Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Februari 2016

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja memberikan materi tentang Penataan dan Pengembangan SDM Aparatur  pada acara Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Instansi Pusat di Kementerian PANRB, Selasa (16/2/2016). 
Jakarta, Harian Guru – Jika tidak kompeten, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi dimutasi. Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkan tidak perlu dikhawatirkan. Sebab hal itu hanya akan diperuntukkan bagi PNS yang tidak kompeten, dan kualifikasi tidak sesuai, dan tidak berkinerja.

Hal itu dikatakan Yuddy  usai Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) instansi pusat di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

“Sebelum dilakukan rasionalisasi pegawai harus dilakukan dengan audit organisasi. Selanjutnya para pejabat pembina kepegawaian wajib melakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi ASN di masing-masing instansi,” ujarnya menambahkan.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, ada empat kelompok pegawai negeri sipil (PNS). Ada pegawai yang kompeten dan kualifikasinya sesuai. Untuk pegawai yang ada di kelompok ini dipertahankan. Kelompok kedua, pegawai yang kompeten namun tidak sesuai kualifikasinya. Pegawai ini harus mengikuti diklat atau dimutasi.

Pada bagian lain, ada pegawai yang tidak kompeten namun kualifikasinya sesuai. Kepada mereka, perlu dilakukan diklat kompetensi. Adapun kelompok terakhir adalah pegawai yang tidak kompeten dan tidak sesuai kompetensinya. “Kelompok pegawai inilah yang akan dirasionalisasi, dengan melakukan pensiun dini,” imbuh Setiawan.

Sesuai ketentuan dalam PP 32/1979 tentang Pemberhentian PNS, pegawai yang pensiun dini mendapatkan hak pensiun dan uang kompensasi, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai itu akan mendapat uang tunggu. Apabila belum mencapai usia 45 (empat puluh lima puluh) tahun atau belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, akan mendapat hak Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP). (ags/HUMAS MENPANRB)

Menteri Yuddy menerima cindera mata usai menjadi pembicara dalam acara Memorial Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H dengan tema Pokok-Pokok Pemikiran Prof. Dr. Wiratni Ahmadi di Bidang Perpajakan Nasional di Bandung, Kamis (18/2/2016). 
Bandung, Harian Guru - Reformasi birokrasi terkait agraria sangat penting untuk menjamin profesionalisme dan kualitas keputusan yang diambil oleh aparatur sipil negara dalam masalah pertanahan. Untuk itu, pemerintah sedang melakukan reformasi agraria yang menyangkut masalah pertanahan, khususnya sengketa tanah.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi, reformasi agraria sudah menjadi tuntutan publik pada pemerintah agar berbagai persoalan yang menyangkut sengketa tanah bisa diselesaikan dengan seadil mungkin dan berpihak pada kepentingan orang banyak. Pasalnya, para penggiat hukum agraria melihat pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat atas tanahnya, mengingat belum adanya perlindungan pada tanah adat, tanah warisan, dan sebagainya.

"Reformasi agraria meletakkan tanah sebagai aset rakyat yang harus dilindungi dan diberikan haknya," kata Yuddy dalam acara Memorial Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, S.H dengan tema Pokok-Pokok Pemikiran Prof. Dr. Wiratni Ahmadi di Bidang Perpajakan Nasional di Bandung, Kamis (18/2/2016).

Dijelaskan Yuddy, reformasi agraria dalam perspektif masyarakat dipandang sebagai kebijakan pemerintah untuk segera memberikan legalitas atas kepemilikan tanah rakyat. Intinya, reformasi agraria merupakan keberpihakan pemerintah dan negara kepada hak-hak kepemilikan tanah rakyat dalam ruang lingkup yang lebih luas dan lebih substanti.

"Kalau sekarang ini pemerintah baru memberikan legalisasi terhadap status kepemilikan tanah misalnya Girik, HGB, dan sebagainya. Tetapi reformasi agraria ini lebih luas ruang lingkupnya, lebih substantif, dan pemerintah perlu mengkaji ini dari berbagai macam sudut pandang dan kepentingan," kata Yuddy.

Jika dikaitkan dengan reformasi birokrasi ASN, dikatakan, bentuk transparansi dan profesionalitas kerja birokrasi yang bergerak di masalah pertanahan akan mencerminkan sejauh mana reformasi birokrasi berjalan. Menurut Yuddy, hal ini sangat penting karena perilaku birokrasi di era sekarang harus lebih baik dibandingkan di masa sebelumnya.

Pandangan Prof Wiratni tentang pajak terhutang atas tanah, kemudian sengketa terhutang atas tanah, lalu cara penghitungan pajak bumi dan bangunan atas wilayah tanah, menurut Yuddy, akan menjadi referensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam mengambil keputusan hukum terkait sengketa pajak atas tanah. “Karena reformasi birokrasi terkait agrarian, sangat penting untuk menjamin profesionalisme dan kualitas keputusan yang memiliki rasa keadilan atas sengketa tanah yang terjadi di masyarakat," kata Yuddy.   (ns/HUMAS MENPANRB)

Ilustrasi
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Beasiswa ini mengembangkan skema pendidikan bagi para Calon Dosen untuk menyelesaikan studi S2 dan S3 hanya dalam waktu 4 tahun. Durasi 4 tahun ini jauh lebih cepat dari masa studi normal yang mencapai 6-8 tahun.

Program Beasiswa Pendididikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) ini ditujukan bagi lulusan sarjana (S1) terbaik (fresh graduate) di tanah air yang ingin menjadi dosen. Mereka akan menerima beasiswa ini dengan menempuh pendidikan hingga doktor (S3) selama empat tahun. Beasiswa PMDSU ditawarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang pendaftarannya kini dibuka untuk Beasiswa PMDSU Batch II tahun akademik 2015/2016.

Dengan terselenggaranya program beasiswa ini, diharapkan akan menghasilkan percepatan masa studi untuk menghasilkan lulusan S3, atau bergelar doktor. Dan harapannya, kebutuhan akan lulusan bergelar doktor, untuk ikut berperan serta memajukan pendidikan nasional, akan lebih cepat terealisir.
Kini, Beasiswa PMDSU ditawarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), dan pendaftarannya kembali dibuka untuk Beasiswa PMDSU Batch II tahun akademik 2015/2016

Prosedur dan Persyaratan Umum
Berbeda dengan beberapa program beasiswa Dikti lainnya, seperti BPP-LN atau BPP-DN yang khusus ditujukan bagi pelamar yang sudah berstatus dosen atau calon dosen, Beasiswa PMDSU terbuka bagi fresh graduate yang ingin menjadi dosen. Dengan skema S2 + S3 yang diharapkan bisa diselesaikan dalam 4 tahun, calon peserta yang lulusan S1 bisa mulai mempersiapkan diri studi lanjut sampai dengan pendidikan S3. Namun harus terlebih dahulu dimulai dengan mendapatkan bimbingan promotor yang nantinya diusulkan pelamar saat pendaftaran.

Pembiayaan beasiswa PMDSU di antaranya meliputi biaya riset di kelompok peneliti/promotor (maksimum Rp 60 juta/per tahun), outsourcing fasilitas riset di dalam dan luar negeri, biaya seminar, biaya pendidikan (SPP/UKT), biaya hidup dan tunjangan mahasiswa, dan biaya administrasi.

Persyaratan umum:
1. Lulus S1 dalam tiga  tahun terakhir
2. Memiliki IPK minimum
3.25
3. Mendaftar secara online melalui beasiswa.dikti.go.id/pmdsu

Pendaftaran:
Pelamar Beasiswa PMDSU dapat mendaftar secara online melalui laman Beasiswa PMDSU Dikti (beasiswa.dikti.go.id/pmdsu) mulai 25 Mei–18 Juli 2016

Di laman tersebut tersedia nama calon promotor yang bisa dipilih untuk diajukan sebagai promotor atau pembimbing. Pelamar dapat melihat profil mereka, seperti rekam jejak bidang studi, kajian riset, dll. Sebelum mendaftar Beasiswa PMDSU, kamu diminta melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan calon promotor tersebut, termasuk misalnya menyanyakan kesediaan mereka untuk menjadi promotor kamu.

Para promotorlah yang nanti memutuskan siapa yang mereka setujui untuk menjadi bimbingan mereka. Setelah itu, pelamar mendaftar ke program pascasarjana (PPs) pada kampus mereka dengan memenuhi segala persyaratan masuk di universitas tersebut.

Daftar universitas tertera di laman web tersebut diatas dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi kamu yang berminat. Kegiatan pendaftaran ke PPs dan pendaftaran Beasiswa PMDSU bisa kamu lakukan secara bersamaan. Namun, pelamar disarankan mendaftar terlebih dahulu ke PPS tujuan. Lebih teknis bisa dilihat di panduan Beasiswa PMDSU yang bisa diunduh di laman Dikti di atas.
Pelamar hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU. Penetapan penerima beasiswa PMDSU akan diumumkan oleh PPs tempat studi. Jika diterima, kamu akan menandatangani kontrak dengan Dikti sebagai calon dosen.

Herman Suryatman menunjukkan daftar website yang mengunggah informasi bohong tentang penerimaan CPNS
Jakarta, Harian Guru – Sindikat penipuan CPNS diduga  memanfaatkan situs atau website untuk menjaring calon korbannya. Untuk mencegah timbulnya korban baru dan memberikan efek jera kepada pelaku, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes POLRI.

Seperti yang dilansir di laman resmi Menpan RB, Selasa (8/2/2016) KEPALA Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik 9Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengatakan, pihaknya menemukan setidaknya ada 17 website yang belakangan ini mengunggah berita bohong tentang penerimaan CPNS tahun 2016, lengkap dengan jadwalnya.

“Padahal, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan adanya program penerimaan CPNS tahun 2016,” ujarnya usai melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Herman khawatir, informasi bohong itu sengaja diunggah untuk menjaring calon korban agar masyarakat yang membacanya merasa yakin terhadap informasi yang diunggah. “Ini bisa berimplikasi kepada penipuan masyarakat. Mereka  mengiming-imingi masyarakat untuk menjadi CPNS dengan meminta imbalan sejumlah uang,” kata Herman.

Dia menduga penipuan melalui website ini dilakukan oleh sindikat, yang modusnya diawali dengan penyebaran berita bohong di website. Setelah informasi di website tersebar, sindikat ini bergerak dengan mengiming-imingi masyarakat untuk masuk CPNS.  Mereka juga menjerat para tenaga honorer, dengan memberi informasi palsu bahwa masih ada quota penerimaan CPNS. “Mereka ini diminta uang mulai dari lima puluh juta hingga seratus juta rupiah,” ujarnya.

Herman menambahkan, pihaknya sudah banyak menerima laporan masyarakat dari berbagai daerah terkait penipuan tersebut.  Disebutkan, ada yang dari Cilacap, Lampung, dan Maluku. “Bahkan di Jawa Barat korbannya mencapai seribu orang lebih, dan saat ini sedang ditangani Polda Jawa Barat,” ujar Herman.

Untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan baru, Kemenetrian PANRB melaporkan ke-17 website tersebut, agar informasi yang menyesatkan masyarakat tersebut dihentikan, dan mendapat tindakan hukum.  Mereka diduga melanggar pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat dan pasal 35 junto pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ke tujuh belas website tersebut diduga melanggar pasal 378 KUHP, yang berbunyi  barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sedangkan pasal 28 ayat 1 UU ITE menyebutkan,  setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  Sedangkan pada pasal 45 UU ITE diatur ancaman sanksi  bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (vd/HUMAS MENPANRB)


Inilah 17 website yang memuat berita bohong soal tes seleksi penerimaan CPNS

1.       http://www.cpns2016.com

2.       http://www.cpns.info/2016/02/rekrutmen-penerimaan-cpns-2016tetap.html

3.       http://www.cpms.info/2015/09/penerimaan-cpns-mulai-digelar-maret-2016.html

4.       http://www.lowongankerja.com/2015/04/pendaftaran-cpns-guru.html

5.       http://cpns.rikowijaya.com/2015/04/pendaftaran-cpns-guru.html

6.       http://www.infocpns2016.com/agenda-jadwal-pendaftaran-cpns-2016-bulan-september/

7.       http://pendaftarancpns.com/201602/09/pendaftaran-cpns-2016-bulan-september/

8.       http://cpns.rikowijaya.com/2014/09/pendaftaran-cpns-html

9.       http://www.regcpns.com/2015/09/hal -yang-dibutuhkan-untuk-mengikuti.html

10.   http://www.cpns2016.com/2015/09/jadwal-cps-maret-2016-pendaftaran.html

11.   http://www.cpns2016.com/716/regirstrasi-pendaftaran-cpns-maret-2016-pendaftaran.html

12.   http://www.pendaftaran-cpns-blogspot.co/2015/11/cpns-2016-menpan-daftar-formasi-cpns.html.

13.   http://www.infolowongancpns.com/daftar_instansi-yang-membuka-lowongan-cpns-2015-2015

14.   http://www.cpns.info/p/daftar-isi.html

15.   http://www.cpns2016.net

16.   http://www.teskerja.com/2015/10/formasi-dan-pendaftaran-cpns-2016-2017-sumatera-utara.html

17.   http://www.posmetro.info/2015/12/sebarkan-akhirnya-pendaftaran-cpns-2016.html

Karo HKIP Kementerian PANRB Herman Suryatman memberikan keterangan kepada wartawan, usai melapor ke Bareskrim POLRI, Selasa (09/2/2016).
Jakarta, Harian Guru – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (PANRB) tidak tinggal diam menghadapi gencarnya informasi menyesatkan (hoax) yang diunggah di sejumlah portal. Selain tidak benar, hoax tersebut dikhawatirkan akan membuka celah terjadinya penipuan dan percaloan terkait penerimaan CPNS.

Karena itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman atas nama Kementerian PANRB melaporkan hal tersebut ke Mabes Polri. “Ada 17 portal yang mengunggah informasi bohong dan menyesatkan tentang penerimaan CPNS 2016,” ujarnya kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa, (09/2/2016).

Hal itu dilakukan, selain untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, di pihak lain untuk mencegah terjadinya berbagai tindak penipuan serta percaloan dalam rekruitmen CPNS. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah portal mengunggah informasi mengenai jadwal seleksi CPNS 2016.

Tidak jelas apa yang diinginkan oleh pihak pengelola portal tersebut, tetapi mereka cukup lihai dalam mempermainkan emosi pembaca, sehingga tertarik. Untuk meyakinkan pembaca, mereka mengutip sebagian berita, ada juga yang menampilkan foto Menteri PANRB dan cara-cara lain yang cukup menarik.

Herman mengatakan, beberapa kali pihaknya telah membantah informasi tersebut dan mengimbau masyarakat untuk lebih hati-hati dan mewaspadai rumor yang berkembang, terutama di media sosial.

“Setiap informasi akan kami sampaikan melalui website Kementerian PANRB. Karena itu, masyarakat supaya mengkonfirmasikan informasi yang meragukan ke Kementerian PANRB,” ujarnya.

Berbagai rumor tersebut, menurut Herman jelas tidak sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur. Dikatakan, sejak tahun 2014, seleksi CPNS di seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang tidak membuka peluang sekecil apapun bagi intervensi pihak manapun. Seleksi CPNS juga tidak dipungut biaya.

“Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS, apalagi harus memberikan imbalan sejumlah uang, dipastikan penipuan,” tegasnya.

Terkait dengan sejumah rumor di media sosial, Herman mengungkapkan bahwa seolah-olah pemerintah sudah merilis jadwal seleksi CPNS untuk tahun 2016 ini. Rumor itu bahkan sudah beredar sejak tahun 2015. Padahal, hingga saat ini Kementerian PANRB belum mengeluarkan informasi terkait seleksi CPNS 2016.

Dengan dilaporkannya 17 portal yang mengunggah berita bohong ini, Herman berharap pihak Kepolisian dapat menindak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, siapa saja pelakunya serta apa motivasinya. Yang jelas, imbuhnya, tindakan itu patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. (ags/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB di tengah para demonstran honorer K2 di depan Istana Negara di Jakarta, Rabu (10/2)
Jakarta, Harian Guru - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy di tengah kerumunan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (10/2/2016).

Yuddy yang turun ke lapangan serta berada diantara para demonstran, lebih lanjut mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. "Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik bahwa dirinya ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi, dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR. "Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. "Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil," katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.
"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. "Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.
Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman. (vd/HUMAS MENPAN)

Demo honorer K2 di depan Istana Negara, Rabu (10/2/2016)  diisi dengan orasi yang dilakukan secara bergantian
Jakarta, Harian Guru – Pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

“Kami sangat menghargai upaya mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi kami mengingatkan agar mereka selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, yang berada di tengah-tengah para tenaga honorer ketegori 2 yang tengah-tengah para pengunjuk rasa di depan istana, Rabu, (10/2/2016).

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.
Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman. (ags/HUMAS MENPANRB)

M Yudhie Haryono
Oleh M Yudhie Haryono
Direktur Eksekutif Nusantara Centre

Tak ada negara yang dijajah sepanjang Indonesia. Tak ada negara yang berulang-ulang dijajah oleh banyak negara dan organisasi sebanyak Indonesia. Tak ada negara yang begitu lama menyadari kolonialisme selama Indonesia. Dan, yang paling menyakitkan adalah dijajah oleh kawan seiring seperjalanan. Mereka “mengaku nasionalis: dengan berlagak kere dan naif.”

Berderma karitatif, merampok subtantif. Beragama fundamentalis, bersekolah kolonialis. Berasal dari kaum miskin sambil memproduksi kekerean masif. Inilah zaman jahiliyah yang gigantik: tak ada obatnya. Bahkan jika Muhammad dan Sidharta dilahirkan di Indonesia, keduanya pasti putus asa. Seperti sang Karna yang menangis di tetek Moria. Gantung diri pertama kali: tanpa malu tanpa peduli. Indonesia kini memang luar biasa joroknya.

Inilah negeri yang kejahiliyahannya hanya mampu melahirkan kitab Darmogandul dan Kamasutra saja: yang elitenya berzina di gedung-gedung mewah. Gedung-gedung yang seharusnya dipakai buat membela si lemah dan si miskin karena dibiayai oleh pajak rakyat. Tetapi di gedung-gedung itu yang diproduksi hanya kesombongan, keangkuhan, kekerasan,
prestise, jabatan dan tujuan hidup yang menghalalkan segala cara.

Jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang bermakna bodoh-anti nalar (kebodohan-anti akal sehat). Disebut juga tuna-pengetahuan, tuna-ilmu, tuna-masa depan. Akar istilah jahiliyyah adalah bentuk kata kerja pada jahala, yang memiliki arti menjadi bodoh, suka bodoh, bersikap bodoh dan tidak peduli. Dalam Islam jahiliyah dimaknai sebagai “ketidaktahuan akan petunjuk ilahi” atau “kondisi ketidaktahuan akan petunjuk Tuhan.”


Keadaan tersebut merujuk pada situasi bangsa Arab kuno, yaitu pada masa masyarakat Arab pra-Islam sebelum diutusnya seorang rasul yang bernama Muhammad. Sedang secara luas makna jahiliyah ialah keadaan seseorang yang tidak menggunakan nalarnya (bodoh) untuk membuat aturan agar manusia bertugas memanusiakan manusia. Kebodohan ini bermakna:1)Tidak adanya ilmu pengetahuan dan ini
adalah makna asal. 2)Meyakini sesuatu secara salah. 3)Mengerjakan sesuatu dengan menyalahi aturan atau tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan. Setiap kebodohan, kekeliruan, kekikiran, kepelitan, kepicikan (ignorance) akan cenderung pada dua konsekuensi, yaitu kemiskinan dan kejahatan. Menjamurnya KKN, amoralisme dan paparan kesenjangan kemiskinan yang tak dilenyapkan adalah bukti kejahiliyahan yang berulang.


Kita, sang waras tak ada pilihan. Sebab kita punya kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan moral. Maka, kita harus melenyapkan mereka. Memerangi mereka. Menggantinya dengan kewarasan konstitusi dan kemoralan azazi. Mengisinya dengan kecerdasan sederhana dan pengetahuan yang membebaskan. Kita harus ingat bahwa “orang yang paling cerdas ialah orang yang ingat mati sambil menghitung-hitung (evaluasi/introspeksi) dirinya pada amal untuk kehidupan setelah kematian. Dan, orang yang paling bodoh ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan memiskinkan dan menyengsarakan selainnya.”


Kini, saatnya memelorotkan celana mereka. Mengolesi kelaminnya dengan sambal terpedas. Menggantungnya di monas. Sebab, kejahiliyahannya menyebabkan kita di neraka sebelum waktunya. Elite bekelakuan silit. Yang mudah dibuat sulit. Yang waras dibuat bundas. Elite ini harus digantikan oleh agensi cerdas dalam semua aspek berbangsa dan bernegara. Yaitu agensi yang kecerdasannya mampu untuk melakukan tindakan kreativitas, kepribadian kuat, watak dahsyat, pengetahuan luas, serta kebijaksanaan teruji.


Kejahiliyahan adalah kekeliruan. Kejahiliyahan adalah para penguasa hari ini dan sebelumnya. Kejahiliyahan adalah takdir yang harus dihentikan, dimusnahkan, dimusiumkan.

Zulkifli Hasan Ketua MPRI RI
Jakarta, Harian Guru – Nasib guru honorer kini akan semakin jelas dengan adanya dukungan orang yang memiliki posisi strategis di negeri ini.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mendukung keinginan para guru honorer di Indonesia agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dijelaskan dia, guru selalu berada di baris terdepan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

"Sumber daya alam saja terbukti tak cukup membuat kita sejahtera. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya melalui dunia pendidikan yang dikuasai para guru", kata dia, saat menerima kunjungan sejumlah Pegawai Honorer Indonesia (PHI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2016) seperti keterangan tertulis MPR.


Ketua PHI, Hasbi, mengatakan, keputusan pengangkatan guru honorer menjadi PNS tinggal menunggu kebijakan Kementerian PAN-RB.


Dia berharap MPR bisa menjembatani dan menjadi penyambung lidah, baik kepada presiden maupun menteri PAN-RB.

Saat menerima mereka, Hasan yang didampingi anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, berjanji akan membicarakan nasib PHI kepada pemerintah. Apalagi, rencana menjadikan anggota PHI sebagai PNS sudah disetujui DPR. (Red-HG99/Ant).

Jakarta, Harian Guru – Penipuan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 di Maluku kini terbongkar. Seharusnya, semua sarjana, para guru tidak boleh tertipu dengan lowongan CPNS terbaru 2016 di media sosial maupun situs abal-abal tidak jelas kredibelitasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.

Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat.

“Jangan lagi terjadi penipuan seperti terjadi di Bandung  dan Ambon yang belum lama ini terbongkar,” ujar Yuddy di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Karena itu, Menteri Yuddy meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), khususnya Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS dimaksud.

Penegasan itu disampaikan melalui Surat bernomor  B/501/M.PAN.RB/01/2016, tertanggal 27 Januari 2016. Surat tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, KAPOLRI, Kepala BIN dan Kepala BKN.

Melalui surat tersebut, Menteri juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2014 seleksi CPNS sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). “Dengan sistem ini, dipastikan  tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/01).

Ditambahkan, dengan sistem CAT, tidak mungkin orang yang tidak mengikuti tes akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS. Karena itu, Yuddy wanti-wanti agar masyarakat di seluruh penjuru tanah air lebih waspada terhadap penipuan yang dilakukan oknum-oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS.

“Apalagi kalau orang tersebut meminta bayaran sejumlah uang,” imbuhnya.

Apa yang dikatakan Yuddy terkait dengan terbongkarnya kembali kasus  penipuan CPNS yang terjadi di Maluku baru-baru ini. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pihaknya telah mengungkap adanya penipuan yang dilakukan oleh dua PNS di Provinsi Maluku. Kedua PNS tersebut adalah LML, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendataan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Maluku, dan NT, yang merupakan pegawai di RSUD dr. M. Haulessy Ambon.

Diungkapkan, kedua PNS tersebut melakukan penipuan/percaloan sebanyak dua kali. Kasus pertama terjadi pada tahun 2011-2013. Yang bersangkutan mengaku kepada para pencari kerja bahwa dia mampu membantu mengurus pengangkatan CPNS dengan imbalan uang sebesar Rp 30 juta per orang.

“Saat itu ada duapuluh orang, sehingga uang yang terkumpul mencapai Rp 600 juta,” imbuh Bima.

Perbuatan tersebut terungkap pada tahun 2013, dan keduanya telah dijatuhi  hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun. Mereka juga telah membuat surat pernyataan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Tampaknya sanksi tersebut belum membuatnya jera, dan  keduanya kembali beraksi.  Kasus ini terungkap pada tanggal 19 januari 2016 lalu, menyusul menghadapnya 7 orang  korban  yang datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.

Mereka membawa 7 SK pengangkatan CPNS palsu, yang disertai kuitansi penyerahan uang dari korban kepada pelaku. Jumlahnya bervariasi , antara dua puluh juta sampai empat puluh tiga juta rupiah.

“Berdasarkan keterangan para korban itu, Kepala BKD Provinsi Maluku memanggil kedua pelaku penipuan tersebut,” imbuh Bima dalam laporan tertulis kepada Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.

Pada saat yang bersamaan, Kepala BKD juga menelpon Polres Pulau Ambon untuk minta menangkap kedua PNS pelaku penipuan tersebut, dengan tuduhan memalsukan  tanda tangan Sekretaris Daerah.

Tidak berhenti sampai di situ. Sehari kemudian, tanggal 20 Januari 2016 datang lagi tujuh orang korban lainnya, dan tanggal 21 juga datang dua orang korban.

“Sampai saat ini korban yang sudah melapor sebanyak 16 orang. Hingga saat ini, jumlah uang yang terkumpul diperkirakan telah mencapai lima ratus juta rupiah,” ujar Kepala BKN.

Ditambahkan, saat ini pelaku  telah ditahan Polres Pulau Ambon. Polres Pulau Ambon juga tengah mengembangkan kasus tersebut, karena diduga masih terdapat korban lainnya yang belum melapor.

Kepala BKN juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk memberhentikan sementara kedua PNS tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah ada putusan pengadilan yang inkracht atas perbuatan kedua PNS yang bersangkutan, Bima menyarankan agar segera diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat) sebagai PNS. Hal itu sebagaimana diatur  dalam pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5/2014. (ags/HUMAS MENPANRB).

Ilustrasi
Oleh Harfi Hambani
Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram 

Tadjuk Rentjana “kompas”, 14 September 1965 dalam Budiman Tanuredjo, 2014 memberikan tanggapan tentang korupsi di tahun 1965 yang menyatakan : “soal pentjoleng ekonomi sekarang, ramai dibitjarakan lagi. dibitjarakan lagi, sebab sudah pernah bahkan sering hal itu didjadikan bahan pembitjaraan. Jang ditunggu oleh rakjat sekarang bukanlah “pembitjaraan lagi”, tapi tindakan kongkrit: tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak!”

Pendahuluan
Diksi korupsi dalam tulisan ini menyangkut penindakan, diskusi, dan isu pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Korupsi pada intinya adalah perampokan uang negara untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam prakteknya terjadi sofistifikasi menjadi kolusi, nepotisme, gratifikasi. Istilah itu seakan mengaburkan pemahaman korupsi yang pada intinya adalah perampokan uang rakyat. Dalam pandangan corruption apologist dalam buku korupsi mengorupsi indonesia, korupsi/suap dipandang sebagai insentif agar birokrasi melayani publik dengan sebaik-baiknnya dengan kata lain dipandang sebagai minyak pelumas sistem ekonomi indonesia (grease the wheels).

Tajuk rencana Kompas, 14 september 1965, berjudul “pentjolengan ekonomi” menggambarkan bagaimana koruptor adalah pencoleng ekonomi mengenai manipulasi benang tenun, manipulasi minyak dan pupuk, dan persidangan salah satu direktur pabrik gula kebon agung di malang gara-gara menerima suap dari pembuatan parit dan pembangunan gedung. Dari peristiwa tersebut membuat semua pihak berefleksi apakah bangsa ini bisa belajar dari satu kasus korupsi ke korupsi lainnya? Apakah bangsa ini serius memberantas korupsi?

Korupsi masif pada era reformasi seakan membuka lagi perdebatan bagaimana strategi memberantas korupsi. Ruang diskusi di hotel, kampus, media, termasuk di media sosial, semua berwacana soal korupsi. Kritik soal vonis hakim yang ringan, gagasan soal perlunya pakta integritas, usulan soal pemiskinan koruptor, ada permintaan pemotongan jari, ada ungkapan gantung di monas. Akan tetapi semua itu berhenti pada wacana. Pandangan tentang pentjolengan ekonomi 1965, masih relevan. “ yang ditunggu rakyat bukanlah pembicaraan lagi, melainkan tindakan konkret : tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, dan tembak! Ini masih relevan sampai sekarang untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Korupsi Masalah Sistemik
Kerusakan akibat korupsi sudah sedemikian sempurna. Bangsa ini sulit terbebas dari jerat korupsi karena ini memang ada kaitannya dengan cara indonesia berdemokrasi. Dilihat dari lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pegontrol eksekutif ini sejak era reformasi mempunyai fungsi lain, ikut terlibat dalam pemilihan pejabat publik. Mulai dari hakim MK, Gubernur Bank Indonesia (BI), duta besar, hingga komisioner negara. Tak terkecuali komisioner KPK, mereka ikut terlibat memilih.

DPR tak hanya punya fungsi penganggaran dan legislasi. DPR juga ikut menentukan siapa menjadi apa dalam struktur kenegaraan indonesia. Disisi lain, tidak murah ongkos menjadi anggota DPR. Salah satu potensi muncul dalam kewenangan DPR menetukan pejabat publik. Masih ingat dalam benak bangsa ini, puluhan anggota DPR periode 1999-2004 masuk bui karena menerima cek perjalanan seusai mimilih miranda swaray goeltom sebagai deputi gubernur senior BI.

Ini sekelumit dari sekian kasus korupsi di negeri tercinta kita. Adapun penyebab maraknya korupsi ada kaitannya dengan cara indonesia berdemokrasi. Wakil ketua DPR Purnomo Anung dalam disertasi doktoralnya yang di publikasikan dalam khaerudin (Tinjauan Kompas,2014) menyebutkan “penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di khawatirkan meningkatkan biaya politik. DPR akan dipenuhi orang yang mengandalakan popularitas atau dukungan finansial ketimbang kader yang berkontribusi dengan membesarkan partai”. Politikus PDI-P pun berani menyimpulkan, potensi penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR menjadi terbuka dalam sistem pemilu seperti pada tahun ini merupakan tahun pemilu.

Pola Dan Kecenderungan Korupsi
Ongkos mahal menjadi anggota DPR yang sebenarnya menjadi tidak seimbang dengan pendapatan resmi dari gaji dan tunjangan akhirnya tertutupi dengan korupsi. Mereka yang berhasil menikamati hasil korupsi pun tak jera karena hukumannya di indonesia masih ringan. Pidana penjara jarang menyentuh hukuman maksimal. Ini belum termasuk potongan masa tahanan.

Kasus di atas dalam prakteknya tentu melalui jalur yang sah dan benar secara prosedural dan kasat mata. Oleh karena itu, sebagai upaya early warning dan early detection yang akurat ada tiga pola atau tren pelaku korupsi, pertama : Penganggaran bantuan sosial (Bansos). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gelontoran dana bansos dalam jumlah besar tak hanya muncul menjelang pilkada. Dalam pemilu legislatif pun, bansos dalam APBD cenderung naik. Apalagi, DPRD juga terlibat membahas APBD. Sehingga ada kecenderungan DPRD harus di beri imbalan juga karena mereka ikut meloloskan dana bansos besar.

Kedua :Munculnya proyek mercusuar. Bentuk proyek berbagai macam, mulai dari pembangunan landmark kota, gedung pemerintahan, hingga proyek infrastruktur lain. Wakil ketua KPK bambang widjojanto juga menyatakan hal yang sama, “kalau ada proyek mercusuar di daerah, kemungkinan ada kompensasi yang diberikan kepada DPRD yang menyetujui anggarannya”.

Ketiga : Ada kompensasi dalam pembahasan APBD menjelang akhir tahun. Dari berbagai tren korupsi yang dilakukan  ada permainan antara legislatif dan eksekutif dalam penganggaran dan pencairannya hingga ke lapangan. Namun, di pusat ada cara-cara yang lebih cangging dan jarang diketahui publik.  

Motivasi
Kata bijak yang menyatakan “kita mulai dari diri sendiri” itu memang benar, tapi kalau sendiri yang mulai, apakah 240 juta penduduk yang lain juga sadar untuk melakukannya? Kesadaran pribadi untuk tidak melakukan korupsi memang penting, tetapi juga harus ada kemauan pemerintah untuk tegas memberantas korupsi dan melakukan upaya untuk mengurangi penyebab terjadinya korupsi.
Untuk mengurangi bahkan menghilangkan penyebab korupsi dengan melakukan perbaikan sistem politik, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, melaksanakan pendidikan yang baik sehingga bisa membentuk bangsa bermoral, berakhlak mulia dan membudidayakan hidup sederhana, serta memberikan gaji lebih baik kepada PNS.

Oleh : Hana Lestari
Penulis adalah Mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta

Ujian Nasional merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia,  diadakan secara bersama – sama, serentak secara nasional yang dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai pada jenjang sekolah menengah atas. Ujian Nasional masih menuai pro dan kontra di masyarakat dan menjadi momok tersendiri bagi peserta didik. Ujian Nasional menjadi salah satu syarat kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh dan dijadikan sebagai patokan kualitas peserta didik, sehingga menimbulkan keresahan yang berdampak pada psikologis peserta didik.

Pro dan kontra UN belum menemui titik cerah. Sebagian masyarakat setuju UN diberlakukan di Indonesia dengan asumsi bahwa UN dapat menjadi alat evaluasi sistem pendidikan di Indonesia sudah berhasil diterapkan atau belum. Namun sebagian masyarakat lainnya tidak setuju dikarenakan UN bukannlah faktor yang menentukan peserta didik berkualitas atau tidaknya. Guru dan sekolah yang mampu mengukur kemampuan peserta didik baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pro dan Kontra yang terjadi di masyarakat mengenai UN, menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan UN di sistem pendidikan Indonesia. Jalan tengah yang diambil pemerintah yaitu dengan tetap menerapkan UN namun tidak menjadi syarat kelulusan. Kelulusan peserta didik di serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan sistem evaluasi di sekolah.

Tahun ini, sistem UN di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan dalam proses pelaksanaanya. Pemerintah berencana melaksanakan Ujian Nasional 2015 mengunakan sistem computer based test (CBT) atau UN berbasis komputer secara bertahap mulai tahun ini sesuai dengan kemampuan sekolah. Penyelenggaraan UN berbasis teknologi tidak akan terlepas dari dampak positif dan negatif. Berbagai respon dari seluruh lapisan masyarakat baik dari para praktisi pendidikan maupun dari masyarakat non praktisi terhadap UN online. Respon pro dan kontra pun terlihat di masyarakat. Penyelenggaraan UNBK ini sebenarnya adalah salah satu solusi untuk meminimalisir kebocoran soal UN yang terjadi setiap tahunnya. Di berbagai media sosial biasanya setiap setelah pelaksanaan UN, selalu terjadi kecurangan, jenis kecurangan yang terbanyak yaitu beli bocoran jawaban dari tim sukses (guru dan pengawas), melalui pesan singkat, kertas contekan, atau kode bahasa tubuh.

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menjadi alasan tertentu dilaksanakannya UNBK oleh pemerintah. Manfaat UN online menurut pemerintah yaitu memperlancar proses pengadaan UN yang lebih cepat, meminimalisir kecurangan, meningkatkan mutu UN. Di samping berbagai manfaat dengan adanya pelaksanaan UN online, banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan dan pelaksanaannya, seperti harus dipersiapkan dengan matang mengenai ketersediaan komputer di sekolah, sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut kepada guru, pengawas dan peserta didik.

Di samping pro dan kontra UN online, penulis ingin memberikan gambaran bahwa ada atau tidaknya UN, bukanlah penentu kualitas peserta didik. jika kita cermati Indonesia tersebar dari sabang sampai merauke, tidak semua sekolah di Indonesia bisa merasakan kenyamanan belajar dengan berbagai fasilitas seperti di Jakarta. Banyak sekolah yang belum terfasilitasi dengan listrik, infrastruktur jalan yang tidak baik dan sarana prasarana lainnya yang menunjang proses pembelajaran, oleh karena itu pemerintah memulai secara bertahap dari sekolah-sekolah di perkotaan yang sudah memiliki fasilitas belajar yang baik seperti keberadaan komputer di sekolah.

Sebagai praktisi pendidikan maupun bukan, tidak perlu diperdebatkan dan dipertentangkan mengenai UN online ini, kita hanya dapat mengharapkan bahwa dengan adanya UN online ini memberikan manfaat yang banyak dan lebih baik dari pelaksanaan UN terlebih dahulu. Terkait sekolah di pedalaman yang tak memiliki akses dan fasilitas seperti listrik dan komputer tidak perlu dikhawatirkan, pelaksanaan UN dapat dilaksanakan dengan metode sebelumnya yaitu Paper Based Test, jika fasilitas komputer sudah terfasilitasi, baru lah diadakan UN online.

Pada hakikatnya bukan UN yang menentukan kualitas Indonesia, karena kualitas manusia Indonesia ditentukan oleh para guru, sehingga para pengajar ini membentuk anak Indonesia yang bekerja berdasarkan etos kerja dalam karya. Kemudian lulusan Indonesia pun bisa bersaing dengan baik di tingkat global mengingat Indonesia akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Guru lah ujung tombak pendidikan. Diperlukan guru inspiratif yang mampu mendidik, memberi teladan yang baik, dan bisa memahami kondisi kejiwaan peserta didik, serta mampu memotivasi dan memberi semangat peserta didiknya ke arah kemajuan. Guru garda terdepan terhadap keberhasilan pendidikan harus memiliki beberapa kompetensi, baik profesional, pedagogis, personal, sosial. Selain itu, kompetensi guru bukan hanya menguasai apa yang harus diajarkan, tapi bagaimana membelajarkan kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan siswa menjadi semakin termotivasi ketika sedang belajar dengan sosok guru yang mampu memberi inspirasi tersebut.

UN online ataupun UN tertulis bagaimana pun pelaksanaannya yang terpenting adalah menanamkan sikap kejujuran pada setiap peserta didik dalam pelakasaannya, tak hanya di pelaksanaan UN, namun sikap kejujuran di setiap proses pembelajaran. Sistem UN sebaik apapun, jika budaya curang belum bisa dihilangkan maka pendidikan akan tetap diwarnai dengan kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, guru dikenal sebagai ‘hidden curriculum’ karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi seorang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan pembelajaran. Seperti kata Ki Hajar Dewantara “Di Depan, Seorang Pendidik harus memberi Teladan atau Contoh Tindakan Yang Baik, Di tengah atau di antara Murid, Guru harus menciptakan prakarsa dan ide, Dari belakang Seorang Guru harus Memberikan dorongan dan Arahan”.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi
Jakarta, Harian Guru – Pemerintah sependapat dengan  hasil survei Transparency International (TI) yang antara lain menyatakan bahwa  perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia  tahun 2015 merupakan buah dari pelaksanaan reformasi birokrasi.   Kenaikan ini  juga diharapkan menjadi modal dan pemicu bagi aparatur negara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, reformasi birokrasi sudah semestinya dijadikan sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks ini, keberdaan Kementerian PANRB dinilai menjadi sangat penting dan strategis.

Seperti dirilis oleh Transparency International Indonesia (TI), dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1), IPK Indonesia tahun 2015 meningkat dua poin dari 34 poin pada tahun 2014 menjadi 36 poin. Peringkat Indonesia juga naik dari 107 tahun 2014 menjadi  peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei.  Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong menyatakan bahwa akuntabilitas publik meningkat sehingga menurunkan risiko korupsi. Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan mengajak seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja.  “Kami terus mendorong melalui penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/01).

Yuddy menyatakan, peningkatan IPK tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen bangsa, yang menginginkan terjadinya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Hal itu dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi, dengan membangun sistem yang baik, dengan komitmen kuat pemerintahan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Jokowi – JK.

Diungkapkan, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi. Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, dari 19 kemenetrian/lembaga yang telah dievaluasi tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau indeks tahun 2014 baru 57,34, pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,21.

Ateh menambahkan, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, untuk melihat dampak dari reformasi birokrasi. Hasilnya, skor dari 21 kementerian/lembaga  berada pada rentang 2,9 – 3,13 dari skala 4 sebagai skor terbaik.

Bukan hanya di instansi pusat, menurut Ateh, reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah juga menunjukkan kemajuan berarti. Hal itu ditunjukkan dengan membaiknya kualitas pelayanan publik di banyak daerah.

Indikator lain yang tidak boleh diabaikan adalah pelaksanaan seleksi CPNS yang semakin transparan dan bebas dari KKN, promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka, serta tren penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat.

Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah juga menggulirkan kebijakan yang mewajibkan
seluruh aparatur negara untuk melaporkan harta kekayaannya, melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Meski belum seluruhnya, tapi sebagian besar instansi pemerintah sudah melaksanakannya.

Menteri Yuddy menegaskan, pemerintah tidak berhenti dan berpuas diri dengan kenaikan IPK yang cenderung naik. Langkah-langkah nyata terus dilakukan untuk  membangun tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kenaikan IPK ini diharapkan menjadi pemicu segenap aparatur negara untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, yang kini dipenuhi dengan semangat revolusi mental,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Yuddy mengajak segenap pimpinan dan seluruh jajaran aparatur negara untuk terus dan terus bekerja dengan lebih baik, sehingga upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani masyarakat dengan baik dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, sehingga pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dengan baik.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan bahwa peningkatan IPK tersebut merupakan progress yang baik dan patut diapresiasi.
Meski belum signifikan, tapi trennya terus membaik. "Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas  pelayanan publik dan menekan resiko korupsi menjadi point penting naiknya IPK tahun 2015 ini," kata Gun Gun di Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Gun Gun meminta semua kalangan harus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Korupsi sebagai ultimate crime tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis.

"Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol utk implementasi good governance. Kalau tdk ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yg jadi benalu kekuasaan," ungkapnya.

Menurut akademisi muda yang juga pakar komunikasi politik tersebut, kata kuncinya memang harus ada good will sekaligus political willuntuk meletakkan reformasi birokrasi sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks demikian, keberdaan Kementerian PANRB menjadi sangat penting dan strategis. (ags/HUMAS MENPANRB)


Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat memukul gong membuka acara sarasehan memperingati HUT Korpri ke-44.
Jakarta, Harian Guru - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mewajibkan kepada setiap pejabat tinggi di Kementerian dan Lembaga untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas). Menurutnya, pendidikan ini penting untuk menambah wawasan mengenai kebangsaan.

Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Sarasehan HUT KORPRI ke-44 dengan tema Bersama TNI dan Polri Membangun Aparatur Sipil Negara yang Handal dan Profesional Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Usman Gumanti, dan Gubernur Lemhanas RI Budi Susilo Supanji.

Menurut Yuddy, secara pararel Diklat Pim untuk seluruh jabatan memang diwajibkan bagi PNS. Tetapi sekarang bagaimana melembagakan Lemhanas sebagai sebuah keterpanggilan untuk diikuti.

“Menurut saya, pendidikan Lemhanas itu penting," kata Yuddy.

Karena itu, Menteri mengatakan, bagi setiap PNS yang ingin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi wajib masuk Lemhanas, sedangkan yang sudah menjadi pimpinan tinggi tinggal mengikuti. Berdasarkan catatan LAN, hanya 60 persen dari sekitar dua  ribuan pimpinan tinggi yang sudah mengikuti pendidikan di Lemhanas.  "Diklat Pim wajib karena untuk pendidikan dasar. Tapi Lemhanas penting,” tegasnya.

Dengan mengikuti pendidikan di Lemhanas, para pejabat akan memiliki wawasan lebih luas dan menjadi bekal penguatan visi dan misi pelaksanaan tugas Presiden. “Lemhanas harus menjadi kawah candradimuka mengenai nilai-nilai ke-Indonesiaan," kata Yuddy.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, ASN saat ini membutuhkan pengembangan budaya kerja yang inovatif. Sebagai antisiaipasi, saat ini LAN tengah memperkaya metode pembelajaran, seperti wawasan integritas dan kebangsaan.

Menurut Adi, ASN harus memiliki nilai ANEKA yaitu  Akuntabel, Nasionalisme, Etika, Komitmen mutu, dan Anti korupsi. “Lima nilai ASN ini yang akan kita tanamkan selama diklat jabatan," ujarnya.

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti mengungkapkan, dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), negara memerlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Lebih dari itu, ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  (ns/HUMAS MENPANRB).

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget