Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Polemik Ujian Nasional dan Ketidakjelasan Visi Pendidikan

Oleh: Danang Pamungkas
Penulis adalah DPO Colombo Studies

Tahun 2016 lalu terjadi polemik terkait masihkah perlu Ujian Nasional (UN) menjadi standar evalusasi pendidikan dan penentuan lulus tidaknya seorang pelajar di dalam sekolah. Sebenarnya kalau dilihat dari sejarah UN sering terjadi perubahan regulasi dan rencana teknis pelaksaannya. Namun dari beberapa perubahan tersebut ternyata menuai banyak polemik, misalnya pada awal diterapkan UN hanya menggunakan 3 mata pelajaran sebagai penentu kelulusan, kemudian berubah menjadi 6 pelajaran. Kemudian perubahan sistem paket yang awalnya hanya 2 paket berubah menjadi 6 paket. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD ternyata tidak merubah basis suprastruktur dan infrastruktur pendidikan yang sebenarnya menjadi persoalan utama dalam dunia pendidikan di Indoneisa. Awal mula UN menjadi sistem yang menentukan lulus tidaknya seorang pelajar berawal dari masa Presiden Soeharto diawal tahun 70-an. Di masa Orde Baru terjadi pembangunan infrastruktur dalam rangka Repelita, dimasa itu rezim ORBA sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sekolah di pedesaan untuk meningkatkan daya saing pendidikan di kancah global. Pada masa itu Soeharto mempunyai rencana besar agar pendidikan dan industri menjadi sektor yang menopang masa depan perekonomian nasional. Oleh sebab itu kebutuhan industri akan ketenagakerjaan harus mampu disuplai dengan baik oleh lembaga pendidikan.

Pada masa Soeharto, pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pengembangan perekonomian dibidang konveksi dan indutri kapas, oleh sebab itu dimasa 1970-an siswa-siswi di Indonesia harus mempunyai seragam dan menjadi peraturan baku bagi sekolah. Padahal sebelumnya siswa-siswa ketka sekolah tidak harus berpakaian. Oleh sebabnya dengan membeli baju untuk kebutuhan sekolah, otomatis industri konveksi menjadi hidup dan mampu menghidupi perekonomian nasioanal. Sementara untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional maka harus ada standar khusus agara siswa-siswi yang bersekolah langsung diterima di perusahaan swasta maupun perusahaan nasional. Oleh sebabnya UN menjadi vital perannya dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu pendidikan untuk mencapai target-target industi jangka panjang sebagai penyuplai pasar tenaga kerja yang potensial. Pernah terjadi perdebatan serius antara Menristek-Dikti BJ Habibie dan Mendikbud Fuad Hassan terkait pendidikan yang direduksi secara serius sebagai penyiapaan tenaga kerja. BJ Habibie berkata “kalau pendidikan masih seperti ini dan tidak menyumbang apapun terhadap industri, bagaimana kelanjutan perekonomian Indonesia? Fuada Hassan Menjawab “memangnya pendidikan untuk siapa? Untuk keuntungannya siapa? Polemik pertama yang ada di masa pemerintahan Soeharto yang kemudian mengantarkan Fuad Hasaan terkena reshufle kabinet.

Namun pasca reformasi 1998 semuanya tidak berjalan sesuai rencana, keinginan untuk menopang indutri nasional melalui pendidikan tidak tercapai karena sistem kurikulum di Indonesia masih terbatas pada kurikulum ORBA, sementara zaman sudah berubah. Adanya arus globalisasi, kapitalisme finance, dan pasar bebas membuat pemerintah gagap untuk mengahadapi tantangan-tantangan pendidikan dimasa kini. Hasilnya UN yang awalnya sebagai standar pendidikan nasional untuk menyuplai pasar tenaga kerja, nyatanya malah menyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. SMK yang digadang-gadang sebagai penyuplai tenaga kerja nyatanya tidak bisa beradaptasi dengan dunia industri. Situasi Chaos ini merupakan kegagalan rezim ORBA dan Reformasi dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia. UN yang dianggap sebagai penentu masa depan, ternyata membuat siswa-siswi menjadi ketakutan dan guru-guru menjadi phobia kalau muridnya tidak lulus, maka ia dihujat oleh orangtua serta sekolah akreditasinya akan diturunkan, semenatara ketika akreditasi turun maka uang dari pemerintah semakin berkurang. Sementara persebaran pendidikan yang tidak merata menjadi biang keladi bahwa UN hanya sebagai formalitas yang tidak bisa menggambarkan realitas nyata dunia pendidikan di Indonesia. Kemajuan setiap daerah dan perekonomiannya ternyata berdampak besar terhadap situasi pendidikan. Misalkan saja kita bandingkan antara SMA 8 Yogyakarta yang memliki banyak guru dan akses informasi pengetahuan yang lebih mudah, tidak mungkin dibandingkan dengan daerah SMA yang berada di pinggiran provinsi Maluku, yang gurunya hanya 2 orang dan hanya bisa mengakses informasi pengetahuan yang lebih sedikit karena ketiadaan internet dan buku-buku yang susah untuk di dapatkan. Pasti ketimpangan ini terjadi karena sarana infrastruktur dan tenaga pendidikan yang timpang di setiap daerah. Mana mungkin siswa yang diajar oleh 20 guru dibandingkan siswa yang di ajar oleh 2 guru? Mana mungkin siswa yang tiap hari bisa membeli buku dengan siswa yang dia bahkan tidak bisa mengakses buku?

Persoalan-persoalan yang saya sampaikan ini merupakan persoalan nyata apakah UN masih bisa dikategorikan sebagai standar untuk mengukur kemajuan pendidikan. Sebenarnya ada 5 negara di dunia yang tidak melaksanakan UN seperti: Jerman, Finlandia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Kelima negara maju tersebut tidak menerapkan UN dengan berbagai pertimbangan yang tidak bisa saya sebutkan disini karena akan terlalu panjang. Oeleh sebab itu kita patut mempertanyakan apakah UN mampu melakukan transformasi pendidikan yang egalitarian bagi masyarakat? Apakah dengan UN pendidikan Indonesia akan lebih humanis dan progresif maju ke depan? Tentunya kita membutuhkan hal pembeda untuk ini, melihat realitas historis ini saya berasumsi bahwa UN sudah tidak layak sebagai standar pendidikan nasional, karena infrastruktur sekolah dan akses pengetahuan masih tersentral di Jawa. Kalau tidak ada pembangunan infrastruktur yang merata maka UN mungkin hanya sebagai rutinitas belaka yang memboroskan anggaran KEMENDIKBUD dan membebani APBN Indonesia ke depannya. Maka hal yang pertama dilakukan adalah hapuskan UN, percayakan pendidikan kepada komunitas lokal dan guru. Kemudian menerapkan kebijakan yang progresif misalnya, pemerintah berani memberikan akses yang lebih bagi rakyat untuk mendapatkan pengetahuan dengan murah dan pendidikan yang terjangkau dengan kualitas guru dan infrastruktur yang mapan.

Sumber Bacaan:
Darmaningtyas. (2004). Pendidikan Yang Memiskinkan. Galang Press: Yogyakarta
Robison, Richard. (1985). Soeharto & Pembangunan Kapitalisme di Indonesia. Komunitas Bambu: Jakarta

Label:

Posting Komentar

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget