Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

2021


Temanggung, Harianguru.com
- Sebagai perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama, Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung diharapkan dapat berkonstribusi dalam mengembangkan moderasi beragama.


Harapan tersebut disampaikan Agen Raharjo dari Badan Intelijen Negara (BIN) saat bersilaturahmi dengan pengurus dan pejabat INISNU Temanggung pada Jumat (24/9/2021) di ruang rektorat.


Dalam pertemuan tersebut juga digagas adanya Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pimpinan Ormas dan lembaga untuk membahas internalisasi dan implementasi gerakan moderasi di masyarakat terutama di kalangan muda. 


"Problematika berkembangnya radikalisme dan di kalangan muda disebabkan karena pemahaman keagamaan yang sempit," jelas Sekretaris Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU H. Mahsun.


Selanjutnya dijelaskan bahwa perlu ada internalisasi nilai moderasi melalui kajian keagamaan di sekolah dan kampus dengan narasumber yang tepat.


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Muh Syafi' di kesempatan itu juga mengharapkan agar BIN menjadi mitra strategis INISNU untuk program kewaspadaan dini.


Hal itu diperkuat lagi dengan keterlibatan dosen dan mahasiswa INISNU dalam pengawalan moderasi beragama dalam penelitian. Selain itu PJs Wakil Rektor I Hamidulloh Ibda juga aktif sebagai Ketua Bidang Media, Hukum dan Humas Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah yang selalu mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan kontra narasi dan deradikalisasi. Seperti melalui webinar dan memasukkan perlombaan dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).


"Kampus kami siap menjadi agen untuk Mendesiminasi program cegah tangkal radikalisasi," katanya.


Pihak BIN dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi kepada INISNU dan KBIHU Babussalam Nu yang ikut mensukseskan vaksinasi yang diselenggarakan oleh BIN dan Pemkab Temanggung. (HG44).


Temanggung, Harianguru.com
- Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Kegurun INISNU Temanggung melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) hibah Diktis Kemenag RI tahun 2021 dengan Ketua Tim Hamidulloh Ibda dan anggota Andrian Gandi Wijanarko.


Pada tahap pertama ini yang mengangkat tentang Moderasi Islam melalui Webinar Penguatan Kurikulum Aswaja Annadhliyah LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah dalam Mencegah Radikalisme Agama pada Jumat, (24/09/2021) 


Turut hadir dalam kesempatan itu, Pjs Wakil Rektor I, Hamidulloh Ibda, M.Pd, Pjs Kaprodi PGMI, Andrian Gandi Wijanarko, M.Pd, Pemateri I, II, dan Guru MI, SD, Kepala MI, pengurus LP Ma'arif NU sebagai peserta Webinar.


Kegiatan tersebut menghadirkan Koordinator Tim Penyusun Kurikulum LP Maarif PWNU Jawa Tengah Abdul Khalim, M.Pd., dan Pjs Kaprodi PAI INISNU Temanggung Sigit Tri Utomo, M.Pd.I, yang menjadi pemateri dalam acara yang diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Temanggung, Magelang dan Purworejo. 


Dalam Sambutanya, Pjs Wakil Rektor I, Hamidulloh Ibda, M.Pd., menyampaikan tujuan kegiatan PkM. Dijelaskannya, PkM tersebut merupakan hibah dari bantuan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020 yang terlaksana tahun ini karena recofusing Covid-19.


“Kegiatan ini kami harapkan mampu memberikan manfaat bagi peserta dalam menganalisis kurikulum Aswaja Annadhliyah. Setelah selesai webinar ini kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti rencana tindak lanjut untuk membedah kurikulum dengan pendampingan bapak Abdul Halim, M.Pd, dari LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah. Kemudian pada tahap dua nanti kita laksanakan secara tatap muka terbatas yang menghasilkan kurikulum Aswaja Annahdliyah atau Ke-NU-an jenjang MI," beber dia.


Kegiatan dilanjutkan kegiatan webinar yang dimoderatori oleh Novia Sari Melati. Dalam kesempatan itu, Pemateri I, Sigit Tri Utomo, M.Pd.I menyampaikan Telaah Kurikulum PAI MI dan Muatan Moderasi Beragama. 


Selanjutnya, Pemateri II, Abdul Halim, M.Pd Bedah Kurikulum Ke-NU-an dan Aswaja Annadhliyah LP Ma’arif PWNU Jawa Tengah. Kegiatan diakhiri setelah koordinasi terkait rencana tindak lanjut setelah webinar ini yang dipandu oleh Andrian Gandi Wijanarko, M.Pd. (adm)


Lombok, Harianguru.com - Direktorat GTK Kementerian Agama RI melalui program komponen 3  MEQR (Madrasah Education Quality Reform) menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Pendidik Inklusif di Hotel Holiday Resort Lombok Barat NTB pada tanggal 18 s.d 24 September 2021.


Hadir sebagai narasumber Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd. selaku Kasubdit Bina Guru dan Tendik RA GTK Madrasah, dengan materi regulasi pendidikan inklusif di direktorat jenderal pendidikan Islam.


Disela-sela pelatihan para peserta mendapatkan tugas observasi, wawancara dan penelitian implementasi pendidikan inklusif di MI NW Tanak Beak Narmada Lombok Barat NTB pada tanggal 23 September 2021, kegiatan ini juga didampingi oleh Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd. dan pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Pusat. Kedatangan Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd. beserta rombongan disambut meriah oleh ketua Yayasan, Kepala Madrasah, dewan Guru dan peserta didik MI NW Tanak Beak.


Kepala MI MW Tanak Beak Hj. Nurimin, S.Pd. dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan rasa haru yang tidak terkira atas kehadiran Kasubdit Bina Guru dan Tendik GTK beserta rombongan, beliau juga menyampaikan dalam ungkapannya bahwa pelaut yg ulung tidak berlayar di laut yang tenang, jangan sampai menolak anak yang ingin belajar, apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, dan pahala itu tergantung jerih payahnya seseorang. setelah itu sambutan dilanjutkan oleh Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd, beliau memberikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya pendidikan inklusif di MI NW Tanak Beak, beliau berpesan agar terus berjuang dalam memberikan pelayan inklusif untuk anak-anak PDBK, "sebagai seorang pelaut, jangan pernah mundur jika ada badai yang menerjang" imbuhnya.


Setelah pembukaan, Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd dan peserta pelatihan meninjau secara langsung implementasi pendidikan inklusif menuju ke ruang sumber dan beberapa ruang kelas, dalam observasi peserta dibagi menjadi tiga kelompok, 1). Kelompok Akademik, 2) Kelompok Manajerial, 3) Kelompok Layanan Komensatoris, tugas dari masing-masing kelompok membuat laporan berupa vlog durasi 5 menit. Kegiatan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd, Ketua FPMI Pusat dan Bendahara FPMI Pusat.


Pelatihan Penguatan Pendidik Inklusif ditutup bersamaan dengan Pengukuhan Pengurus FPMI NTB, yang dihadiri oleh Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendis Dr. Muhammad Zain, Dewan Penasehat FPMI NTB Ir. H. Lalu Winengan, MM. dan Dewan Pakar FPMI NTB Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. melalui virtual, dan hadir secara langsung Kasubdit Bina Guru dan Tendik GTK RA Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd.


Pengurus FPMI NTB dikukuhkan secara langsung oleh Ketua FPMI Pusat, Supriyono, S.Pd.I., M.Pd. didampingi oleh Maskanah, MPd, selaku Ketua I FPMI Pusat, dan bertugas sebagai Pembacaan SK Erwan Hermawan, S.Pd.I., M.Pd, selaku Sekretaris II FPMI Pusat. Adapun pengurus yang dikukuhkan ketua umum Mahruf, S.Pd. M.Pd.I, wakil Ketua H. Ahmad Mujahidin, B.Ed., M.Pd., Sekretaris Ilham Prakoso, Bendahara Dr. Mira Mareta, MA. Bersama pengurus lainnya.


Berita acara pengukuhan ditandatangani oleh Ketua FPMI Pusat selaku yang mengukuhkan, ketua FPMI NTB selaku yang dikukuhkan dan Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd sebagai saksi dalam pengukuhan tersebut.


Sebagai penutup kegiatan pelatihan Penguatan Pendidik Madrasah Inklusif, Direktur GTK Dirjen Pendis, Dr. Muhammad Zain, M.Ag menyampaikan bahwa dalam mengelola madrasah terutama pendidikan inklusif harus didasarkan dengan cinta, segala sesuai yang dilakukan dengan cinta akan berbuah kebaikan. (HG44).

Suasana penyusunan modul di Surabaya

Surabaya, Harianguru.com
- Madrasah memiliki kekhasan tersendiri dalam proses pembelajaran. Kekhasan pembelajaran madrasah bukan saja terletak pada jumlah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang jauh lebih banyak dari pada di sekolah, namun justru pada nilai-nilai yang mewarnai proses pembelajaran dan penilaian. Nilai-nilai inilah yang akan diperkuat implementasinya dalam proses pembelajaran di madrasah. Hal ini disampaian Direktur KSKK Madrasah Moh. Ishom secara virtual jarak jauh.

"Madrasah adalah sekolah umum bercirikhas agama Islam. Jadi, dengan demikian lulusan madrasah sama dengan lulusan sekolah dengan nilai tambah tertentu. Nilai tambah tersebut berupa kedalaman pemahaman, penerapan dan internalisasi bahkan transformasinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap dan bertindak insan madrasah diwarnai dengan nilai-nilai agama Islam," imbuhnya.

Untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran, Kementerian Agama RI melalui Direktorat KSKK Madrasah menyusun modul pendampingan implementasi pembelajaran PAI dan Bahasa Arab (Angkatan I) di Surabaya pada 22 sampai 24 September 2021.

Dalam sambutan laporannya, Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat KSKK madrasah, Ahmad Hidayatullah menyampaikan, bahwa  modul ini akan disusun secara berbeda sesuai karakteristik mata pelajaran. Asumsinya adalah, bahwa mengajarkan fiqih tentu berbeda dengan bagaimana mengajarkan mata pelajaran aqidah. Demikian juka berbeda cara mengajarkan akhlak, apalagi Bahasa Arab. Karena katakteristik mata pelajaran berbeda. Perbedaan ini berkonsekwensi adanya perbedaan metode, pendekatan dan teknik pembelajarannya.

Tidak hanya itu, modul juga diperkaya dengan konten yang mengimplementasikan pembelajaran abad-21, berbasis literasi dan moderasi beragama. Demikian disampaian Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat KSKK madrasah.

Kegiatan ini diikuti oleh para penyusun modul dari unsur praktisi pendidikan yaitu guru, pengawas dan kepala madrasah, serta unsur akademisi dari perguruan tinggi sesuai bidang keahlian masing-masing, baik ahli konten maupun metodologi dan teknologi pembelajaran.

Diharapkan output rangkaian kegiatan ini akan menghasilkan 22 modul sesuai mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada setiap jenjang madrasah. Buku-buku tersebut antara lain; Al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA. Adapun modul pendampingan khusus mata pelajaran MA peminatan/ program Keagamaan antara lain; Tafsir, Hadits, Akhlak-Tashawuf, Ilmu Kalam, Usul Fikih, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Nahwu-Sharaf, dan Balaghah. Rangkaian penyusunan modul dilakukan secara bauran antara kegiatan daring dan luring dalam semua tahapannya.

Diharapkan modul pendampingan ini akan merubah suasana pembelajaran di madrasah lebih hidup, berkembang dan diwarnai nilai-nilai religiusitas. Yaitu suasana kebatinan yang diwarnai nilai-nilai agama Islam moderat dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak para guru, kepala madrasah, pengawas, peserta didik dan warga madrasah lainnya. (Red-Hg99/ImamBk).


Kalsel, Harianguru.com - Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Kalsel bekerjasama dengan beberapa Madrasah di kota Banjarbaru, kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar  telah melaksanakan kegiatan sosialisasi  madrasah inklusi perdana di RA Al Hikam kota Banjarbaru dengan kegiatan parenting yang mengusung tema “Membangun Pengasuhan Positif Anak Usia Dini di Masa Pandemi“ pada hari selasa, 14  September 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bu Husnul khotimah,Sp  selaku praktisi Pendidikan inklusi, Bu Hj. Hernita M.Pd.I selaku pengawas Madrasah kota Banjarbaru,Khairul umatin ida cahya nirwana selaku peserta TOT FASNAS perwakilan Kalsel,Bu Siti Aisyah,S.Ag.I selaku Kepala RA Alhikam dan Bu Linda Yani Pusfiyaningsih ,S.Psi,M.Si, selaku  narasumber kegiatan parenting  kegiatan ini juga di hadiri oleh beberapa mahasiswa PKL STAI Darussalam.

Kegiatan ini di lakukan mulai pukul 09.00 WITA sampai  dengan  11.00 WITA. Sebelum kegiatan berlangsung  di bagikan form cek list tentang perkembangan anak kepada peserta parenting dalam hal ini adalah ortu /wali murid RA Alhikam. Acara ini di awali dengan pembukaan oleh Ibu Husnul khotimah selaku praktisi pendidikan inklusi . Kemudian di lanjutkan dengan sambutan yang di sampaikan Ibu Hernita selaku pengawas Madrasah kota Banjarbaru dan di lanjutkan dengan Ibu  Linda Yani Pusfiyaningsih ,S.Psi,M.Si selaku narasumber kegiatan Parenting.

Selama kegiatan berlangsung peserta parenting sangat antusias  dan aktif  berdiskusi tentang pola asuh anak terutama di masa pandemi ini dari beberapa pertanyaan hampir seluruh peserta mengeluhkan anaknya mengalami tantrum dalam mengerjakan tugas daring dari sekolah.Kegiatan ini di tutup dengan bimbingan identifikasi awal untuk  guru – guru RA  Alhikam berdasarkan form cek list perkembangan anak yang telah di bagikan.Kegiatan ini akan lanjutkan  ke madrasah – madrasah di kota banjarbaru,kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.Dengan harapan Pendidikan inklusi di lingkungan madrasah mendapat respon positif dari penentu kebijakan dan masyarakat umum. (KP33).


Jakarta, Harianguru.com
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menggelar Training of Trainer (ToT) Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) Seri-7 pada Rabu (8/9/2021) via Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui Youtube GTK Madrasah Channel. ToT seri-7 ini mengangkat tema Sistem Monitoring, Evaluasi Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Berbasis GEDSI.

 

Dalam pengarahannya, Kasubdit Kurikulum Dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI Dr. Ahmad Hidayatullah, M.Pd., menyampaikan peluang-peluang kebijakan kurikulum inklusif di madrasah. Pihaknya menyampaikan pengembangan kurikulum inklusif di madrasah.

 

"Tampaknya kita perlu melakukan pembahasan intensif terkait pengembangan kurikulum inklusif di madrasah. Masalah pendidikan inklusi ini sebenarnya sudah lama digaungan, namun membutuhkan upaya sendiri untuk meletakkan paradigma ini kepada semua lini level pembahasa, pengambil kebijakan di satuan pendidikan termasuk di madrasah," bebernya yang dimoderatori Dr. Yeni Sri Wahyuni Rangkuti, S.Pd., MA.

 

Dijelaskannya, bahwa target dalam pengembangan kurikulum dimimpikan pengembangan program pembelajaran yang memastikan terwujudnya Gender Equality/Kesetaraan Gender, Disability/Disabilitas and Social Inclusion/Inklusi Sosial (GEDSI) di madrasah. "Tentunya ini tidak bergerak sendiri di Direktorat KSKK, selalu melibatkan dalam kaitan sarpras, kelembagaan dan kesiswaan," lanjutnya.

 

Pihaknya menjelaskan soal cara mewujudkan GEDSI dalam perspektif pengembangan kurikulum. "Kita sudah banyak melakukan upaya-upaya penyelenggaraannya. Terkait dengan GEDSI untuk ditegakkan, ini merupakan tantangan tersendiri di tengah keragaman bangsa Indonesia. Di Kementerian Agama, konsep ini tidak beda dengan dengan moderasi beragama. Walaupun ada beragamanya, namun moderasi beragama memberikan ruang kebijakan untuk bisa mendorong bagaimana upaya-upaya yang menghormati keberagaman, kebhinekaan, dan sebagainya," lanjutnya.

 

Di dalam target pengembangan kurikulum pendidikan inklusif di madrasah hanya satu, lanjutnya, yaitu meleburkan skat-skat, perbedaan-perbedaan, diskrimasi dalam gender, geografi, kemiskinan, akses internet, migrasi, bahasa, budaya, suku bangsa, kemudian disabilitas itu bisa diatasi.

 

"Dalam bahasa saya meleburkan skat-skat tersebut dalam pembelajaran di madrasah, ini bukan bicara sederhana, namum meleburkan skat-skat untuk mewujudkan interkoneksi yang cukup luas, cukup harmonis, untuk bisa membawa anak-anak kita ke dalam pemahaman yang general di dalam menyikapi keanekaragama ini ternyata kalau kita kaji secara dalam membutuhkan kesadarana dan pehamahan kita secara jeli, pernik-perniknya begitu dalam," lanjutnya.

 

Pihaknya berharap, kepada guru dan stakeholders di madrasah untuk bisa mengimplementasikan paradigma tersebut. "Kita bisa beropini, namun dalam pelaksanaannya terkadang susah dilakukan. Mengapa? Seperti sudah saya katakan tadi, program-program pendidikan inklusi sudah lama digaungkan, namun perlu keterlibatan kita secara massif dan juga kesadaran kita," tegas dia.

 

Dalam Kebijakan Kurikulum dan Evaluasi, agar guru-guru bisa menyikapi keanekaragaman siswa, sudah ada beberapa regulasi. Mulai dari jenjang RA: KMA 792 Tahun 2018, PAI Madrasah: KMA 183 Tahun 2019, Implementasi Kurikulum: KMA 184 2019, Supervisi Pembelajaran: KMA tentang Supervisi Pembelajaran.

 

Maka dari itu, ada beberapa agenda yang dilakukan. Pertama, panduan kurikulum akomodatif dalam mengimplementasikan kurikulum yang mengarusutamakan GEDSI. Kedua, panduan identifikasi dan assesmen fungsional bagi Peserta Didik Berkebutuan Khusus (PDBK). Ketiga, pedoman program pembelajaran individual/SKS ( PPI). Keempat, pedoman pembelajaran dan penilaian akomodatif. Kelima, panduan pengembangan strategi dan media pembelajaran inklusi. Keenam,  juknis monitoring, evaluasi, pelaporan dan penjaminan mutu internal. Ketujuh, pengembangan budaya inklusif di madrasah.

 

Di akhir sambutan, ia berharap agar semua elemen konsisten menjalankan perjuangan pendidikan inklusif di madrasah. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber. Pertama adalah Dewan Pakar FPMI Pusat/Ketua Umum Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia Drs. Dedy Kustawan, M.Pd., yang menyampaikan materi Kebijakan Dan Konsep
Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Berbasis Gender, Disabiltas, Dan Inklusi Sosial. Kedua, Pengurus FPMI Kemenag Pusat Maskanah, S. Ag. M. Pd., yang menyampaikan materi Mekanisme Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Berbasis Gender, Disabilitas, Dan Inklusi Sosial yang dimoderatori Pengawas Madrasah Kankemeneg Kabupaten Bone Akmal, S.Ag., M.Pd.I.

 

Deputy Director Learning INOVASI Feiny Sentosa dalam kesempatan itu mengatakan selamat atas terlaksananya ToT sejak April seri-1 sampai dengan September 2021 seri-7 yang merupakan sesi akhir. "Pelatihan ToT biasanya merupakan langkah awal untuk mendiseminasikan atau meneruskan pelatihan selanjutkan diteruskan kepada praktisi, guru atau kepala madrasah yang justru akan melaksanakan apa yang dilatih di madrasah-madrasah mereka," bebernya.

 

Tugas ke depan, pihaknya berharap para Fasnas yang sudah dilatih untuk menularkan, mendampingi, dalam perjalanan, mendorong guru dan kepala untuk terus mencoba, mencoba lagi sampai berhasil. "Masa pendampingan ini sebenarnya masa yang penting bagi guru, untuk melaksanakan refleksi melalui pengamatan dengan teman sejawat, atau dengan pendamping atau dengan Fasnas sendiri," katanya.

 

Pihaknya berharap agar lokakarya atau ToT ini berjalan maksimal dengan tindaklanjut di madrasah masing-masing. “Perlu evaluasi pelaksanaan dan pendampingan, perlu apa sih yang harus dimaksimalkan ke depan,” harapnya.

 

Di akhir sesi, secara resmi ditutup oleh Direktur GTK Madrasah Kemenag RI Dr. Muhammad Zain, M.Ag. Pihaknya mengapresiasi saat kunjungan di Semarang dan bertemu dengan guru-guru inklusi yang luar biasa, yang mampu mengawal anak-anak yang memiliki keterbatasan. "Mereka punya cara tersendiri yang luar biasa, yang bisa mencari talenta dari anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut," paparnya.

 

Dari data EMIS, kita memiliki 43 ribu anak berkebutuhan khusus dan guru-guru kita banyak yang belum terlatih secara profesional. "Dalam konteks inilah, arti penting ToT Fasilitator Nasional ini, dan semua yang kita latih, para tutor ini bisa meneruskan para ilmu pada guru di daerah masing-masing," harapnya.

 

Pihaknya berharap, agar para Fasnas menularkan semua ilmu, praktik baik dan pengalaman yang didapat kepada semua guru di daerah masing-masing untuk memaksimalkan apa yang didapat. Pihaknya juga berharap ke dapan ada program-program yang berkelanjutan yang menyentuh pendidikan inklusi karena dari hasil wawancara dengan guru-guru, masih banyak guru yang ternyata belatihan otodidak tentang inklusi. (Ibda).


Jakarta, Harianguru.com - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menggelar Training of Trainer (ToT) Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) Seri 6 pada Rabu (25/8/2021) via Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui Youtube GTK Madrasah Channel. 


ToT diberikan kepada para Fasilitator Nasional (Fasnas) untuk meningkatkan kualitas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI yang bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) seri-6 ini mengkaji Program Pendidikan Khusus/Kompensatoris pada Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI.


Dalam sambutannya, Ketua FPMI Pusat Supriyono, M.Pd., menyampaikan bahwa perjuangan FPMI bersama Kemenag, INOVASI dan semua stakeholders dalam memajukan pendidikan inklusif memiliki dasar teologis yang jelas. "Sedikit mengingatkan, misi perjuangan dan iktikad kita untuk terus memberikan layanan pendidikan inklusif di madrasah kita, perlu kita mengingat bahwa Islam bahkan semua agama sangat mengutamakan kesetaraan di antara sesama, tidak ada perbedaan antarkelompok, gender, disabilitas, semua sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah," tegasnya.


Hal itu dijelaskan Lek Pri, menyadur Al-Quran Surat Annur ayat 61. Pihaknya berharap, perjuangan yang dilakukan melalui kegiatan itu menjadi perjuangan yang sukses dunia akhir, memberikan keberkahan bagi pelaksana, keluarga, dan juga masyarakat luas. Secara eksplisit, menurutnya, bahwa ayat ini menjelaskan kesetaraan sosial, baik bagi tidak halangan tuna netra, tuna daksa, orang sakit, berhak mendapat perlakuan sama.


Penafsiran dalam hal ini jelas, bahwa Islam mengecam sikap tindakan diskrimatif terhadap penyandang disabilitas, apalagi diskriminasi berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlakul karimah


Narasumber pertama, Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Dr. Kristiantini Dewi, Sp.A., menyampaikan materi bertajuk Temu Kenali Dini Disleksia. Dalam penjelasannya, pihaknya menjelaskan beberapa hal yang sering ditemukan di PAUD. Seperti rewel sekali, selalu harus dituruti keinginannya, tapi komunikasi tidak lancar, sehingga anak tantrum. Kemudian juga sikap agresif, bermainnya ‘kasar’, banyak konflik fisik dengan teman, tidak bisa duduk tenang. Lalu sikap sangat kalem, dan super lambat dalam segala hal dan masih serba kesulitan dalam aspek keterampilan bina diri.

Atas fenomena itu, banyak tanggapan yang bermunculan seperti anggapan wajar, anggapan telat berbicara, anggapan pemakluman anak PAUD tak bisa diam, anggapan bagus kalau anaknya kalem, lambat-lambat sedikit tidak masalah, dan anggapan anak PAUD masih wajar diladeni karena nanti diyakini bisa mandiri.


Selain di PAUD, ia juga menjelaskan fenomena yang terjadi di jenjang SD/MI seperti banyak bengongnya, jika diberi instruksi, tidak bersegera, masih membutuhkan pengulangan berkali-kali saat menerima instruksi, serba pelupa, kesulitan membaca, namun paham jika artikel dibacakan, masih sulit menulis, masih sulit menumpukan perhatian, banyak bicara, jahil, dan provokator.


Pihaknya juga menjelaskanm perbedaan kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar umum memiliki ciri potensi kecerdasan di bawah rata-rata, kesulitan terjadi pada semua aspek perkembangan, didapatkan pada berbagai kasus: autism, palsi serebral, disabilitas intelektual, sindrom down, dan vokasional/bantu diri

lebih utama.


Kesulitan belajar khusus, yaitu potensi kecerdasan di rentang rata-rata atau di atas rata-rata, kesulitan terjadi pada aspek perkembangan bahasa dan fungsi eksekutif, didapatkan pada kasus disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan mampu belajar di sekolah regular/inklusi


Dalam kesempatan itu, pihaknya menegaskan definisi disleksia menurut Asosiasi Disleksia Indonesia (2019). Dijelaskannya, bahwa disleksia merupakan salah satu bentuk kesulitan belajar spesifik yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kesulitan belajar yang terjadi pada individu dengan potensi kecerdasan yang sedikitnya normal atau berada pada taraf kecerdasan rata-rata, di mana kesulitan belajar yang terjadi meliputi kesulitan di area berbahasa, termasuk bahasa lisan (yang terutama ditandai dengan adanya gangguan kesadaran fonem), bahasa tulisan, dan bahasa sosial (kesulitan memaknai bahasa tubuh, sikap dan postur lawan bicara, serta kesulitan menampilkan bahasa tubuh, sikap, serta postur tubuh yang tepat dalam merespons suatu situasi sosial), disertai adanya gangguan di area fungsi eksekutif (executive function).


Disleksia juga seringkali disertai dengan bentuk kesulitan belajar spesifik lainnya yakni disgrafia dan diskalkulia. Selain itu disleksia juga seringkali disertai kondisi penyerta lain seperti Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (Attention Deficit Hyperactivity disorder) dan Gangguan Perencanaan Motorik (Dispraksia). 


Narasumber selanjutnya, Pegiat Hak Asasi Difabel Yayasan Dria Manunggal DIY Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd., menyampaikan materi Program Kompensatorik Anak dengan Gangguan Penglihatan. "Di dalam Al-Quran, kata pertama adalah iqra', bacalah. Carilah informasi. Kalau kamu sudah membaca, mencari informasi, kamu bisa mengorientasikan diri. Kalau sudah demikian, kita akan tahu ke mana kita akan bergerak," tegas dia.


Dijelaskan dia, bahwa perolehan informasi melalui indera, untuk penglihatan 83 %, pendengaran 11 %, peraba 4 %, pembau 1 %, dan pengecap 1 %. Menurutnya, dari informasi, akan mempertegas orientasi, dari orientasi akan mempertegas mobilitas, dan setelah itu pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan.


Di akhir materinya, ia menegaskan bahwa belajar merupakan mengelola potensi dan kondisi pesertadidik, potensi lingkungan fisik dan sosial, serta relasi potensi dan kondisi pesertadidik dengan potensi lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Peserta didik memiliki potensi adaptasi terhadap diri sendiri dan lingkungannya.



The Litle Hijabi Homeschooling for Deaf Galuh Sukmara pemateri selanjutnya, menjelaskan Program Kompensatorik bagi Anak Berkebutuhan Khusus Gangguan Pendengaran. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa perlu perubahan paradigma dari ekslusif menjadi inklusif. "Antonim atau lawan kata dari inklusif adalah ekslusif,” bebernya.


Ia menegaskan bahwa sudut pandang ekslusif merupakan cara pandang alamiah terhadap keberbedaan dan keanekaragaman. Semua menjalani satu kehidupan bersama. Semua saling melengkapi dan saling menggenapi pemahaman. Semua sedang belajar bersama-sama. Semua memiliki cara hidupnya masing-masing yang jika disinergikan akan membuat penghayatan akan kehidupan lebih sempurna


Dalam konteks pembelajaran, inklusifitas adalah cara pembelajaran bagi semuanya. Tidak ada pemisahan, semuanya diperkenankan bertemu sesuai dengan pemberian porsi masing-masing, pemberian porsi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing, diperuntukkan bagi semuanya bukan bagi yang sempurna, ditempuh dengan jalan yang disesuaikan kemampuannya, tapi yang "diistimewakan" Tuhan dengan alatnya different abilities, di mana kemampuannya yang digunakan untuk belajar dan mengenali kehidupannya yang berbeda dengan orang lain


Narasumber berikutnya, Spectrum Treatmen and Education Centre Diah Kartia Esti menyampaikan materi Kendala Perilaku & Emosional pada Anak. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan siklus tumbuh kembang, tentang anak berkebutuhan khusus dan dilanjutkan analisis deteksi gangguan perilaku emosional. Dalam penjelaskannya, ada beberapa hal yang didapatkan dari analisis deteksi gangguan perilaku emosional, di antaranya No health without Mental health (sehat seutuhnya adalah yang diikuti dengan kesehatan mental).


Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan strategi membantu guru. Secara umum yaitu mengatur waktu yang dapat mereka periksa beberapa kali dalam sehari, kemudian mengelola waktu: memecah tugas panjang menjadi tugas pendek dan menetapkan waktu yang singkat, mengelola ruangan dan materi: meminimalkan kesulitan dengan mengatur proses dan cara bekerja, mengelola pekerjaan: daftar periksa untuk menyelesaikan tugas bertemu guru untuk meninjau pekerjaan, dan menggunakan warna untuk menyoroti informasi penting dalam buku serta menulis tanggal tugas harus diselesaikan di bagian atas tugas.

Dalam konteks ini, pendidik harus memiliki keterampilan dasar para guru dan keterampilan tambahan para guru serta keterampilan ekstra pada guru. Keterampilan ekstra guru dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua, berhubungan dengan masyarakat untuk membangun kerjasama bagi  siswa yang lebih tua untuk magang dan mengajarkan siswa ketrampilan umum di luar kelas.


Dewan Pakar FPMI dan Akademisi Universitas Negeri Malang Dr. Ahsan Romadlon Junaidi sebagai narasumber terakhir menyapaikan materi bertajuk Pengembangan Diri Peserta Didik Hambatan Intelektual.


Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa setiap manusia diberi anugrah kecerdasan. “Setiap individu memiliki anugrah kecerdasan. Teori kecerdasan majemuk (Gardner) mengajarkan bahwa setiap individu kapasitas untuk memiliki sembilan kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Semua anak dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran,” bebernya


Pihaknya menegaskan strategi layanan pendidikan bagi peserta didik hambatan intelektual. Hal itu dimulai dari bangun kesadaran kepada guru, orang tua dan warga sekolah bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, tetapkan tujuan yang jelas bahwa pendidikan tidak hanya akademik, tetapi memfasilitasi semua potensi anak, lakukan pengamatan dengan cermat untuk menemukan kecerdasan setiap anak, berikan pilihan-pilihan kegiatan belajar sehingga anak bisa menghasilkan karya atau mengaktualkan kemampuan / kecerdasannya, berikan ruang untuk memberikan apresiasi terhadap karya atau aktualisasi kemampuan anak, libatkan orang tua secara proporsional dalam memfasilitasi potensi anak.


Usai penyampaian materi, kegiatan di tiap sesi dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta. Selain jajaran FPMI dan narasumber, hadir juga PTP Subdit Kurikulum dan Evaluasi KSKK Madrasah Kemenag RI Dr. Imam Bukhori, M.Pd., Dra. H. Siti Sakdiyah, Kasubdit Bina Guru RA Direktorat GTK Ditjen Pendis Kemenag RI,  Kasubdit Kesiswaan Direktorat KSKK Ditjen Pendis Kemenag RI Nanik Pujiastuti, perwakilan tim INOVASI, dan panitia. (Hg99/Ibda).


Temanggung, Harianguru.com - Dalam rangka menindaklanjuti program vaksinasi dari Kodim 0706/Temanggung yang telah disampaikan Komandan Kodim 0706/Temanggung Letkol Czi Kurniawan Hartanto S.E., M.Han., beberapa waktu lalu, Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, AKPER Al-Kaustar bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Temanggung siap menggelar vaksinasi dengan kuota 300 orang. Hal itu terungkap dalam rapat persiapan vaksinasi pada Senin (16/8/2021). 


Hadir dalam kesempatan itu Ketua BPP INISNU Temanggung Nur Makhsun, Bendahara Ipnu Haryono, Sekretaris Mahsun, Pjs Wakil Rektor I INISNU Hamidulloh Ibda, Direktur AKPER Al-Kautsar Tri Suraning Wulandari dan jajaran serta Ketua LKNU dr. Anis Mustagfirin dan tim LKNU dr. Dana.


Dalam kesempatan itu, dijelaskan Ketua BPP INISNU Nur Makhsun bahwa kegiatan itu dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai covid-19. Vaksinasi juga digelar dalam rangka merayakan HUT RI ke-72 dengan nama Vaksin Merdeka.


"Kemarin sudah mendapat amanat dari Kodim 0706/Temanggung terkait program vaksinasi dengan vaksin Astrazeneca. Prioritas utama untuk mahasiswa, alumni dan masyarakat umum. Maka kita rapat awal ini untuk memetakan kebutuhan dan kesiapan teknis vaksinasi besuk," jelasnya.


Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0706/Temanggung yang telah memberikan amanat untuk menggelar vaksinasi tersebut. "Semoga bermanfaat bagi sivitas akademika INISNU, AKPER Al-Kautsar dan masyarakat," katanya.


Dalam laporannya, Wakil Rektor I Hamidulloh Ibda mengatakan bahwa total pendaftar melalui online sudah mencapai 233. "Setiap hari selalu bertambah. Kita target H-2 sudah selesai mencapai 300 orang," ujar dia.


Seperti diketahui, program vaksinasi tersebut sudah diumumkan secara online. Mahasiswa dan alumni INISNU dan AKPER Al-Kautsar serta masyarakat umum bisa melihat pengumuman di laman https://inisnu.ac.id/download/pengumuman-pendaftaran-vaksinasi/ dan bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui url https://bit.ly/VAKSINMERDEKA2021. 


Pendaftar akan ditutup jika sudah memenuhi kuota. Link akan tertutup otomatis dan tidak bisa dibuka ketika sudah memenuhi kuota. (HG11).


Temanggung, Harianguru.com - Sehari menjelang hari kemerdekaan RI ke 76, INISNU Temanggung menandatangani naskah kerjasama dengan Pemkab Temanggung terkait peningkatan pembangunan daerah. Bertempat di ruang rapat Pendopo Pengayoman, Bupati Temanggung H. Muhammad Al Khadziq dan PJs Rektor INISNU Sumarjoko menyampaikan bahwa dua institusi ini harus bergandeng tangan membangun daerah. 

Acara ini dipandu oleh Gotri Wijiyanto asisten 1 Sekda Temanggung dan disaksikan perwakilan dari Bappeda, pejabat bagian hukum dan pemerintah dan unsur dari INISNU Temanggung.

Dalam sambutan pengarahannya, Bupati H. Muhammad Al Khadziq menekankan bahwa posisi perguruan tinggi harus bisa menjadi corong kemajuan daerah. Apalagi INISNU sudah berusia relatif tua dan sudah banyak menghasilkan SDM di berbagai bidang. Untuk itu tugas dari para pendiri harus dilanjutkan oleh generasi sesudahnya. "Kami melihat bahwa moment perubahan bentuk ini semakin menasbihkan diri sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan selalu menyejajarkan dengan kebutuhan zaman," kata Bupati pada Senin (16/8/2021).

"INISNU Temanggung sebagai bagian dari stakeholders pemerintah daerah patut untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat secara nyata, hal itu merupakan implementasi dari tri dharma perguruan tinggi. Kami siap berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan membangun Temanggung gandem", tutur bupati mantan aktivis ini.

Lebih lanjut dikatakan bahwa komitmen kita jangan hanya behenti pada MoU tetapi harus ditindaklanjuti dengan MoA diberbagai bidang menjadi keharusan. Banyak bidang yg harus digarap secara serius khususnya disektor peningkatan kualitas SDM unggul, tanpa pembenahan serius mustahil cita-cita dalam mewujudkan Temanggung Marem, Gandem akan tercapai 

Sementara itu Pjs Rektor INISNU Sumarjoko menyampaikan bahwa kami tidak akan membatasi diri hanya dalam hal keagamaan semata tetapi dengan SDM muda lintas disiplin ilmu, siap mengawal pembangunan diberbagai bidang.

"Rata-rata dosen kami berusia 30-45 an. Selain itu kami juga sudah memiliki 5 orang doktor dan 10 dosen on going penyelesaian program doktoral. Jadi tidak berlebihan jika kami menjadikan Temanggung sebagai ladang pengabdian yang menjadi kewajiban asasi setiap akademisi", tutur kandidat doktor UIN Sunan Kalijaga ini.

Tanpa mengurangi esensi, acara terselenggara secara lancar menyesuaikan prokes dan berakhir pukul 12.00 WIB. Hal ini sesuai dari aturan penyelenggaraan acara di masa pandemi. (Hg11).


Jakarta, Hatianguru.com - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag menggelar Training of Trainer (ToT) Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) Seri 5 pada Kamis (12/8/2021). ToT diberikan kepada para Fasilitator Nasional (Fasnas) untuk meningkatkan kualitas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI , program kemitraan INOVASI , Ditjen Pendidikan Islam dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI).


ToT Seri 5 dengan tema "Akomodasi Pembelajaran pada Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI" ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung lewat Youtube GTK Madrasah Channel.


Dalam sambutan pengantar, Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul Athfal Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd., mengapresiasi semua peserta yang selalu aktif dalam ToT maupun dalam diskusi via daring.


“Kami berterima kasih kepada INOVASI atas kemitraan ini, sehingga program serial GEDSI, penyusunan Roadmap Madrasah Penyelenggara Inklusi , penyusunan video PKB, Penyusunan Juknis QA & ME, Piloting PKB RA yang sudah terlalui proses AKG dan sekarang tahap penyusunan Modul PKB RA, serta penyusunan juknis PKB untuk daerah 3 T. beber Siti Sakdiyah .


Sesungguhnya kegiatan ToT ini adalah upaya pengejawantahan atas amanat Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ldimana dalam pasal 10 disebutkan bahwaaa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan , secara inklusif dan khusus mempunyai kesamaan dalam memperoleh pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini saya kira menjadi penguat dan tantangan bagi kementerian Agama untuk dapat memberikan layanan yang terbaik atas kepercayaan masyarakat menitipkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus di madrasah kita,” lanjutnya.



Mudah-mudahan ToT ini ada Tindak lanjutnya untuk bisa didesiminasikan di wilayah masing-masing, Rencana Direktorat GTK akan melanjutkan penguatan kapasitas Pendamping Kebutuhan Khusus ini melalui program Short Course ke Perguruan Tinggi yang menjadi benchmarking dalam Pengelolaan Pendidikan Luar Biasa di Indonesia. Dan hasil diskusi dengan peserta ToT tentang permasalahan layanan kepada ABK belum maksimal, “Selama ini guru-guru bergerak di madrasah dengan satu lambang yaitu keikhlasan, nilai ibadah, dan jiwa kasih sayang yang dengan harapan sebagai ladang pahala. imbuh Sakdiyah 

Kami juga berterima kasih kepada Forum Pendidikan Madrasah Inklusi (FPMI) yang sudah diberikah Surat Keputusan oleh Direktur GTK atas nama Dirjen Pendis, sehingga action plan dan rencana- rencana program bisa berjalan dengan lancar dalam penguatan pendidikan inklusi di madrasah. pungkas Kasubdit Bina GTK RA yang berasal dari Jepara Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota Kartini .


Dalam kesempatan ini, dihadirkan tiga narasumber dari berbagai instansi. Ketiga narasumber itu adalah Kabag Data Perencanaan dan Kerjasama dalam Negeri Kemenag RI Dra. Ida Nur Qosim, M.Pd., Dewan Pakar FPMI - PLB UNESA Surabaya Dr. Sujarwanto, M.Pd., dan PTP Subdit Kurikulum dan Evaluasi KSKK Madrasah Kemenag RI Dr. Imam Bukhori, M.Pd.


Dalam penyampaian materinya, Kabag Data Perencanaan dan Kerjasama dalam Negeri Kemenag RI Dra. Ida Nur Qosim, M.Pd., mengatakan bahwa dalam menerapkan pendidikan inklusif, sumber daya manusia harus siap utamanya guru dan tenaga kependidikan dan juga sarana dan prasarana.


“Guru atau tenaga kependidikan yang terlatih, jadi itu skala prioritas. Misal tidak bisa, kita bisa mengusulkan kegiatan melalui KKG dan MGMP yang telah di usung Kemenag bersama World Bank . Tahun 2022 ke depan, kita bisa mengusulkan yang penting ada regulasi, ada data, agar ketika kita mengajukan lebih pede dan mantab,” bebernya yang dimoderatori Ilham Prakoso.


Untuk sarana dan prasarana, pihaknya menyarankan madrasah baik negeri atau swasta untuk tidak terlalu ribet dalam menyiapkan pendidikan inklusif, karena menurutnya sarpras tidak harus khusus. "Namun madrasah bisa menggunakan SBSN yaitu Surat Berharga Syariah Negara, dimana desain sarana dan prasarananya di buat yang ramah anak, ramah genger dan ramah inklusi tentunya " 


Untuk sarpras, katanya, bisa memaksimalkan dana BOS. Pihaknya mengharap agar semua madrasah bisa memaksimalkan semua potensi, karena Kemenag RI sendiri juga melakukan recofusing dana sampai empat kali sehingga beberapa anggaran untuk program atau kegiatan harus dihentikan sementara di masa pandemi ini.


"Saya cerita kesemangatan saja ini. Karena kita semua harus semangat. Mari kita sama-sama menggerakkan pendidikan inklusif bersama," bebernya sembari menceritakan cerita daerah dari Madura.



Narasumber kedua, Dewan Pakar FPMI - PLB UNESA Surabaya Dr. Sujarwanto, M.Pd., menjelaskan banyak hal tentang kurikulum dan RPP pendidikan inklusif. Mengawali penyampaian materinya, pihaknya menukil ayat Alquran dalam Surat Abasa yang menjadi dasar untuk peduli dan mengurusi anak berkebutuhan khusus.


"Mengurusi anak-anak reguler dan yang sekolah luar biasa ini pekerjaan yang luar biasa," tegasnya yang dimoderatori Pengawas Madrasah Kankemenag Kota Pekanbaru Riau Hj. Azmarwati, M.Pd.


Kata Hallahan dan Kauffman, lanjutnya, guru yang baik adalah guru yang dapat mengajar semua siswa. "Kalau ada guru mengajar di sekolah regular ada anak berkebutuhan khusus itu tantangannya luar biasa," bebernya.


Pihaknya mengibaratkan RPP seperti menu restoran. Pihaknya juga melontarkan pertanyaan kepada peserta ToT yaitu mengapa kurikulum di sekolah, RPP-nya harus dimodifikasi? Setelah mengajukan pertanyaan, kegiatan dilanjutkan diskusi dan penyampaian materi.


"Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing sekolah inklusi," katanya.


Komponen kurikulum itu, menurutnya ada beberapa aspek. Pertama tujuan, keadaan yang ingin dicapai setelah menjalani proses pembelajaran berupa kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kedua isi, materi atau substansi yang harus dipelajari oleh peserta didik supaya dapat mencapai tunuan yang diinginkan. Ketiga proses, kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Keempat evaluasi, proses yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan.


Dari komponen kurikulum itu, pihaknya mengatakan perlu diotak-atik khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang harus disesuaikan. "Misal ada materi Penjas, apakah anak berkebutuhan khusus harus ikut olahraga atau bagaimana. Maka ini perlu diotak-atik dan mengakomodasi kurikulum harus dilakukan," tegasnya.


Alur memodifikasi itu, diawali dari informasi dari tenaga ahli, orang tua, orang tua siswa, guru pendamping lalu dilakukan tes, pengamatan, wawancara dan lainnya. Kemudian dilakukan asesmen, yang juga didapat dari identifikasi, meliputi kemampuan, gaya belajar, perilaku akademik dan nonakademik, barulah dilakukan modifikasi perencanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat tujuan, materi, proses dan evaluasi. "Inilah alur yang harus dilalui dalam mendesain rencana pembelajaran inklusif," lanjutnya.


Selain itu, pihaknya juga menjelaskan komponen-komponen kurikulum dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta, dan peserta diberikan lembar kerja untuk dikerjakan.


Narasumber terakhir, PTP Subdit Kurikulum dan Evaluasi KSKK Madrasah Kemenag RI Dr. Imam Bukhori, M.Pd., menjelaskan materi ini tentu sangat beririsan dengan materi yang disampaikan Dr. Sujarwanto, M.Pd. “Ada tiga hal yang akan saya sampaikan. Pertama, strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran kooperatif. Kedua, penataan kelas dan media pembelajaran. Ketiga, adaptasi pembelajaran, ini tentang Program Pembelajaran Individual (PPI) dan RPP adaptasi,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa dalam pembelajaran inklusi ada yang namanya diferensiasi. “Setiap pembelajaran itu berbeda, dan tidak boleh digebyah-uyah, karena tidak semua yang asin itu uyah (garam), kadang keringat itu juga asin,” bebernya.

Dalam pembelajaran, menurutnya, penataan kelas, media pembelajaran, mengadaptasi kurikulum sehingga menjadi proses pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik amat penting. Menurutnya, ada materi tentang tiga hal di atas, lalu refleksi dan RTL sebagai penugasan sebagaimana narasumber sebelumnya.

Pihaknya berharap, peserta ToT setelah mengikuti sesi yang ia sampaikan menguasai dua aspek. Pertama, memahami dan memiliki keterampilan terkait strategi pembelajaran melalui pendekatan diferensiasi-instruksional di kelas. Kedua, memahami dan memiliki keterampilan terkait strategi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran koperatif di kelas.


Pihaknya melontarkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa perlu pembelajaran diferensiasi? “Tentu kita tidak menginginkan perlakuan terhadap peserta didik kita, itu disamaratakan sama. Kemudian perlakuan kita, terhadap peserta didik itu tidak adil, sehingga yang terjadi yang pintar semakin pintar, yang biasa ya tetap biasa-biasa saja, kemudian yang tidak pintar akan semakin tertinggal,” ujarnya.


Hal itu menurutnya masih terjadi di madrasah dan guru-guru kebanyakan lebih suka menangani anak-anak yang pintar. “Mereka yang pintar difasilitasi sehingga melesat jauh, sementara anak-anak yang dikesankan atau dipersepsikan sebagai anak-anak yang nakal, kurang cerdas, itu tidak begitu mendapatkan layanan. Ini yang masih kita saksikan,” tegas Pengurus Pusat LP Ma’arif tersebut.


Yang ideal, menurutnya, adalah layanan inklusif. “Jadi perlakuan kita, intervensi kita terhadap peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini yang paling prinsip, dan itu yang paling tahu adalah guru itu sendiri,” bebernya.


Maka menurutnya, guru harus memiliki pemahaman penuh terhadap karakteristik peserta didiknya, baik karakteristik dari aspek fisik, atau aspek mental, aspek psikologis, atau aspek potensi religiusitas atau akhlak anak. “Ini harus dipahami betul, kemudian mereka diperlakukan sesuai karakteristik tersebut. Itulah prinsip dari pendidikan inklusif,” tegasnya.


Karena itu, diferensiasi instrusional didefinisikan sebagai pengajaran yang responsif lebih baik dari pengajaran satu metode yang digunakan untuk semua. Sedangkan ragam Diferensiasi - Instruksional yang dimaksud itu adalah dari aspek materi, proses, produk, dan lingkungan kelas


Di akhir penyampaian materinya, pihaknya menegaskan untuk bergerak bersama, memberikan layanan pendidikan terbaik bagi siapapun, tidak boleh ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sebagai bagian pengabdian ibadah kepada Allah SWT.


Selain ketiga narasumber dan Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul Athfal Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd., hadir juga perwakilan dari INOVASI, Ketua FPMI Pusat Supriyono, M.Pd., panitia dan peserta dari berbagai daerah. (HG99/Ibda).

Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd (kanan) saat menyampaikan sambutan.

Jakarta, Harianguru.com
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag menggelar Training of Trainer (ToT) Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). ToT diberikan kepada para Fasilitator Nasional (Fasnas) dalam rangka meningkatkan kualitas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI yang bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI).
 

ToT Seri 4 dengan tema "Identifikasi Fungsional pada Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI melalui Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS)" ini digelar secara daring, Rabu (28/7/2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan juga disiarkan melalui Youtube di GTK Madrasah Channel.


Hadir Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd., Ketua FPMI Pusat Supriyono, M.Pd., panitia dan peserta.


Dalam sambutannya, Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd., mengatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan secara khusus.


"Secara hakiki, pendidikan harus melayani kebutuhan individu. Artinya, idealnya setiap individu harus dilayani guru yang sesuai potensi yang dimiliki oleh anak itu," ujarnya.


Oleh karena itu, katanya, upaya untuk melakukan identifikasi secara kolektif melalui instrumen yang didesain teman-teman INOVASI yang ditujukan untuk mencari jalan keluar yang sangat bagus, sehingga kita dalam melakukan tindakan dalam pendidikan tidak menduga-duga, namun berdasarkan fakta, dan realitas yang dialami oleh anak. “Dan saya kira dalam pendidikan, pemecahan kesulitan belajar yang dialami oleh anak adalah upaya dari pendidikan itu sendiri,” lanjutnya.


Pihaknya juga menegaskan bahwa pendidikan juga sebagai rekayasa tindakan kepada siswa, agar mendapatkan potensi-potensi agar rekayasa perilaku pada siswa berjalan maksimal. “Saya sangat senang, ToT keempat ini berjalan lancar. Dan ini adalah program yang dikembangkan oleh Direktorat GTK yang harus konek dengan KSKK,” harapnya.


Pihaknya berharap agar program ini terpadu antara dua direktorat, yaitu GTK dan KSKK Kemenag RI.  Di akhir sesi, pihaknya secara resmi membuka kegiatan tersebut.


Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi sharing pengalaman dari madrasah penyelenggara pendidikan inklusi. Dalam kesempatan itu, praktik baik pelaksanaan madrasah inklusif dari RA Mumtaza Islamic School menjadi salah satu sesi yang disuguhkan kepada peserta dalam ToT keempat tersebut.


Setelah agenda itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari INOVASI, Said Jufri. Dalam pemaparannya, Said Jufri mengatakan banyak hal dalam materinya tentang Profil Belajar Siswa (PBS). "Ragam penyandang dapat dilihat dalam Kebijakan UU 8/2016 Penyandang Disabilitas/PP 13 tahun 2020 Akomodasi Layak khususnya Bab II Ragam Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 ayat 1 dan 2," beber dia yang dimoderatori oleh Erwan Hermawan, M.Pd.


Dalam ayat 1, dijelaskan ada empat ragam penyandang disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, atau disabilitas sensorik.


"Jadi jelas-jelas regulasi membatasi pelabelan, dan meletakkan ketunaan atau posisi label-label, seperti misalnya anak ini autis, anak ini tuna daksa, semua itu tidak dibenarkan lagi dalam undang-undang. Namun, secara medis memang agak berbeda," beber dia.


Maka kalau guru tidak dapat melakukan sesuatu, kata dia, maka hal ini sangat tidak sejalan dengan undang-undang.


Dalam materinya, pihaknya menegaskan bahwa PBS atau Profil Belajar Siswa, di dalamnya ada instrument yang  memuat informasi siswa tentang beberapa aspek. Mulai dari identifikasi kesulitan fungsional, kebutuhan alat bantu, pergerakan di lingkungan sekolah, kelebihan/potensi/kemampuan, kebutuhan pendamping, informasi lain, informasi kesehatan/medis dan kesimpulan sementara dan tindak lanjut.


Profil Belajar Siswa (PBS) bentuknya bisa berupa kertas, aplikasi atau website dan ini merupakan pengembangan. "Mengapa yang kertas masih dipertahankan? Karena di daerah tertentu ada kendala internet, sinyal dan lainnya," kata dia.


Pihaknya menjelaskan pula transisi kegiatan identifikasi tahun 2019. Dimulai dari perubahan pendekatan medis ke pada fungsional, data disabilitas dan kebutuhan (peserta didik), data yang tersedia dapat berkontribusi bagi SDGs termasuk data Badan Statistik dan menyesuaikan dengan Washington Group Disability (WGD) dengan menyesuikan dengan kontek satuan pendidikan di Indonesia, PBS digunakan sebagai alat verifikasi selama pendataan masih menggunakan Permediknas sebagai dasar kebijakan pelaksana/Operasional, PBS terus mengalami perbaikan guna mendapatkan validasi data tentang peserta didik penyandang disabilitas.


Untuk memahami Panduan Guru dalam Identifikasi kesulitan Fungsional, ada beberapa aspek dan tingkat kesulitan. Aspek-aspek itu meliputi penglihatan, pendengaran, motorik kasar, motorik halus, berbicara, intelektual/kemampuan berpikir, membaca atau disleksia, perilaku/perhatian/sosialisasi, dan emosi.


Setelah materi itu, pihaknya juga mengenalkan instrumen PBS yang diprioritas untuk menekankan layanan pendidikan inklusif di madrasah. Di akhir sesi materi, pihaknya mengharapkan rencana tindak lanjut  membuat / mengisi instrumen PBS bagi minimal 2 siswa/siswi di madrasah masing-masing.


Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok secara virtual untuk menindaklanjuti dari materi yang sudah disampaikan. (Hg444/.Ibda).


Temanggung, Harianguru.com - Dalam rangka peningkatan SDM masyarakat kabupaten temanggung, LBH kabupaten temanggung melaksanakan pelatihan jurnalistik.


Pelatihan di laksanakan pada hari Kamis (15/07/2021) bertempat di LBH temanggung. Dalam kegiatan tersebut karena bertepatan dengan penerapan PPKM darurat sejawa- bali maka peserta hanya di batasi sebanyak 20 orang dengan menerapkan prokes secara ketat.

Tetapi karena banyak peserta yang antusias dengan kegiatan tersebut maka kuota 20 orang penuh saat pembukaan pendaftaran.

Peserta berasal dari beberapa unsur yaitu mahasiswa, aktivis masyarakat, BPD dan perangkat desa. Sementara pengisi salah satunya adalah pimpinan redaksi kabar temanggung yaitu Dr. Muhammad Jamal SHI.,SH., MH. Pelatihan di mulai pukul 09.00 dan direncanakan akan selesai pada jam 17.00 WIB.

Materi berikutnya disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan INISNU Temanggung Hamidulloh Ibda. Ia yang juga Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV menjelaskan banyak hal tentang literasi, jurnalistik, teknis menulis dan mengirim berita. (Hg55).


Temanggung, Harianguru.com - Wakil Rektor 1 INISNU Temanggung Hamidulloh Ibda, M.Pd. memberi materi pelatihan jurnalistik kepada puluhan mahasiswa dan masyarakat temanggung. Selain menjabat sebagai Wakil Rektor 1 INISNU Temanggung Hamidullah juga merupakan Dewan Pengawas LPPL TV Temanggung.


Kegiaan yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat Temanggung tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Juli 2021. Dalam pelatihan tersebut mahasiswa dan masyarakat diberikan materi dasar terkait penulisan berita dan artikel serta diajak untuk membuat berita secara langsung.


Kegiatan pelatihan jurnalistik ini diharapkan memiliki efek berkelanjutan serta mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti dapat menjadi seorang wartawan, ujarnya.


Pelatihan jurnalistik tersebut turut menghadirkan beberapa pemateri lain seperti Pimpinan Redaksi Kabar Temanggung, Wartawan Harian 7 serta Aktivis Hukum. Dengan adanya variasi pemateri tersebut diharapkan mahasiswa dan masyarakat mampu memahami serta menulis berita atau artikel.


Kegiatan pelatihan jurnalistik dilaksanakan selama satu hari penuh diadakan oleh Kabar Temanggung bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Temanggung tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat karena diadakan selama masa Pembatasan Kegiatan Darurat. (Hg88/DA).


Jakarta, Harianguru.com
- Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Nasional Pendidik Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Seri-3 terlaksana pada Rabu (14/7/2021) secara virtual. Kegiatan ToT Fasnas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) ini digelar melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan langsung melalui channel Youtube GTK Madrasah Channel.

 

Pada seri-3 ini mengkaji materi tentang penguatan kapasitas Fasnas, dan manajemen perubahan menuju madrasah penyelenggara pendidikan inklusif berbasis GEDSI yang dimoderatori Pengawas Madrasah Sumatera Utara Dr. Yeni Rangkuti, S.Pd., M.A.

 

Hadir guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori, Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D sebagai narasumber.

 

Dalam kesempatan itu, hadir Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul Athfal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd., perwakilan Program INOVASI, Ketua Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Supriyono, M.Pd., panitia dan peserta.

 

Dalam pemaparan materinya bertajul Andragogy: Strategy & Approach, Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., mengatakan bahwa pendidikan inklusif diartikan sebagai lingkungan belajar yang mempromosikan pengembangan akademik dan profesional pribadi semua peserta didik tanpa memandang ras, kelas, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, preferensi seksual, gaya belajar dan bahasa. “Pendidikan inklusif itu pembelajaran yang mempromosikan terus-menerus nilai-nilai inklusif, sehingga pengembangan profesionalisme didorong kontinu,” bebernya.

 

Pihaknya menegaskan bahwa madrasah adalah model pendidikan inklusif di Indonesia dan Islam. Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., juga menegaskan bahwa peran baru guru dan dosen dalam pendidikan inklusif ada tiga, yaitu sebagai fasilitator, motivator dan inspirator.

 

Di sesi akhir pada penyampaian materinya, pihaknya mengutip kata-kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah.

 

Penyampaian materi berikutnya, tentang Arah Kebijakan Dukungan Direktorat Kskk Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang disampaikan Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori.

 

Pihaknya mengatakan banyak hal, utamanya regulasi tentang pendidikan inklusif dan arah kebijakan tentang pendidikan inklusif. Pihaknya juga menegaskan ada tiga aspek pelayanan pendidikan inklusi dan arah kebijakan dukungan KSKK Madrasah. “Arah kebijakan dukungan KSKK Madrasah, yaitu Pemenuhan regulasi dan pengkondisian situasi yang memungkinkan terlayaninya PDBK dalam  tiga aspek pelayanan tersebut, dari unsur  kelembagaan, kurikulum, kesiswaan dan sarana-prasarana,” lanjutnya.

 

 

Narasumber ketiga, dari Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D menyampaikan materi Pengelolaan Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (MPPI) berbasis  Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

 

Pihaknya menyampaikan beberapa aspek, yaitu dari mana dan bagaimana membangun MPPI, faktor pendukung, pengambata madrasah menjadi MPPI, dan aspek-aspek pengelolaan MPPI.

 

“Mohon ijin menggunakan kerangka Madrasah Reform juga untuk mereformasi madrasah sehingga siap menjadi MPPI. Gambaran umum pengelolaan MPPI yaitu memulai dan membangun secara terus-menerus sampai menjadi MPPI yang hebat bermartabat,” bebernya.

 

Dari penyelenggaraan MPPI itu, pihaknya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah bagaimana Madrasah Hebat Bermartabat kebanggaan kita adalah madrasah milik semua anak dengan berbagai latar dan kondisi yang semuanya merasa menjadi bagian dari madrasah dan optimal perkembangan dan pertumbuhannya bersama madrasah.

 

Dalam lintasan sejarah Pendidikan Umum/Reguler (non PLB)  – termasuk pondok pesantren, sekolah, dan madrasah didesain untuk semua orang, tapi mereka yang terpilih/mereka yang sanggup memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga.

 

Hal ini dapat terlihat dari kurikulum, desain pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang secara umum bersifat one size fits all, bagaimana cara menyiapkan guru (guru disiapkan untuk mengajar siswa yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak siap untuk mengajar siswa yang beragam karena merasa bukan keahliannya, dan desain lingkungan fisik dan sosial tempat belajar.

 

 

Pihaknya dalam kesempatan itu, menyampaikan kegembiraannya karena mendapat kolega atau teman dalam memajukan pendidikan inklusif di madrasah khususnya yang digawangi oleh Kemenag di Indonesia. (Ibda).

Suasana ToT yang digelar secara virtual

Jakarta, Harianguru.com
– Dalam kegiatan Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Nasional Pendidik Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Seri-3 yang terlaksana pada Rabu (14/7/2021) secara virtual, Direktur Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Dukungan Direktorat KSKK Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

 

Dijelaskannya, bahwa dalam konteks pendidikan inklusi, regulasi atau dasar hukum yang memayungi pendidikan inklusi sudah jelas. Pengurus Pusat LP Ma'arif PBNU ini juga menegaskan, bahwa dasar hukum pendidikan inklusif ini setidaknya ada lima aspek. Pertama dari sisi Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, perlindangan anak UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

 

Ketiga, akamodasi yang layak, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 32 Tahun 2013, dan PP Nomor 13 Tahun 2015, PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 66 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008, Permendiknas No 70 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, PP Nomor 70 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik  Penyandang Disabilitas.

 

Keempat, pembagian kewenangan, tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah  Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan, UU Nomor 9 Tahun 2015.

 

Kelima, PDBK di madrasah, yaitu tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 19 Tahun 2017, Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, Permenegpan dan RB Nomor 21 TH 2010 – Permenpan dan RB Nomor 14 TH 2016, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, PMA Nomor 90 Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah Pasal 14 Ayat (6), Pasal 16 Ayat (3), Dan Pasal 18 Ayat (3).

 

Kebijakan Terbaru Pelaksanaan PP : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

“Dengan Peraturan ini, keperpihakan pemerintah terhadap layanan disbilitas semakin nyata, melalui penganggaran dan pembiayaan di semua kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait,” bebernya.

 

Semua regulasi itu, menurut dia, untuk mempelajari betul, sebetulnya sebagaimana aturan yang harus diimplementasikan di madrasah. Ini adalah produk manusia, ciri khasnya memang tidak bisa memuaskan semua orang,  maka perlu perbaikan dan pengawalan yang serius.

 

Dijelaskan pula, Kemenag telah mendukung implementasi pendidikan inklusif. Hal itu menurutnya, tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah  yaitu “MI, MTs, MA/MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. (pasal 14, 16 dan 18)”. Kemudian, Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 “Kementerian mendukung/mendorong terbentuknya Satuan Pendidikan Khusus dalam bentuk RALB, MILB, MTsLB, MALB dan MAKLB. (pasal 61 A, B, C, D)”.

 

Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor  890 Tahun 2019 tentang Pedoman Kebutuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik, yaitu “Beban Kerja Guru yang pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan inklusi di ekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu. (BAB II item 12). Kemudian Regulasi  PMA no 18 th 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020 – 2024 dan KMA 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA.

 

 

Dukungan Regulasi Dirjen Pendis untuk Madrasah Inklusif, yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2016 tentang Penetapan 22 Madrasah Inklusif, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Tahun 2017, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4711 tahun 2020 tentang Pengembang Modul Program Pengembangan Keprofesian (PKB) Guru Inklusi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6782 tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Pusat yang merupakan forum kemitraan dari para pendidik,dosen, ekspert dan pemerhati pendidikan inklusif dalam memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan madrasah-madrasah inkluif, Pembentukan Kelompok Kerja Kepala Madarsah (KKM) Inklusif dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru Pembimbing Khusus melalui Project Madrasah Education Quality Reform (MEQR) tahun 2021, SK Dirjen Pendis nomor 2768  tahun 2019 tentang: Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di RA.

 

Kemudian melalui SK Dirjen Pendis nomor 2767  tahun 2019 tentang: Juknis Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak di RA, SK Dirjen Pendis nomor 2766  tahun 2019 tentang : Juknis Penilaian Perkembangan Anak di RA, dan SK Dirjen Pendis nomor 2769  tahun 2019 tentang : Juknis Pemberdayaan Orang Tua di RA.

 

Dari rangkuman regulasi di atas, arah kebijakan Kelembagaan KSKK dalam pendidikan inklusif terangkum dalam beberapa aspek. Pertama, Perluasan akses, dengan peningkatan layanan perizinan madrasah  inklusif secara top down dan button up. Kedua, Pengembangan system modelling Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagai pusat percontohan pengembangan madrasah inklusi secara menyeluruh.

 

 

Ketiga, peningkatan mutu layanan, dengan memperkuat pengawasan, supervisi dan evaluasi lembaga penyelenggara madrasah inklusi melalui pendampingan kelembagaan.

Pemberdayaan kapasitas kelembagaan, dengan penguatan system layanan  managemen berbasis madrasah ( MBM) dan e-RKAM. Keempat, memperkuat jaringan , dengan memperluas kerja sama  steakholders madrasah inklusi : Balitbang Diklat, PTKI, PTU, Pemerintah Daerah, Mitra Organisasi masyarakat dan Kementerian dan lembaga lain. Kelima, pengembangan dan pemberlakuan standar penyelenggaraan Madrasah Penyelenggara Pendidikan inklusif (MPPI).

 

Untuk arah kebijakan kurikulum ada beberapa hal. Pertama, panduan kurikulum akomodatif  dalam mengimplementasikan kurikulum duplikasi, substitusi dan omisi. Kedua, panduan identifikasi dan assesmen fungsional bagi Peserta Didik Berkebutuan Khusus (PDBK). Ketiga, pedoman program pembelajaran individual ( PPI). Keempat, pedoman pembelajaran dan penilaian akomodatif. Kelima, panduan pengembangan strategi dan media pembelajaran inklusi. Keenam, pedoman layanan konpensatoris bagi PDBK di Madrasah Penyelenggara pendidikan Inklusif (MPPI). Keenam,  Juknis monitoring, evaluasi, pelaporan dan penjaminan mutu interbal pada MPPI. Ketujuh, pengembangan budaya inklusif di MPPI dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusif.

 

 

Arah kebijakan kesiswaan, terdiri atas pengembangan sistem penerimaan peserta didik yang mengakomodir PDBK di madrasah, pengembangan system pengembangan potensi, bakat-minat dan apresiasi prestasi PDBK, regulasi BOS afirmasi untuk PDBK dan BOS madrasah inklusi untuk kepentingan identifikasi, assesmen dan dukungan layanan konpensatoris PDBK dan pembiayaan dan bantuan afirmasi untuk PDBK dalam mengakses pendidikan bermutu.

 

Sementara arah kebijakan sarana-prasarana, yaitu pengembangan pedoman aksesibilitas fisik madrasah penyelenggara  pendidikan inklusi, piloting madrasah dengan aksesibelitas inklusif sebagai percontohan, bantuan sarana dan prasarana madrasah inklusi dari aspek alat dan media pembelajaran inklusi, media layanan konpensatoris dan aksesibilitas lingkungan bagi PDBK.

 

“Guru mesti membaca,  mendiskusikan di komunitas-komunitas, membedah dan menerapkan dari regulasi yang suadah ada. Justru sisi ini yang penting,  dan di sini titik kelemahan guru-guru yang perlu dicari solusinya,” bebernya.

 

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan cara pandang warga madrasah kepada ABK. Pertama, ABK bukanlah produk gagal Allah SWT. Kedua, ABK sebagai manusia, sejak kejadiannya adalah makhluk terhormat dan dimuliakan Allah SAW. Ketiga, ABK dengan segala kondisinya adalah takdir Allah SWT. Keempat, ABK sebagai kehendak Allah selalu mengandung hikmah bagi siapapun. Kelima, merendahkan ciptaan Allah sama dengan merendahkan Allah SWT. Keenam, ABK adalah ladang amal ibadah bagi siapapun. Ketujuh, ABK bukan minta dikasihani, namun minta dimengerti segala kondisi yang dihadapi. Kedelapan, ABK dan kita semua sebagai manusia ciptaan Allah SWT adalah  makhluk terbaik (ahsani taqwim) yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah SWT.  Terkhir, hak bagi ABK adalah kewajiban bagi siapapun.

 

Kegiatan ToT Fasnas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) ini digelar melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan langsung melalui channel Youtube GTK Madrasah Channel.

 

Hadir pula narasumber lain yaitu guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D yang dimoderatori Pengawas Madrasah Sumatera Utara Dr. Yeni Rangkuti, S.Pd., M.A., dan diikuti peserta dari berbagai daerah se Indonesia. (Ibda).

Harianguru.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget