk semua pemenang sebesar Rp 500 juta.

Hal tersebut dijelaskan Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika bertemu dengan Panitia HPN 2016 yang dipimpin Penanggung Jawab HPN 2016 Margiono di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, kemarin.

Lomba tersebut sengaja diselenggarakan untuk mendorong kecintaan masyarakat umum dan khususnya wartawan pada dunia bahari dan wisata Nusantara.
Tema Lomba
Peserta dapat memilih satu dari tiga tema yang disediakan panitia.
Pertama, Wisata Bahari yang berkaitan dengan kearifan lokal bersifat bahari yang meliputi aspek budaya, seperti ritual, tradisi, gaya hidup, mata pencarian, dan kuliner.
Kedua, Wisata Halal yang berkaitan dengan program Kementerian Pariwisata menggarap wisata halal secara serius, diawali dengan prestasi Pemerintah NTB mendapat penghargaan World’s Best Halal Tourism Destination yang diadakan di Uni Emirat Arab.
Ketiga, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Lombok Tengah yang merupakan potensi kekuatan pariwisata di NTB merupakan satu dari 10 destinasi wisata baru yang dikembangkan pemerintah.

Kriteria Penulisan:
Syarat utama adalah karya tulis yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil liputan, bukan fiksi, bukan berita lempang (straight news).
Karya tulis juga harus sudah disiarkan atau dipublikasikan di media massa atau media sosial (blog) pada kurun waktu Januari 2015.
Karya tulis dikirim dalam amplop tertutup dengan mencantumkan kode Lomba Penulisan Pariwisata di sudut kiri amplop dilengkapi dengan pemuatan di media (cetak, daring, blog).
Karya tulis dikirim kepada Panitia HPN 2016di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, atau Humas Kementerian Pariwisata di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, paling lambat tanggal 22 Januari 2016 dalam format A4, rangkap 5, dan disertakan kopi pemuatan di media.

Pengumuman Pemenang:
Akan disampaikan di arena Hari Pers Nasional di Mataram, Lombok. (Red-HJ99/Foto: Djan-Harian Jateng).

Jakarta, Harian Guru – Yuddy Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan kembali bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan bukan untuk memberikan rekomendasi penilaian terhadap kinerja para menteri, melainkan untuk perbaikan yang telah dilakukan oleh setiap instansi pemerintah secara keseluruan.

Hal tersebut disampaikan Yuddy dalam acara Pencangan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

“Tidak mungkin akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik tanpa akuntabilitas yang baik, tanpa tata kelola yang baik, tanpa kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada,” papar dia.

Dikatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mempunyai aparatur sipil negara yang disiplin, ukuran kinerja, rencana kinerja.

“Pelaporan evaluasi dan pengawasan kinerja dan mempunyai hasil yang dapat diukur publik,” ujar Yuddy kepada wartawan.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu saat ini adalah era kompetisi, di mana setiap instansi pemerintah harus berlomba untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kompeten, maka setiap instansi harus mampu memiliki pengelolaan yang efektif, efisien, serta memiliki kredibilitas yang kuat.
Menteri Yuddy juga mengatakan, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah setiap anggaran yang merupakan ‘titipan rakyat’ dipergunakan oleh tiap-tiap instansi pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan program-program pembangunan.

“Itu juga merupakan salah satu sebab, mengapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kemudian dipublikasikan secara luas sejak beberapa tahun belakangan,” imbuhnya.

Menurut Guru Besar FISI Universitas Nasional ini, kurangnya informasi yang didapat membuat segelintir pihak menanggapi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bahan atau rekomendasi yang diberikan kepada Presiden untuk menilai kinerja menterinya, yang kemudian dikaitkan dengan adanya isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II.

Padahal, isu yang digulirkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,  yang dilaksanakan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Jadi sama sekali bukan untuk menilai kinerja para menteri,” tegas Yuddy.

Evaluasi itu dilakukan semata-mata untuk menilai organisasi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah secara keseluruhan. Tujuannya untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban penggunaan anggaran atas hasil (outcome), serta sejauh mana capaian-capaian kinerja yang dihasilkan.

Namun Menteri Yuddy mengatakan, dengan adanya isu beberapa terakhir ini ada sesuatu hal yang positif, yakni melakukan sebuah proses rekonstruksi di dalam melihat kinerja pemerintah kita sendiri. Yang nilainya baik, sudah diketahui masyarakat, tentu akan mempertahankan akuntabilitas kinerjanya.

“Tetapi yang kurang baik akan meningkatkan akuntabilitasnya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi baik,” harap Yuddy.

Sisi positif lainnya yang menurut Yuddy patut disyukuri adalah mulai timbulnya kepedulian dari setiap pimpinan kementerian atau lembaga, bahwa kinerja setiap instansi tidak hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran, bukan hanya sekedar serapan anggaran, tetapi kualitas dari pemanfaatan anggaran yang menjadi penting. (ris/rr/HUMAS MENPANRB).

Samco Group bekerja sama dengan Samco Entrepreneur Academi, Membutuhkan SDM untuk posisi:
1. Project Manager (kode PM)
2. Marketing Exekutive (kode ME)
3. Staff Health Solution (kode SHS)
Pendidikan Minimal SLTA/SedeHprajat, D1, D2, D3, S1 (semua jurusan), Usia Max 25thn (single) Jujur, Bertanggung Jawab, Disiplin, Berpenampilan Menarik.

Bawa Lamaran Lengkap/Via Pos ke :
SAMCO GROUP
Jl. Dr Wahidin SH - Gg Musolah Tomboati No 99
Kembangan – Kebomas - Gresik
(Depan KPU Gresik)
Lamaran Buka SENIN – JUM’AT , Pukul 09.00 – 14.00
‘’tidak dipungut biaya apapun’’
ARDA ROMADHON
Hp : 083 849 006 567
BBM : 570AD3B3

Lowongan Universitas Muhammadiyah Palembang 2016 ini terbuka untuk Anda semua yang membutuhkan pekerjaan tetap sebagai dosen.

Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini membuka kesempatan bagi Anda untuk berkarir dan bergabung bersama menjadi dosen pada :
1. Program Studi S1 Teknik Sipil
2. Program Studi S1 Teknik Elektro
Untuk Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Bidang Humas Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang ( UMP ) Kampus Fakultas Teknik, Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 510820
Syarat dan Kualifikasi :
1. Pria/Wanita
2. Lulus Sarjana Teknik & Magister Teknik (Linier antara S1 dengan S2)
3. Melampirkan Ijazah dan Transkrip Nilai
4. CV lengkap dan surat lamaran
5. Foto
Lowongan di tutup tanggal 11 Januari 2016

Selama penulis hidup, masih jarang Guru SD yang menulis buku. Jangankan Guru SD, banyak dosen dan doktor di negeri ini masih miskin karya. Ya, lewat semangat mengubah pola pikir, saya menuangkan ide dalam buku "Siapkah Saya Menjadi Guru SD Revolusioner" ini dengan berbagai macam sudut pandang.

Bab pertama, berisi PGSD sebagai embrio guru SD. Bab kedua, berisi konsep, wacana dan ciri serta karakter guru SD Revolusioner. Bab ketiga, guru revolusioner sebagai kunci pendidikan.
Sejak SMA, penulis memang sudah menyukai Karya Tulis Ilmiah. Saat duduk di kampus PGSD Unnes, penulis sering mengikuti LKTI. Saat lulus dan kuliah di PPs Unnes, penulis mencoba menulis di media massa, jurnal dan beberapa penelitian. Kini, buku "Siapkah Saya Menjadi Guru SD Revolusioner" menjadi buku pertama penulis. Selamat membaca!
Jika ingin tahu detail sinopsisnya, baca juga Sinopsis Buku Siapkah Saya Menjadi Guru Revolusioner.
Judul : Siapkah Saya Menjadi Guru SD Revolusioner?
Penulis : Hamidulloh Ibda dan Dian Marta Wijayanti
Tebal : xi + 156 Halaman
Penerbit : Kalam Nusantara
Cetakan : Pertama, 25 November 2014
ISBN : 978-602-97319-9-6
Harga: Rp 30.000
Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim (luar kota Semarang dan Blora)
 CP. 085740145329 / Pin 5CCE0370

Setiap orang pasti sepakat kalu seorang guru harus menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat. Bukahkah guru itu digugu lan ditiru. Namun, apakah guru cukup menjadi teladan? Menurut penulis tidak. Mengapa? Karena guru juga harus sejati dan revolusioner. Artinya, yang perlu disoroti di sini juga semangat guru dalam mengemban tugas mulianya.

Secara implist, bisa disimpulkan ada “guru sejati” dan “guru aspal”. Guru sejati adalah meraka yang menjalankan tugasnya dengan penuh semagat keikhlasan dan semangat revolusioner mendidik anak bangsa. Sedangkan guru aspal adalah mereka yang berorientasi pada “rupiah” belaka, mengajar tanpa mendidik, memenuhi presensi tanpa menjadi motivator sejati bagi siswa di sekolah.

era global seperti ini memang menuntut guru untuk menjadi pragmatis. Artinya, guru butuh kesejahteraan dan kemakmuran. Dan hal itu salah satunya diperoleh dari tugasnya sebagai guru di lembaga pendidikan. Di sisi lain munculnya kebijakan sertifikasi semakin menjadikan guru salah niat dalam mengajar. Padahal kebijakan tersebut seharusnya menjadikan guru lebih kreatif, inivatif, dan profesional dalam mengemban misi mencerdaskan anak bangsa, bukan sekedar mengejar rupiah. Oleh karena itu, hal ini harus segera diluruskan.
Lalu bagai mana caranya? Caranya adalah dimulai dari mencegah munculnya guru aspal. Karena apa artinya rupiah, jika guru tidak biasa menjalankan tugas sucinya. Maka sebagai insan pendidikan, hal itu harus disikapi guru dengan arif. Salah satunya adalah dengan mencegah munculnya guru aspal dengan beberapa solusi dan trobosan yang efektif. Setidaknya ada beberapa cara, antara lain:

Pertama, memperketat penerimaan guru, baik sekolah berstatus swasta maupun negeri, PNS atau GTT. Mengapa demikian? Karena, selama ini masih banyak orang masuk sekolah dan menjadi guru hanya “berbasis KKN”. Artinya, asalkan punya kenalan pihak sekolah/dinas, asalkan punya uang ratusan juta rupiah, maka akses masuk jadi guru juga mudah.

Kedua, mempertegas aturan dan kiteria atau syarat menjadi guru. Selama ini, penerimaan guru tidak ketat dan kriterianya tidak jelas. Kita ketahui bahwa setidaknya seorang guru harus memiliki empat kompetensi pendidikan, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Ketiga, guru harus linier, sesuai jurusannya. Artinya, jika guru itu lulusan Pendidikan Agama Islam, maka yang diajar gura mata pelajran agama Islam pula. Masih sering kita jumpai fakta di lapangan, guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya, lulusan Pendidikan Bahasa Indonesia mengajar materi bahasa Inggris, lulusan Pendidikan Biologi mengajar materi Ekonomi, dan sebagainya.

Yang jelas dan utama adalah guru harus memenuhi kualifikasi akademik dan kriteria plus-plus. Artinya, selama ini banyak guru yang pandai secara akademik, namun tidak mampu menjadi pendidik yang mampu memberikan motivasi dan semangat bagi siswanya. Inilah yang disebut dengan “kemampuan puls-plus” yang jarang dimiliki oleh guru. Bahkan banyak guru killer yang ditakuti siswanya, guru yang selalu memakai metode CBSA (Catat Buku Sampai Abis), guru yang mengajar ala kadarnya, banhkan guru yang centil/gatal kepada sisiwinya, dan masih banyak contoh lainnya. Inilah yang perlu dibenahi, jangan sampai guru aspal merusak pendidikan di negara ini.

Guru Revolusioner
Apakah cukup dengan itu, guru menjadi penentu pendidkan di negara ini? Tentu tidak, yang tak kalah urgen adalah perlunya guru revolusioner yang mengajar penuh dengan motivasi tinggi dengan semangat memajukan pendidikan Indonesia. Menurut Dian Marta Wijayanti, guru revolusioner memiliki beberapa ciri.

Pertama, dia selalu mengajar penuh rasa ikhlas tanpa pamrih. Artinya, dia tetap butuh kesejahteraan, tetapi bukan itu tujuannya. Mengapa? Karena menjadi guru bukanlah tujuan, karena posisi guru hanyalah alat untuk berbuat baik lebih banyak lagi dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia yang masih jauh dari harapan.
Kedua, memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Artinya, bagai mana mungkin siswa akan bersikp disiplin kalau gurunya tidak.

Ketiga, selalu menjadi dambaan siswa dan memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam mencari ilmu, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Keempat, mampu mengajarkan kepada siswa, bahwa hidup tidak sekedar menjadi manusia berilmu, akan tetapi juga beriman dan beramal.

Kelima, selalu mengajarkan kepada siswa bahwa hidup bukan sekedar “mejadi apa” (to be), tapi yang lebih penting adalah “berbuat apa” (to do).

Inilah yang harus ditanamkan kepada siswa. Dengan demikian, wajah pendidikan kita akan semakin berseri-seri, jika para gurunya sejati dan revolusioner, bukan aspal.

Maka dari itu jadilah guru sejati dan revolusioner, bukan aspal. Bagaimana menurut Anda?
 

Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT) Kota Semarang bisa bernapas lega. Pasalnya, mulai Januari 2016 gaji GTT PTT Kota Semarang 1,9 Juta. Hal ini cukup mencengangkan bagi rekan-rekan GTT PTT yang selama ini kurang mendapat berhatian khusus.

Keputusan rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menyetujui anggaran kurang lebih 26 Miliar untuk alokasi gaji GTT PTT 2016. Ini bukanlah jumlah yang kecil untuk tingkat kota Semarang. Namun pemerintah kota Semarang sangat menyadari peran serta GTT PTT yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri di instansi masing-masing. Bahkan tidak sedikit yang melaksanakan tugas pokok fungsi sama layaknya seorang PNS. Tapi dari segi kesejahteraan, kondisi bernding terbalik. Justru mereka yang lebih bekerja keras atau bisa dikatakan sebagai bahan “kalahan” justru tidak mendapatkan perlakuan yang layak.

Dengan ditingkatkannya kesejahteraan GTT PTT 2016, diharapkan meningkat pula kualitas kinerja mereka. Di tengah-tengah kegiatan Bakti Sosial, Hendrar Pribadi juga mengungkapkan akan memperjuangkan pengangkatan PNS bagi seluruh GTT PTT di kota Semarang. Hal ini tentu disambut dengan sangat baik oleh GTT PTT yang selama ini telah berjuang dan bersabar dalam menjalankan tugas.

Alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2016 memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pasalnya anggaran mengalami kenaikan sekitar 14,9 miliar per tahun. Kenaikan itu tentunya tidak terlepas dari kegigihan para anggota dewan untuk memperjuangkan anggaran pendidikan 2016. 

Mutu pendidikan memang harus selalu ditingkatkan. Salah satu ciri pendidikan yang berhasil adalah sejahtera pendidiknya. Kesejahteraan pendidik sedikit banyak berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidik yang sejahtera dalam profesinya akan lebih fokus dalam menjalankan tugas. 

Fenomena in dapat dibuktikan dengan guru yang berpenghasilan 200 ribu per bulan dengan 3.000.000 per bulan. Guru dengan penghasilan 200 ribu per bulan sedikit banyak akan berusaha mencari jalan untuk mendapatkan tambahan pemasukan setiap bulannya. Di sela-sela pembelajaran guru tersebut akan terpecah konsentrasinya . Dua pemikiran dalam satu waktu yang bersamaan tentunya akan mempengaruhi kinerja selama jam kerja.

Berbeda dengan guru dengan penghasilan 3.000.000 per bulan. Dalam menjalankan tugas, ia tidak disibukkan menyiapkan berbagai alat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Guru tersebut telah merasa nyaman dan dapat fokus mendidik murid-muridnya dalam kualitas waktu yang baik.

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget