Halloween Costume ideas 2015

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Juli 2021

Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd (kanan) saat menyampaikan sambutan.

Jakarta, Harianguru.com
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag menggelar Training of Trainer (ToT) Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). ToT diberikan kepada para Fasilitator Nasional (Fasnas) dalam rangka meningkatkan kualitas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI yang bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI).
 

ToT Seri 4 dengan tema "Identifikasi Fungsional pada Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis GEDSI melalui Instrumen Profil Belajar Siswa (PBS)" ini digelar secara daring, Rabu (28/7/2021). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan juga disiarkan melalui Youtube di GTK Madrasah Channel.


Hadir Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd., Ketua FPMI Pusat Supriyono, M.Pd., panitia dan peserta.


Dalam sambutannya, Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi, M.Pd., mengatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan secara khusus.


"Secara hakiki, pendidikan harus melayani kebutuhan individu. Artinya, idealnya setiap individu harus dilayani guru yang sesuai potensi yang dimiliki oleh anak itu," ujarnya.


Oleh karena itu, katanya, upaya untuk melakukan identifikasi secara kolektif melalui instrumen yang didesain teman-teman INOVASI yang ditujukan untuk mencari jalan keluar yang sangat bagus, sehingga kita dalam melakukan tindakan dalam pendidikan tidak menduga-duga, namun berdasarkan fakta, dan realitas yang dialami oleh anak. “Dan saya kira dalam pendidikan, pemecahan kesulitan belajar yang dialami oleh anak adalah upaya dari pendidikan itu sendiri,” lanjutnya.


Pihaknya juga menegaskan bahwa pendidikan juga sebagai rekayasa tindakan kepada siswa, agar mendapatkan potensi-potensi agar rekayasa perilaku pada siswa berjalan maksimal. “Saya sangat senang, ToT keempat ini berjalan lancar. Dan ini adalah program yang dikembangkan oleh Direktorat GTK yang harus konek dengan KSKK,” harapnya.


Pihaknya berharap agar program ini terpadu antara dua direktorat, yaitu GTK dan KSKK Kemenag RI.  Di akhir sesi, pihaknya secara resmi membuka kegiatan tersebut.


Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi sharing pengalaman dari madrasah penyelenggara pendidikan inklusi. Dalam kesempatan itu, praktik baik pelaksanaan madrasah inklusif dari RA Mumtaza Islamic School menjadi salah satu sesi yang disuguhkan kepada peserta dalam ToT keempat tersebut.


Setelah agenda itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari INOVASI, Said Jufri. Dalam pemaparannya, Said Jufri mengatakan banyak hal dalam materinya tentang Profil Belajar Siswa (PBS). "Ragam penyandang dapat dilihat dalam Kebijakan UU 8/2016 Penyandang Disabilitas/PP 13 tahun 2020 Akomodasi Layak khususnya Bab II Ragam Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 ayat 1 dan 2," beber dia yang dimoderatori oleh Erwan Hermawan, M.Pd.


Dalam ayat 1, dijelaskan ada empat ragam penyandang disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, atau disabilitas sensorik.


"Jadi jelas-jelas regulasi membatasi pelabelan, dan meletakkan ketunaan atau posisi label-label, seperti misalnya anak ini autis, anak ini tuna daksa, semua itu tidak dibenarkan lagi dalam undang-undang. Namun, secara medis memang agak berbeda," beber dia.


Maka kalau guru tidak dapat melakukan sesuatu, kata dia, maka hal ini sangat tidak sejalan dengan undang-undang.


Dalam materinya, pihaknya menegaskan bahwa PBS atau Profil Belajar Siswa, di dalamnya ada instrument yang  memuat informasi siswa tentang beberapa aspek. Mulai dari identifikasi kesulitan fungsional, kebutuhan alat bantu, pergerakan di lingkungan sekolah, kelebihan/potensi/kemampuan, kebutuhan pendamping, informasi lain, informasi kesehatan/medis dan kesimpulan sementara dan tindak lanjut.


Profil Belajar Siswa (PBS) bentuknya bisa berupa kertas, aplikasi atau website dan ini merupakan pengembangan. "Mengapa yang kertas masih dipertahankan? Karena di daerah tertentu ada kendala internet, sinyal dan lainnya," kata dia.


Pihaknya menjelaskan pula transisi kegiatan identifikasi tahun 2019. Dimulai dari perubahan pendekatan medis ke pada fungsional, data disabilitas dan kebutuhan (peserta didik), data yang tersedia dapat berkontribusi bagi SDGs termasuk data Badan Statistik dan menyesuaikan dengan Washington Group Disability (WGD) dengan menyesuikan dengan kontek satuan pendidikan di Indonesia, PBS digunakan sebagai alat verifikasi selama pendataan masih menggunakan Permediknas sebagai dasar kebijakan pelaksana/Operasional, PBS terus mengalami perbaikan guna mendapatkan validasi data tentang peserta didik penyandang disabilitas.


Untuk memahami Panduan Guru dalam Identifikasi kesulitan Fungsional, ada beberapa aspek dan tingkat kesulitan. Aspek-aspek itu meliputi penglihatan, pendengaran, motorik kasar, motorik halus, berbicara, intelektual/kemampuan berpikir, membaca atau disleksia, perilaku/perhatian/sosialisasi, dan emosi.


Setelah materi itu, pihaknya juga mengenalkan instrumen PBS yang diprioritas untuk menekankan layanan pendidikan inklusif di madrasah. Di akhir sesi materi, pihaknya mengharapkan rencana tindak lanjut  membuat / mengisi instrumen PBS bagi minimal 2 siswa/siswi di madrasah masing-masing.


Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok secara virtual untuk menindaklanjuti dari materi yang sudah disampaikan. (Hg444/.Ibda).


Temanggung, Harianguru.com - Dalam rangka peningkatan SDM masyarakat kabupaten temanggung, LBH kabupaten temanggung melaksanakan pelatihan jurnalistik.


Pelatihan di laksanakan pada hari Kamis (15/07/2021) bertempat di LBH temanggung. Dalam kegiatan tersebut karena bertepatan dengan penerapan PPKM darurat sejawa- bali maka peserta hanya di batasi sebanyak 20 orang dengan menerapkan prokes secara ketat.

Tetapi karena banyak peserta yang antusias dengan kegiatan tersebut maka kuota 20 orang penuh saat pembukaan pendaftaran.

Peserta berasal dari beberapa unsur yaitu mahasiswa, aktivis masyarakat, BPD dan perangkat desa. Sementara pengisi salah satunya adalah pimpinan redaksi kabar temanggung yaitu Dr. Muhammad Jamal SHI.,SH., MH. Pelatihan di mulai pukul 09.00 dan direncanakan akan selesai pada jam 17.00 WIB.

Materi berikutnya disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan INISNU Temanggung Hamidulloh Ibda. Ia yang juga Dewan Pengawas LPPL Temanggung TV menjelaskan banyak hal tentang literasi, jurnalistik, teknis menulis dan mengirim berita. (Hg55).


Temanggung, Harianguru.com - Wakil Rektor 1 INISNU Temanggung Hamidulloh Ibda, M.Pd. memberi materi pelatihan jurnalistik kepada puluhan mahasiswa dan masyarakat temanggung. Selain menjabat sebagai Wakil Rektor 1 INISNU Temanggung Hamidullah juga merupakan Dewan Pengawas LPPL TV Temanggung.


Kegiaan yang dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat Temanggung tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Juli 2021. Dalam pelatihan tersebut mahasiswa dan masyarakat diberikan materi dasar terkait penulisan berita dan artikel serta diajak untuk membuat berita secara langsung.


Kegiatan pelatihan jurnalistik ini diharapkan memiliki efek berkelanjutan serta mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti dapat menjadi seorang wartawan, ujarnya.


Pelatihan jurnalistik tersebut turut menghadirkan beberapa pemateri lain seperti Pimpinan Redaksi Kabar Temanggung, Wartawan Harian 7 serta Aktivis Hukum. Dengan adanya variasi pemateri tersebut diharapkan mahasiswa dan masyarakat mampu memahami serta menulis berita atau artikel.


Kegiatan pelatihan jurnalistik dilaksanakan selama satu hari penuh diadakan oleh Kabar Temanggung bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Temanggung tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat karena diadakan selama masa Pembatasan Kegiatan Darurat. (Hg88/DA).


Jakarta, Harianguru.com
- Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Nasional Pendidik Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Seri-3 terlaksana pada Rabu (14/7/2021) secara virtual. Kegiatan ToT Fasnas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) ini digelar melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan langsung melalui channel Youtube GTK Madrasah Channel.

 

Pada seri-3 ini mengkaji materi tentang penguatan kapasitas Fasnas, dan manajemen perubahan menuju madrasah penyelenggara pendidikan inklusif berbasis GEDSI yang dimoderatori Pengawas Madrasah Sumatera Utara Dr. Yeni Rangkuti, S.Pd., M.A.

 

Hadir guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori, Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D sebagai narasumber.

 

Dalam kesempatan itu, hadir Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Raudlatul Athfal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd., perwakilan Program INOVASI, Ketua Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) Supriyono, M.Pd., panitia dan peserta.

 

Dalam pemaparan materinya bertajul Andragogy: Strategy & Approach, Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., mengatakan bahwa pendidikan inklusif diartikan sebagai lingkungan belajar yang mempromosikan pengembangan akademik dan profesional pribadi semua peserta didik tanpa memandang ras, kelas, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, preferensi seksual, gaya belajar dan bahasa. “Pendidikan inklusif itu pembelajaran yang mempromosikan terus-menerus nilai-nilai inklusif, sehingga pengembangan profesionalisme didorong kontinu,” bebernya.

 

Pihaknya menegaskan bahwa madrasah adalah model pendidikan inklusif di Indonesia dan Islam. Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., juga menegaskan bahwa peran baru guru dan dosen dalam pendidikan inklusif ada tiga, yaitu sebagai fasilitator, motivator dan inspirator.

 

Di sesi akhir pada penyampaian materinya, pihaknya mengutip kata-kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah.

 

Penyampaian materi berikutnya, tentang Arah Kebijakan Dukungan Direktorat Kskk Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang disampaikan Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori.

 

Pihaknya mengatakan banyak hal, utamanya regulasi tentang pendidikan inklusif dan arah kebijakan tentang pendidikan inklusif. Pihaknya juga menegaskan ada tiga aspek pelayanan pendidikan inklusi dan arah kebijakan dukungan KSKK Madrasah. “Arah kebijakan dukungan KSKK Madrasah, yaitu Pemenuhan regulasi dan pengkondisian situasi yang memungkinkan terlayaninya PDBK dalam  tiga aspek pelayanan tersebut, dari unsur  kelembagaan, kurikulum, kesiswaan dan sarana-prasarana,” lanjutnya.

 

 

Narasumber ketiga, dari Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D menyampaikan materi Pengelolaan Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (MPPI) berbasis  Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

 

Pihaknya menyampaikan beberapa aspek, yaitu dari mana dan bagaimana membangun MPPI, faktor pendukung, pengambata madrasah menjadi MPPI, dan aspek-aspek pengelolaan MPPI.

 

“Mohon ijin menggunakan kerangka Madrasah Reform juga untuk mereformasi madrasah sehingga siap menjadi MPPI. Gambaran umum pengelolaan MPPI yaitu memulai dan membangun secara terus-menerus sampai menjadi MPPI yang hebat bermartabat,” bebernya.

 

Dari penyelenggaraan MPPI itu, pihaknya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah bagaimana Madrasah Hebat Bermartabat kebanggaan kita adalah madrasah milik semua anak dengan berbagai latar dan kondisi yang semuanya merasa menjadi bagian dari madrasah dan optimal perkembangan dan pertumbuhannya bersama madrasah.

 

Dalam lintasan sejarah Pendidikan Umum/Reguler (non PLB)  – termasuk pondok pesantren, sekolah, dan madrasah didesain untuk semua orang, tapi mereka yang terpilih/mereka yang sanggup memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga.

 

Hal ini dapat terlihat dari kurikulum, desain pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang secara umum bersifat one size fits all, bagaimana cara menyiapkan guru (guru disiapkan untuk mengajar siswa yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak siap untuk mengajar siswa yang beragam karena merasa bukan keahliannya, dan desain lingkungan fisik dan sosial tempat belajar.

 

 

Pihaknya dalam kesempatan itu, menyampaikan kegembiraannya karena mendapat kolega atau teman dalam memajukan pendidikan inklusif di madrasah khususnya yang digawangi oleh Kemenag di Indonesia. (Ibda).

Suasana ToT yang digelar secara virtual

Jakarta, Harianguru.com
– Dalam kegiatan Training Of Trainer (TOT) Fasilitator Nasional Pendidik Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Seri-3 yang terlaksana pada Rabu (14/7/2021) secara virtual, Direktur Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag RI Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag., yang diwakilkan PTP pada Subdit Kurev Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI Dr. Imam Bukhori menyampaikan materi tentang Arah Kebijakan Dukungan Direktorat KSKK Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

 

Dijelaskannya, bahwa dalam konteks pendidikan inklusi, regulasi atau dasar hukum yang memayungi pendidikan inklusi sudah jelas. Pengurus Pusat LP Ma'arif PBNU ini juga menegaskan, bahwa dasar hukum pendidikan inklusif ini setidaknya ada lima aspek. Pertama dari sisi Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, perlindangan anak UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

 

Ketiga, akamodasi yang layak, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 32 Tahun 2013, dan PP Nomor 13 Tahun 2015, PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 66 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008, Permendiknas No 70 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, PP Nomor 70 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik  Penyandang Disabilitas.

 

Keempat, pembagian kewenangan, tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah  Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan, UU Nomor 9 Tahun 2015.

 

Kelima, PDBK di madrasah, yaitu tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 19 Tahun 2017, Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, Permenegpan dan RB Nomor 21 TH 2010 – Permenpan dan RB Nomor 14 TH 2016, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, PMA Nomor 90 Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah Pasal 14 Ayat (6), Pasal 16 Ayat (3), Dan Pasal 18 Ayat (3).

 

Kebijakan Terbaru Pelaksanaan PP : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

“Dengan Peraturan ini, keperpihakan pemerintah terhadap layanan disbilitas semakin nyata, melalui penganggaran dan pembiayaan di semua kementerian, pemerintah daerah dan lembaga terkait,” bebernya.

 

Semua regulasi itu, menurut dia, untuk mempelajari betul, sebetulnya sebagaimana aturan yang harus diimplementasikan di madrasah. Ini adalah produk manusia, ciri khasnya memang tidak bisa memuaskan semua orang,  maka perlu perbaikan dan pengawalan yang serius.

 

Dijelaskan pula, Kemenag telah mendukung implementasi pendidikan inklusif. Hal itu menurutnya, tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah  yaitu “MI, MTs, MA/MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. (pasal 14, 16 dan 18)”. Kemudian, Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 “Kementerian mendukung/mendorong terbentuknya Satuan Pendidikan Khusus dalam bentuk RALB, MILB, MTsLB, MALB dan MAKLB. (pasal 61 A, B, C, D)”.

 

Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor  890 Tahun 2019 tentang Pedoman Kebutuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik, yaitu “Beban Kerja Guru yang pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan inklusi di ekuivalensikan dengan beban mengajar paling banyak 6 (enam) jam tatap muka per minggu. (BAB II item 12). Kemudian Regulasi  PMA no 18 th 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020 – 2024 dan KMA 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA.

 

 

Dukungan Regulasi Dirjen Pendis untuk Madrasah Inklusif, yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2016 tentang Penetapan 22 Madrasah Inklusif, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Tahun 2017, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4711 tahun 2020 tentang Pengembang Modul Program Pengembangan Keprofesian (PKB) Guru Inklusi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6782 tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Pusat yang merupakan forum kemitraan dari para pendidik,dosen, ekspert dan pemerhati pendidikan inklusif dalam memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan madrasah-madrasah inkluif, Pembentukan Kelompok Kerja Kepala Madarsah (KKM) Inklusif dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru Pembimbing Khusus melalui Project Madrasah Education Quality Reform (MEQR) tahun 2021, SK Dirjen Pendis nomor 2768  tahun 2019 tentang: Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di RA.

 

Kemudian melalui SK Dirjen Pendis nomor 2767  tahun 2019 tentang: Juknis Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak di RA, SK Dirjen Pendis nomor 2766  tahun 2019 tentang : Juknis Penilaian Perkembangan Anak di RA, dan SK Dirjen Pendis nomor 2769  tahun 2019 tentang : Juknis Pemberdayaan Orang Tua di RA.

 

Dari rangkuman regulasi di atas, arah kebijakan Kelembagaan KSKK dalam pendidikan inklusif terangkum dalam beberapa aspek. Pertama, Perluasan akses, dengan peningkatan layanan perizinan madrasah  inklusif secara top down dan button up. Kedua, Pengembangan system modelling Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagai pusat percontohan pengembangan madrasah inklusi secara menyeluruh.

 

 

Ketiga, peningkatan mutu layanan, dengan memperkuat pengawasan, supervisi dan evaluasi lembaga penyelenggara madrasah inklusi melalui pendampingan kelembagaan.

Pemberdayaan kapasitas kelembagaan, dengan penguatan system layanan  managemen berbasis madrasah ( MBM) dan e-RKAM. Keempat, memperkuat jaringan , dengan memperluas kerja sama  steakholders madrasah inklusi : Balitbang Diklat, PTKI, PTU, Pemerintah Daerah, Mitra Organisasi masyarakat dan Kementerian dan lembaga lain. Kelima, pengembangan dan pemberlakuan standar penyelenggaraan Madrasah Penyelenggara Pendidikan inklusif (MPPI).

 

Untuk arah kebijakan kurikulum ada beberapa hal. Pertama, panduan kurikulum akomodatif  dalam mengimplementasikan kurikulum duplikasi, substitusi dan omisi. Kedua, panduan identifikasi dan assesmen fungsional bagi Peserta Didik Berkebutuan Khusus (PDBK). Ketiga, pedoman program pembelajaran individual ( PPI). Keempat, pedoman pembelajaran dan penilaian akomodatif. Kelima, panduan pengembangan strategi dan media pembelajaran inklusi. Keenam, pedoman layanan konpensatoris bagi PDBK di Madrasah Penyelenggara pendidikan Inklusif (MPPI). Keenam,  Juknis monitoring, evaluasi, pelaporan dan penjaminan mutu interbal pada MPPI. Ketujuh, pengembangan budaya inklusif di MPPI dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusif.

 

 

Arah kebijakan kesiswaan, terdiri atas pengembangan sistem penerimaan peserta didik yang mengakomodir PDBK di madrasah, pengembangan system pengembangan potensi, bakat-minat dan apresiasi prestasi PDBK, regulasi BOS afirmasi untuk PDBK dan BOS madrasah inklusi untuk kepentingan identifikasi, assesmen dan dukungan layanan konpensatoris PDBK dan pembiayaan dan bantuan afirmasi untuk PDBK dalam mengakses pendidikan bermutu.

 

Sementara arah kebijakan sarana-prasarana, yaitu pengembangan pedoman aksesibilitas fisik madrasah penyelenggara  pendidikan inklusi, piloting madrasah dengan aksesibelitas inklusif sebagai percontohan, bantuan sarana dan prasarana madrasah inklusi dari aspek alat dan media pembelajaran inklusi, media layanan konpensatoris dan aksesibilitas lingkungan bagi PDBK.

 

“Guru mesti membaca,  mendiskusikan di komunitas-komunitas, membedah dan menerapkan dari regulasi yang suadah ada. Justru sisi ini yang penting,  dan di sini titik kelemahan guru-guru yang perlu dicari solusinya,” bebernya.

 

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menegaskan cara pandang warga madrasah kepada ABK. Pertama, ABK bukanlah produk gagal Allah SWT. Kedua, ABK sebagai manusia, sejak kejadiannya adalah makhluk terhormat dan dimuliakan Allah SAW. Ketiga, ABK dengan segala kondisinya adalah takdir Allah SWT. Keempat, ABK sebagai kehendak Allah selalu mengandung hikmah bagi siapapun. Kelima, merendahkan ciptaan Allah sama dengan merendahkan Allah SWT. Keenam, ABK adalah ladang amal ibadah bagi siapapun. Ketujuh, ABK bukan minta dikasihani, namun minta dimengerti segala kondisi yang dihadapi. Kedelapan, ABK dan kita semua sebagai manusia ciptaan Allah SWT adalah  makhluk terbaik (ahsani taqwim) yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah SWT.  Terkhir, hak bagi ABK adalah kewajiban bagi siapapun.

 

Kegiatan ToT Fasnas Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan INOVASI dan Froum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) ini digelar melalui Zoom Meeting dan juga disiarkan langsung melalui channel Youtube GTK Madrasah Channel.

 

Hadir pula narasumber lain yaitu guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. H. Achmad Syahid, M.A., Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D yang dimoderatori Pengawas Madrasah Sumatera Utara Dr. Yeni Rangkuti, S.Pd., M.A., dan diikuti peserta dari berbagai daerah se Indonesia. (Ibda).


Semarang, Harianguru.com – Tim Pengabdian UNNES menyelenggarakan Webinar Mindful Parenting bertajuk “Ubah Stress Menjadi Happiness” untuk orang tua siswa Sekolah Indonesia Makkah. 


Kegiatan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dalam mengasuh anak. Tim pengabdian UNNES yang diketuai oleh Andromeda, S.Psi., M.Psi., Psikolog, bekerjasama dengan Sekolah Indonesia Makkah, memberikan dukungan kepada orang tua siswa melalui Webinar Mindful Parenting: Ubah Stress Menjadi Happiness.  


Webinar dilaksanakan sebanyak dua kali pada hari Minggu, 4 Juli 2021 dan hari Kamis, 8 Juli 2021. Peserta webinar di hari pertama adalah orang tua siswa dari jenjang TK dan SD. Terdapat dua sesi dengan dua pembicara yang ahli di bidangnya. Sesi pertama diisi pemaparan materi dengan tema “Orang Tua Hebat, Keluarga Tangguh” oleh Ibu Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi., M.A., D.Sc, yang merupakan dosen Jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES.


Beliau menyampaikan bahwa pesan di balik pandemi Covid-19 ini adalah orangtua dituntut untuk tetap tangguh, mampu menerima diri dan situasi yang terjadi, segera beradaptasi dan mengoptimalkan potensi diri sebagai orangtua. Lantas bagaimana caranya? Yuli menjelaskan beberapa strategi mulai dari mengelola harapan/target, identifikasi kelebihan dan kekurangan diri, cari bantuan, dan berikutnya yaitu “move on”.


Selanjutnya untuk sesi kedua, materi yang disampaikan adalah seputar “Bagaimana Berdamai dengan Stres Pengasuhan” disajikan oleh Ibu Andromeda, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dosen Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES sekaligus ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. 


Menurut Andromeda, stres dan perasaan tidak berdaya adalah sesuatu yang wajar dialami individu saat berhadapan dengan kondisi yang sulit atau menekan. Namun, stres tidak seharusnya kita hindari melainkan dikelola secara tepat. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan “mindfulness”, yaitu berusaha menghayati segala hal yang sedang kita lakukan saat itu dengan penuh kesadaran. Teknik ini sangat membantu untuk mengurangi stres dan menurunkan kecemasan. Jika orangtua dapat mempraktikkan mindful parenting saat mengasuh anak-anak mereka, maka orangtua akan menjadi lebih sejahtera secara psikologis.


Pada hari kedua, webinar diikuti oleh orang tua siswa dari jenjang SMP dan SMA. Sama seperti hari pertama, webinar dibagi menjadi dua sesi. Pembicara untuk sesi pertama yaitu Bapak Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D, dosen Jurusan PGSD dan juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES yang membahas tentang “Literasi Digital untuk Orang Tua”. 


Beliau menyampaikan bahwa menjaga, mengawasi dan menemani anak di  dunia maya sama pentingnya dengan perhatian  kita di dunia nyata. Maka jadilah “teman baik” untuk anak kita, di dunia  nyata maupun di dunia maya. Kuncinya adalah orangtua harus mau dan mampu meningkatkan literasi digital mereka. Hal itu sangat penting dikuasai terutama dalam mendampingi anak-anak generasi Z yang memang berada di era serba digital seperti sekarang ini. 


Di sesi kedua, para peserta menyimak penjelasan dari Ibu Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi., M.A., D.Sc mengenai bagaimana orangtua mengoptimalkan potensi mereka untuk mendampingi anak-anak selama menempuh pembelajaran jarak jauh. 


Menurut Yuli, bukan hanya guru dan orangtua yang bisa mengalami stres saat ini, anak-anak pun tidak luput dari hal tersebut. Anak-anak membutuhkan dukungan psikologis dari orangtua dan lingkungan yang sehat agar terhindar dari stres dan tetap mampu bertahan selama masa pandemi yang sungguh tak mudah ini. 


Kegiatan webinar ini juga melibatkan anggota tim pengabdian yang lain, antara lain: Moh. Iqbal Mabruri, S.Psi., M.Si; Eem Munawaroh, S.Pd., M.Pd; Almas Mazaya Amari; dan Fadhla Fajri R. Asy’ari. Baik hari pertama maupun hari kedua, webinar berlangsung dengan sangat interaktif hingga larut malam mengingat terdapat perbedaan waktu antara Indonesia dan Mekkah. 


Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pembicara untuk membagikan informasi. Banyaknya pertanyaan yang diajukan orang tua siswa juga menunjukan antusiasme dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak khususnya di masa pandemi Covid-19. (Hg99).

Harianguru.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget